Apakah Benar Ada Sunat Anggaran Konsumsi dan Uang Transport? Saya dan Kawan KPPS Temanggung Menjadi Korban Busuknya Pemilu 2024 yang Belum Digelar

MOJOK.CO – Banyak kecurigaan terkait sunat anggaran konsumsi dan transport di Pemilu 2024. Dan, kami, di KPPS Temanggung menjadi salah satu korbannya. 

Sabtu, 27 Januari 2024 pagi, saya mendapat WhatsApp dari kawan lama. Saya kira dia mau menagih utang, padahal seingat saya tidak punya utang denganya. Ternyata dia sekadar menanyakan apakah saya menjadi anggota Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau tidak. Saya jawab iya dan menambahkan bahwa Kamis lalu saya bersama kawan KPPS lainnya baru saja melakukan pelantikan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) di salah satu Balai Desa yang ada di Temanggung.

Waktu pelantikan, saya rela untuk pulang dari Jogja ke Temanggung dan izin untuk tidak masuk kerja lantaran ada kewajiban itu. Bukan hanya saya saja yang begitu, banyak kawan lain yang lain juga demikian. Mereka rela izin bolos kerja untuk menghadiri acara itu. Bahkan saya juga diberi kabar teman kampus saya harus buru-buru pulang ke Bekasi untuk mengikuti acara KPPS itu.

Jujur, pelantikan dan Bimtek bagi saya adalah hal yang membosankan. Menurut saya, acara tersebut hanya berisi hal-hal teknis. Sudah begitu, yang mengisi hanya mengulang-ulang materi sehingga memakan waktu yang lama. Setidaknya, agenda KPPS di sebuah desa itu Temanggung itu memakan waktu sekitar kurang-lebih 7 jam. Waktu yang relatif cukup lama untuk sebuah pelatihan.

Tapi saya kira hal di atas adalah masalah personal saya saja. Jadi lupakan saja. Kembali lagi ke chat kawan saya, di mana dia juga menanyakan apakah saya mendapatkan pesangon atau tidak. Saya jawab, dapat, cuma Rp50.000.

Kaget karena perbedaan uang transport dan uang harian KPPS di Temanggung

Tiba-tiba dia share foto Powerpoint (PPT)  yang mencantumkan anggaran terkait Rapat Koordinasi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara), Pelantikan KPPS oleh PPS, dan Bimtek KPPS oleh PPS. Di situ tertulis bahwa anggaran transport dan uang harian adalah sebesar Rp100.000 untuk pelantikan dan Rp200.000 untuk Bimtek. Ada juga anggaran lain seperti ATK, konsumsi, Internet, dan alat tulis kerja (ATK).

Dari situ sontak saya kaget. Harusnya saya bersama anggota KPPS Temanggung lain mendapatkan hak Rp300.000 untuk dua kali pertemuan itu. Tapi, kenapa kami hanya mendapatkan Rp50.000 untuk pelantikan dan Bimtek? 

Kalau untuk uang konsumsi, anggota KPPS di desa saya hanya mendapatkan snack dan makan berat sekali. Cukup wajar, tapi permasalahannya, di PPT itu tercantum makan untuk pelantikan Rp45.000 begitu pula dengan Bimbingan Teknis. Tapi kenapa kedua agenda itu dirapel dan diberi makan yang menurut saya jauh lebih murah daripada anggaran di atas!?

Saya pun langsung cek di X dan ternyata isu mengenai hal ini sedang ramai diperbincangkan. Bahkan menjadi trending di X. Terlebih lagi beberapa waktu lalu juga ada berita yang beredar bahwa anggaran snack KPPS di Sleman hanya Rp15.000 per orang, disunat vendor menjadi Rp2.500 per orang. Sungguh sangat miris.

Baca halaman selanjutnya: Nggak ada salahnya, kan, petugas KPPS Temanggung menuntut kejelasan.