MOJOK.COÂ – Kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat non aktif semakin berkembang. Sebanyak lima anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ikut terlibat dalam penyekapan sejumlah manusia di rumah Terbit Rencana Perangin Angin tersebut.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ditemui di UGM usai menghadiri wisuda puteranya, Rabu (25/05/2022) mengungkapkan akan mengusut tuntas kasus tersebut. Saat ini sekitar 10 anggota TNI yang terlibat kasus tersebut.
“Lima orang sudah jadi tersangka. Dari sepuluh (yang diduga terlibat) masih kami gali terus karena belum tentu hanya sepuluh anggota. Semuanya tamtama-bintara, kalau pun ternyata ada perwira terlibat, mungkin waktu itu terjadi dia masih menempuh pendidikan, belum jadi perwira,” paparnya.
Menurut Andika, peran para anggota yang diduga terlibat kerangkeng manusia tersebut masih akan didalami. Namun disinyalir sebagian anggota menjadi penjaga.
Diduga anggota TNI yang terlibat dalam kasus tersebut bisa lebih banyak. Hal ini terlihat dari masa operasional kerangkeng manusia itu yang sudah cukup lama.
“Ada yang mungkin ikut melakukan tindakan-tindakan secara fisik (kepada korban),” tandasnya.
Andika menyebutkan, penyekapan manusia tersebut diperkirakan terjadi sekitar 11 tahun silam sejak periode 2011-2012. Karenanya pendalaman kasus tersebut akan terus dilakukan.
Penyelidikan dilakukan termasuk menemukan siapa yang bertanggungjawab sehingga terjadi tindakan yang melanggar hukum tersebut. Penyelidikan fokus kepada tersangka karena sudah ada dua alat bukti.
“Jadi kasus itu masih bisa berkembang, tapi saat ini kami fokus kepada mereka yang sudah punya dua alat bukti itu,” tandasnya.
Andika menambahkan, pihaknya belum mengetahui secara pasti peran masing masing anggota TNI yang diduga terlibat dalam penyekapan. Namun dipastikan mereka akan mendapatkan sanksi ancaman masuk ranah pidana penganiayaan. Salah satunya diatur melaluu KUHP Pidana militer.
Namun untuk sanksi pemecatan, Andika akan melihat keterlibatan masing-masing anggota. Dugaan keterlibatan akan dilihat satu per satu kasusnya.
“Soal pecat tidaknya akan dilihat seberapa besar keterlibatan mereka.Minimal pasal 103, jadi ya kami proses maksimal,” tandasnya.
Sebelumnya kasus kerangkeng manusia di Langkat terungkap setelah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin terjerat kasus korupsi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah kediaman Terbit menemukan adanya praktk kerangkeng.
Setelah kasus tersebut mencuat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun melakukan investigasi. Mereka menemukan adanya keterlibatan anggota TNI dan Polri dalam kasus ini. Hasil temuan tersebut sudah diserahkan ke pihak berwenang termasuk penyidik TNI.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Purnawan Setyo Adi
