MOJOK.CO – Menko Polhukam, Mahfud MD yakin nama-nama anggota Dewan Pengawas KPK akan bikin kita teriak, ‘wow’. Hm, kalau ‘wew’ aja gimana?
Sudah berapa bulan, nama-nama tokoh yang akan menjadi anggota Dewan Pengawas KPK belum juga diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi. Sepanjang itu pula, KPK seolah-olah jadi mati kutu karena tidak punya badan Dewan Pengawas yang fungsi sebenarnya sebagai Dewan Perizinan itu.
Sebelumnya, beberapa nama yang akan mengisi pos Dewan Pengawas KPK sudah bocor alus ke publik. Beberapa di antaranya ada Artidjo Alkostar, pensiunan hakim MA, lalu ada Hakim Albertina Ho, sampai mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki.
Meski belum bisa dipastikan nama-nama tersebut akan menjadi anggota Dewan Pengawas KPK, namun Mahfud MD, Menkopolhukam mengaku sudah sangat optimis dengan nama-nama tersebut.
“Iyalah, artinya kita kan bilang ‘wow’, bagus-bagus nih,” kata Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, nama-nama ini nanti akan jadi penentu soal arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan Mahfud MD tak segan memberi pujian terhadap pilihan nama-nama yang jadi calon kuat anggota dewan ini.
“Bagus. Pastilah besok yang diumumkan akan menjadi orang-orang yang oleh masyarakat dianggap tidak punya cacat, yang serius gitu,” tambah Mahfud MD.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin menyambut positif soal pemilihan nama-nama yang bakal mengisi Dewan Pengawas KPK.
“Kita hanya berpesan jangan sampai pemberantasan korupsi itu mengendur. Jangan sampai berkurang. Sementara korupsi semakin merajalela dan banyak bengkalai kasus lama. Maka justru KPK harus diperkuat dan harus menjadi lembaga independen,” kata Din Syamsuddin.
Din Syamsuddin bahkan mengingatkan rakyat untuk menerima keputusan tentang keberadaan lembaga ini. Menurut Din Syamsuddin, tidak tepat jika keberadaan dewan semacam ini dianggap sebagai bentuk pelemahan KPK.
“Justru pelemahan KPK selama ini, dia menjadi proxy dan alat dari pihak tertentu dan harus saya katakana juga sangat kentara sekali motif politik dalam melaksanakan tugasnya. Ini tidak akan memberantas korupsi secara tuntas,” tambahnya.
Oleh karena itu, Din menegaskan agar rakyat tak perlu lagi menggugat keberadaan Dewan Pengawas KPK. Bahkan bagi pihak yang masih ragu dengan keputusan ini, Din sempat menyeletuk kalau tak setuju dengan keputusan ini, mending yang tak setuju itu jadi presiden saja sekalian.
“Jadi siapapun yang diangkat (jadi Dewas KPK), jangan menggugat. Kalau tidak setuju, jadilah presiden. Cuma kan kita punya hak, jangan sampai korupsi semakin merajarela, karena itu kejahatan terhadap rakyat,” katanya.
Dengan pembahasan Dewan Pengawas KPK yang semakin dekat ini, tentu hal ini mengindikasikan kalau Presiden Jokowi tak bakal mengeluarkan Perppu. Hal yang di sisi lain bikin Indonesian Corruption Watch (ICW) sangat kecewa.
“Publik seakan dipermainkan oleh Presiden Joko Widodo terkait wacana penerbitan Perppu KPK,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.
Hadeh, Mas Kurnia Ramadhan ini nggak dengerin apa kata Din Syamsuddin ya? Kalau nggak setuju sama keputusan ini, mending orang ICW jadi presiden aja. Biar kita semua bisa bilang “wow” kayak Pak Mahfud MD. (D/F)
BACA JUGA Kapok, Rakyat Kena PHP Jokowi Soal Revisi UU KPK atau kabar terbaru di rubrik KILAS lainnya.
