Kebijakan yang bikin muntah
Rasanya agak nganu saja, Pak/Bu. Di situasi yang sedang tidak pasti seperti sekarang ini, di satu sisi kami, para pekerja dan pengusaha, diminta bertahan. Tapi, di sisi lain kami malah dipaksa untuk menelan asupan yang, sudah jelas akan selalu kami muntahkan.
Ya, Tapera memang tidak akan membikin kami miskin mendadak. Inti persoalannya bukan itu dan tidak berhenti di situ. Jika landasannya adalah gotong royong dan tabungan, bukankah esensi dari 2 hal tersebut bersifat sukarela dan tidak memaksa? Ya, boleh jadi di waktu mendatang, kami akan melakukan hal tersebut. Tapi, pada akhirnya akan terpaksa, memang dipaksa, dan tanpa bisa melakukan perlawanan, kan?
Saya jadi deja vu, Pak/Bu. Pernah, saya bekerja dengan atasan yang memaksa tim untuk menggunakan sistem yang masih setengah jadi di perusahaan. Sistemnya masih belum rampung, tapi, dipaksa digunakan. Kami semua menolak dan menentang Tapera. Sebab, sistem yang masing setengah matang itu, bukannya mempermudah pekerjaan kami, malah mempersulit dan menambah pekerjaan.
Tapi, apa daya, dominasi keluhan dan seruan tolakan kami, tidak dihiraukan sama sekali. Keluhan kami serupa, “Urgensinya Tapera itu apa? Padahal, sebelum menggunakan sistem itu pun, kami baik-baik saja. Bahkan bisa bekerja lebih cepat.”
Harus dikaji ulang
Soal cerita tersebut dan kaitannya dengan Tapera, jelas harapan saya sebagai pekerja itu sama. Tolong dikaji ulang terlebih dahulu. Toh, cepat tak harus buru-buru, Pak/Bu.
Selain itu, transparansinya bagaimana dan seperti apa? Sebab, kami ingin belajar dari pengalaman dan kapok kecolongan. Itulah kenapa, alarm defense mechanism kami sebagai pekerja, ketika ada potongan atau program yang masih abu-abu dan tidak jelas, berdering sangat kencang.
Jika memang program Tapera ini dirasa akan memiliki nilai dan progres yang baik. Apalagi menyasar kalangan pekerja yang ingin memiliki rumah, saran saya, coba didata lebih dulu. Sasar yang memang butuh sekali dengan syarat dan pakem yang jelas. Khawatir ada ini dan itu? Untuk saling menguatkan, toh, bisa melalui kontrak yang disetujui bersama, bukan?
Maaf, Pak/Bu. Bukannya kami tidak percayaan, lho. Ya, kami khawatir dan was-was, sih. Tapi, melalui kontrak dan klausul yang jelas, paling tidak kekuatan kita akan sama kuat di mata hukum, ada pertanggungjawaban yang jelas.
Kami tidak percaya sama Tapera
Sejujurnya, keterlibatan PBNU dalam mempublikasikan artikel edukasi tentang Tapera, tidak serta merta membuat kami langsung percaya dan menerima. Bahwa program ini, akan baik untuk umat sekaligus diterima oleh banyak kalangan, Pak/Bu.
Sebetulnya, sebagai pekerja, saya sangat menyayangkan dan dibuat heran juga. Soal pembenahan regulasi di dunia kerja, terkait diskriminasi, ketersediaan lapangan kerja, dan sebangsanya, kenapa terkesan ditunda atau agak lama, ya, Pak/Bu? Sedangkan untuk program potongan serupa Tapera, rasanya gercep sekali.
Tidak berlebihan dan bukan sesuatu yang mengherankan juga jika saat ini banyak kalangan dari luar istana, secara online maupun langsung, serempak menggonggong untuk menolak kebijakan ini. Sebab, kami memang keberatan dan merasa terbebani. Kami dipaksa untuk mematuhi regulasi yang serampangan, lagi dan lagi.
Oh, iya, sejak awal, saya sengaja tidak memberi kredit kepada siapa surat terbuka ini ditujukan, Pak/Bu. Sebab, saya, kami, kita para pekerja hanya bisa pasrah. Sekalipun saya sebut satu atau banyak nama, toh, curhatan ini hanya akan seperti angin lalu yang sembarang lewat, kan?
Terakhir, kalau Tapera diibaratkan manusia, sejujurnya saya nggak mau berteman dengan tipe yang seperti ini. Karena terkesan sok asyik di tongkrongan. Sebab yang seperti ini, biasanya bikin repot.
Penulis: Seto Wicaksono
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Tapera Bukti Nyata Kita Hidup di Negara yang Salah Urus dan analis menarik lainnya di rubrik ESAI.
