Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menginstruksikan kepada 35 bupati dan wali kota di wilayahnya untuk mempercepat upaya pemulihan, pasca aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus-awal September 2025 lalu.
Setidaknya ada empat instruksi yang disampaikan. Pertama, perbaikan fisik bangunan atau gedung yang rusak. Fasilitas umum yang dicorat-coret massa juga harus segera dipulihkan. Sebab, aksi demontrasi yang terjadi beberapa hari lalu mengakibatkan sejumlah kerusakan bangunan yang tersebar di 16 kabupaten/kota.
“Segera lakukan perbaikan. Didata dan jika nanti ada yang kurang, bisa disampaikan ke pemerintah provinsi. Jika memang diperlukan, dibantu,” kata Ahmad Luthfi usai memimpin rapat bersama pimpinan Forkopimda dan 35 bupati/walikota melalui zoom meeting pada, Kamis 4 September 2025.
Ia mencontohkan, Pemprov Jateng telah mengalokasikan bantuan untuk Pemkot Pekalongan guna perbaikan sejumlah gedung yang rusak. Sebab, Kota Pekalongan menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan parah.
Kedua, Luthfi menginstruksikan bupati dan wali kota untuk memasifkan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Bentuknya bisa beragam, disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing wilayah. Semisal, pengajian umum maupun bazar. Kegiatan itu diminta melibatkan masyarakat di sekitar kantor-kantor pemerintahan maupun fasilitas umum. Sehingga semakin mempererat hubungan emosional antarwarga.
Ketiga, Luthfi juga meminta kepada Bupati dan Wali Kota agar terus berkomunikasi dengan Kapolres dan Dandim setempat,.mengenai potensi kerawanan hingga penanganannya. Tujuannya untuk memastikan kondusivitas di wilayah masing-masing.
Keempat, mantan Kapolda Jateng itu meminta Bupati dan Wali Kota agar berkomunikasi dengan kampus yang ada di wilayah masing-masing. Pemprov Jateng telah lebih dahulu melakukan komunikasi dengan rektor hingga BEM di perguruan tinggi yang ada di Jateng.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Ia juga memberikan jaminan keamanan pada investor maupun calon investor di Jateng.
“Pelayanan pada masyarakat tidak boleh terganggu. Di sisi lain, jaminan keamanan dan ketertiban jadi daya tarik investasi. Apalagi pertumbuhan ekonomi Jateng 5,28% atau di atas angka nasional, tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto mendukung arahan dari gubernur. Menurutnya, pembersihan sisa-sisa bangunan yang rusak harus cepat dilakukan. Tujuannya, agar tidak menjadi tontonan warga dan menimbulkan trauma. Selain itu juga menjaga iklim investasi Jateng yang sedang tumbuh positif. (Adv)
