MOJOK.CO – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan pemerintah perlu membuat kebijakan yang koheren. Kebijakan koheren agar pemerintah tidak terkesan pilih kasih. Termasuk dalam pembuatan kebijakan tentang larangan buka bersama (bukber).
Hal tersebut disampaikan Haedar Nashir menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan larangan berbuka puasa bersama (bukber) bagi pejabat dan pegawai pemerintah selama bulan Ramadan. Aturan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.
Kebijakan yang koheren diperlukan agar tidak ada kesan pemerintah pilih kasih. Sebab kebijakan itu akan menimbulkan kesan pemerintah membatasi kegiatan keagamaan namun pada saat yang sama kegiatan sosial, ekonomi, dan pariwisata tidak dibatasi.
“Jadi silahkan pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan, tetapi dalam konteks akuntabilitas publik itu harus koheren, komprehensif dan objektif,” ungkapnya di sela pembagian 5.000 takjil gratis di UMY, Jumat (24/03/2023).
Menurut Haedar, jika larangan bukber diberlakukan mestinya pemerintah menerapkan hal yang sama pada kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan massa yang besar. Hal itu penting agar tidak akan ada pihak yang bertanya seberapa jauh konsistensi dari pemerintah.
Pemerintah mestinya tidak mengambil keputusan dengan tarik ulur. Terlebih pada hal-hal yang sensitif seperti kegiatan keagamaan.
“Jadi tidak ada masalah sebenarnya buka bersama itu dibatasi atau dilarang, tetapi harus koheren dengan kebijakan lain. Nah, sekarang yang jadi masalah karena konser musik kan luar biasa itu, dan moto GP saat suasana belum landai [digelar],” ungkapnya.
Pemda DIY tak anggarkan bukber pejabat
Secara terpisah Penjabat (Pj) Sekda DIY, Wiyos Santoso mengungkapkan, Pemda tidak mempermasalahkan larangan bukber di tingkat pejabat. Sebab Pemda DIY tidak menganggarkan buka puasa bersama bagi pejabat di lingkungan tersebut. Jika dipaksakan maka justru akan mengambil mata anggaran lainnya.
“Kita tidak pernah buka bersama, kalau di departemen (kementerian) mungkin ada di hotel dan sudah tidak sederhana dan mewah,” ungkapnya.
Wiyos menambahkan larangan tersebut bertujuan untuk berpuasa secara sederhana. Apalagi saat ini isu pamer yang banyak dilakukan pejabat tengah viral dan jadi sorotan.
Sorotan masyarakat yang dia maksud adalah banyak ASN yang pamer kekayaan melalui media sosial (medsos). Meski kebanyaka ASN yang pamer harta merupakan pegawai dari instansi pemerintah pusat.
“Sudah ada penjelasan dari Mensesneg bahwa dalam menjalankan puasa ini dengan kesederhanaan karena ASN banyak jadi sorotan masyarakat,” imbuhnya.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Duduk Perkara Penutupan Patung Bunda Maria di Kulon Progo dan tulisan menarik lainnya di kanal Kilas.
