MOJOK.CO – Sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Gita Savitri, selangkangan perempuan hampir selalu diatur oleh kekuasaan.
Tulisan ini merupakan reaksi dari kisruh yang ditimbulkan Gita Savitri. Hingga tulisan ini selesai dibuat, kisruh tersebut masih jua renyah jadi gunjingan di medsos. Namun, saya tak akan ikutan nimbrung urusan ibu-ibu tersebut tentang enak anak atau tidak punya anak.
Yang jadi perhatian saya adalah bagaimana di hari modern ini, urusan selangkangan (reproduksi) manusia masih saja diatur oleh kekuasaan, seperti yang sudah-sudah dalam sejarah di Nusantara, sejak zaman Orde Lama dan Orde Baru. Konteks tulisan ini adalah sejarah di mana kekuasaan mengatur selangkangan perempuan di Indonesia.
Kekuasaan, dalam konteks dapat dibaca sebagai pemerintah, kekuasaan kapital, dan kekuasaan simbolik (popularitas, tren, pasar, dan lain sebagainya). Di atas, saya menegaskan bahwa yang diatur dalam relasi kuasa ini adalah selangkangan perempuan. Ya, benar, meskipun secara biologis proses kawin-mawin harus melibatkan laki-laki dan perempuan, pada kenyataannya, hal-hal yang berkaitan dengan anak-pinak, selalu lebih membebani perempuan.
Selangkangan di sepanjang zaman
Kita akan melihat sejarah wacana (diskursus) tentang beranak-pinak di negeri ini. Secara sederhana, menurut aliran filsafat Foucauldian, wacana adalah gagasan/pemikiran yang kita anggap benar sesuai norma yang berlaku. Di balik pemikiran yang dianggap normal dan kita praktikkan sebagai way of life selalu terdapat kekuasaan yang mengatur benar dan salahnya, dan menjadikannya seolah-olah natural atau kodrati.
Setidaknya terdapat empat periode wacana “beranak-pinak yang baik dan benar” sejak zaman kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Gita Savitri. Telah dijelaskan tentang siapa dan apa saja kekuasaan yang mengatur wacana ini. Kekuasaan yang mengatur tata cara hidup manusia itu juga selalu punya perangkat untuk menjalankan kekuasaan.
Kata Althusser, filsuf dari Prancis, perangkat ini disebut aparatus, yang dalam hal ini bisa berupa kekuatan hukum, norma sosial, media propaganda (iklan, promosi, buzzer), dan juga “ketersediaan kultural” masyarakat yang barangkali tidak sadar sedang dan telah menjadi agen kekuasaan untuk menjalankan ideologi pihak yang berkuasa, termasuk soal selangkangan perempuan dari zaman kolonial, Orde Baru, hingga zamannya Gita Savitri dirujak netizen.
Baca halaman selanjutnya….
