MOJOK.CO – Pemerintah Daerah diminta segera mengembangkan lumbung pangan. Hal ini penting menyusul ancaman krisis pangan di tingkat global saat ini.
Pengembangan lumbung pangan ini sangat dibutuhkan karena masih banyak daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia yang belum memberikan perhatiannya pada urusan pangan. Salah satunya dengan masih minimnya anggaran pangan di daerah.
Anggaran pangan daerah baru mencapai 0,6 persen dari total APBD. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota baru 0,4 persen dari APBD.
“Kalau dirata-rata di provinsi dan kabupaten/kota baru 0,46 persen. Ini yang harus diperhatikan untuk ditingkatkan karena kondisi [krisis pangan] saat ini,” papar Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bangda Kemendagri), Teguh Setyabudi disela Perencanaan Program Ketahanan Pangan di Yogyakarta, Senin (21/11/2022).
Untuk itu Kemendagri mendesak pemda maupun pemkab/pemkot memberikan perhatian yang besar pada kesediaan pangan di daerah. Termasuk melaksanakan kebijakan yang sudah digariskan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk meningkatkan ketahanan pangan.
Pemda harus secara komprehensif memperhatikan kebutuhan pangan di masing-masing wilayahnya. Tidak hanya dari sisi kelembagaan melalui dinas yang khusus menangani masalah pangan namun juga alokasi anggaran yang dibutuhkan.
“Ada daerah yang alokasinya tidak pas. Anggaran pangan hanya Rp 4miliar sekian, tapi 80 persen [APBD] justru untuk belanja pegawai. Ini tidak pas kan karena hanya 20 persen yang anggaran untuk masyarakat,” tandasnya.
Sementara Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pengembangan lumbung pangan dibutuhkan agar pemerintah tidak perlu banyak mengimpor pangan dari luar negeri. Daerah harus memiliki cadangan pangan.
“Cadangan pangan daerah harus ada, tapi harus moving atau bergerak agar tidak rusak,” ujarnya.
Lumbung pangan, lanjut Arief harus dibangun. Pemda bisa bekerjasama dengan Bulog di masing-masing daerah karena saat ini ada lebih 1.600 gudang yang dimiliki Bulog.
“Kita tidak perlu bangun [infrastruktur] yang baru juga, kerjasama dengan Bulog di setiap daerah untuk padi, jagung dan kedelai bisa segera dimulai [lumbung pangan]. Sisanya nanti dengan BUMN pangan lainnya, kita perkuat satu persatu namun roadmap-nya harus jelas,” paparnya.
Desa-desa bisa memanfaatkan anggaran yang dialokasikan dari dana desa untuk pembangunan lumbung pangan. Apalagi saat ini tiap desa mendapatkan anggaran hingga Rp1 Miliar per tahunnya.
“Dari Rp 1 miliar, 20 persennya diminta untuk lumbung pangan karena saat ini [pemafaatan dana desa untuk pangan] masih 17 persen, ini kita perlu perbaiki bersama,” ungkapnya.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Purnawan Setyo Adi
BACA JUGA 74 Daerah di Indonesia Rawan Pangan, Perlu Diversifikasi Makanan
