MOJOK.CO – Marak OTT tindak pidana korupsi di kementrian dan lembaga negara, Jokowi menerbitkan Perpres. Di dalamnya, mengatur imbalan senilai Rp200 juta rupiah.
“Bersama Jokowi, mari tangkap para pencuri.” Mungkin kalimat berima tersebut cocok digunakan sebagai kalimat pembuka Mata Najwa. Siapa tahu, Najwa Shihab mau membahas soal Perpres baru yang di dalamnya mengatur aturan imbalan yang diberikan kepada kamu-kamu semua yang secara aktif ikut memberantas korupsi.
Betul, Jokowi baru saja menerbitkan Peraturan Presiden yang di dalamnya mengajak masyarakat untuk berperan secara aktif guna memberantas tindak pidana korupsi. Tidak tanggung-tanggung, jumlah imbalan maksimal yang bisa kamu terima mencapai Rp200 juta rupiah. Nominal yang sangat lumayan. Sukses nangkap satu koruptor, kamu bisa buka usaha ternak lele.
Jadi, pada Mei 2018 yang lalu, Jokowi sudah ingin membuat Perpres baru. Niatan tersebut dilatarbelakangi oleh masih maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementrian dan lembaga negara. Misalnya ya baru-baru ini, Kota Malang sedang dimeriahkan oleh berbagai penangkapan pejabat publik karena korupsi berjamaah.
Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn.) Moeldoko mengungkapkan bahwa aturan lama, Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Pencegahan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014, terlalu rumit sehingga perlu perbaikan. Maka jadilah, Oktober 2018, sebuah Perpres baru lahir.
Perpres yang diresmikan Jokowi tersebut punya nama resmi sebagai berikut: “Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” atau Perpres 43 Tahun 2018. Namanya cukup panjang, tapi yang penting memang isinya.
Jadi, di salah satu pasal, tepatnya pasal 15, Perpres tersebut mengatur soal imbalan. Kurang lebih, bunyinya: “…masyarakat yang mencegah, mengungkap, hingga ikut memberantas korupsi dengan nominal paling besar Rp200 juta.”
“Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam dan/atau premi.” Begitulah bunyi kutipan dari Pasal 15 PP 43 Tahun 2018. Jadi, besarnya premi yang diberikan adalah dua persen dari jumlah kerugian negara yang dikembalikan. Sementara itu, nominal maksimal yang bisa kamu dapatkan adalah Rp200 juta rupiah.
Untuk kasus suap, imbalan yang diatur dalam Perpres Jokowi adalah dua persen dari nominal uang suap. Sementara itu, nominal maksimal yang bisa kamu dapatkan dari pelaporan kasus suap adalah Rp10 juta rupiah. Masih lumayan, dibelikan kambing bisa dapat dua.
Melihat maraknya OTT, menjadi pemburu koruptor adalah pilihan profesi yang menjanjikan. Apalagi, korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Di kolom profesi KTP, bisa jadi nanti kamu mengisinya bukan “karyawan swasta”, “wiraswasta”, atau “pegawai negeri”, tetapi “pemburu koruptor”.
Cukup gagah, calon mertua pasti bangga punya menantu pemberantas kejahatan yang membudaya. (yms)
