MOJOK.CO – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menghapus bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II atau bea balik nama untuk kendaraan bekas. Salah satu tujuannya agar masyarakat taat membayar pajak.
Selain bea balik nama, Korlantas Polri juga mengusulkan pnghapusan pajak progresif. Melansir Detik, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi menyebutkan, bahwa usulan itu dianggap bakal memudahkan masyarakat. Dengan demikian, nantinya masyarakat akan lebih taat membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya.
“Pengurangan beban dari BBN II bahkan penghapusan pajak progresif ini akan memudahkan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu ragu-ragu, setiap pindah, balik nama lapor, toh nol biayanya,” kata Firman, Rabu (15/3/2023)
Menurutnya, dengan penghapusan BBN untuk kendaraan bekas, masyarakat akan langsung balik nama kendaraan bekas yang mereka beli. Sehingga, data yang terinput pun menjadi lebih valid.
“Di satu sisi, negara berkepentingan terhadap data kendaraan bermotor ini. Banyak yang bisa kita pakai dengan adanya tertib data alias sudah menggunakan atas namanya sendiri,” jelasnya.
“Karena dengan bayar pajak, dengan bayar SWDKLLJ, kita sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat bahwa kendaraan-kendaraan yang legal itu dilindungi. Selain itu, ketika ada pengemudi yang kecelakaan, PT Jasa Raharja dapat datanya, langsung kepada yang bersangkutan,” sambung Firman.
Tingkatkan kepatuhan wajib pajak
Usulan tersebut sebenarnya sudah menyeruak sejak akhir tahun lalu. Saat itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebut bahwa penghapusan BBNKB II dan pajak progresif bakal meningkatkan pendapatan asli daerah.
Kata Agus, pemerintah daerah dapat menghapus kedua jenis pajak tersebut mengingat kewenangan untuk melakukan penghapusan merupakan wewenang provinsi.
“Sebagaimana amanah UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), sudah mengatur penghapusan BBNKB II. Pemerintah provinsi dapat segera melakukan pembebasan ini karena pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak,” ujar Fatoni, dikutip dari Kompas, Rabu (15/3/2023).
Ia juga meyakini, penghapusan pajak progresif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apalagi, banyak pemilik kendaraan yang memakai data orang lain agar tidak terkena pajak progresif.
“Karena masyarakat yang mempunyai kendaraan lebih dari satu biasanya cenderung tidak mendaftarkan kepemilikan tersebut atas namanya, tapi menggunakan nama/KTP orang lain (untuk menghindari pajak progresif), sehingga pemda tidak mendapatkan hasil dari pajak progresif tersebut,” ucap Fatoni.
Hal serupa juga disampaikan Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus. Ia mengatakan saat ini banyak masyarakat yang menahan pembayaran pajak kendaraan karena enggan membayar bea balik nama kendaraan bekas.
“Makanya kami minta, ‘Pak, balik nama, semua sesudah beli’. Kalau ada yang bilang ‘Mahal, Pak’, BBN II mahal, makanya kami minta pak Gubernur, BBN II hilangin aja karena mahal,” paparnya.
Kendati demikian, terkait kapan berlakunya pembebasan BBN II ini, Yusri belum punya jawaban. Ia hanya memohon agar seluruh kepala daerah bisa segera merealisasikannya dan tidak lagi menggunakan pemutihan.
“Kebijakan ini adanya di Pergub. Enggak ada gunanya pemutihan, ini sudah kewenangan setiap daerah. Jadi kapan, kita akan berlakukan secepatnya,” tegasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Apa yang Terjadi Kalau Kita Nggak Lapor SPT? Ini Penjelasan Sanksinya dan tulisan menarik lainnya Kilas.
