MOJOK.CO – Bu Sri Mulyani, saya tahu tidak mudah menjadi menteri keuangan di era sekarang, ketika paceklik ekonomi dan pagebluk penyakit terjadi hampir bersamaan.
Kepada Ibu Sri Mulyani yang sedang gundah….
Saya mengerti keresahan Anda. Memang persoalan BPJS Kesehatan ini kompleks. Di satu sisi, negara wajib menjaga kesehatan masyarakatnya sebagai sebuah hak dasar. Tapi saya juga paham bahwa negara memang sedang tidak punya cukup uang untuk menopang BPJS Kesehatan ini. BPJS sebagai sebuah sistem fundamental, harus terus dibangun dan diperbaiki, terlepas bahwa ada banyak penyimpangan, saya sepakat sistem ini penting buat hajat hidup masyarakat.
Saya masyarakat awam yang tidak begitu mengerti otak-atik anggaran negara. Tapi begini….
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang baru saja digagalkan oleh MA itu, sebetulnya bisa dimengerti agak berat buat sebagian masyarakat. Tapi juga tidak berat buat yang lain. Saya termasuk yang kedua. Bukan berarti sombong. Tapi saya telah mengalami, ibu saya pernah sakit dan dapat perawatan yang baik di rumah sakit. Seandainya tidak ditopang oleh subsidi negara, mungkin keluarga kami sudah bangkrut. Seluruh kekayaan dua orang pensiunan guru (bapak dan ibu saya) tentulah bakal tergerus habis.
Sakit bagi masyarakat biasa, bukan hanya bisa menggerus produktivitas masyarakat, tapi juga bisa memiskinkan. Bagi orang seperti kami, sudah banyak contoh di sekeliling tentang bagaimana orang mendadak miskin gara-gara sakit akut tak sembuh-sembuh.
Dengan kesadaran semacam itulah, maka saya ikhlas menyumbang dan membayar iuran BPJS Kesehatan sebagaimana sebelum digagalkan oleh MA. Saya yakin ada banyak warga negara yang seperti saya. Warga yang pernah mengalami masalah dan bersedia “membayar lebih” dibanding yang lain karena angka itu masih bisa kami tanggung. Persoalannya tinggal bagaimana hal ini dibuat aturan yang baik dan dikelola dengan baik. Saya yakin, solidaritas sosial sesama warga masih baik di negeri ini. Asal dibicarakan baik-baik, dikelola baik-baik, dan jangan dikorupsi.
Hal lain yang penting, menurut hemat saya, ialah Anda jangan menaikkan cukai rokok lagi. Logika bahwa cukai rokok akan membuat orang tidak merokok itu tidak tepat. Orang akan tetap merokok dengan cara masing-masing. Yang justru ada malah, rokok gelap atau bikin rokok sendiri. Risikonya buat negara apa? Tidak ada pemasukan cukai.
Cukai sudah terbukti bisa menambal defisit BPJS Kesehatan. Tapi angka sakit karena merokok yang konon bisa merugikan secara ekonomi itu, masih angka yang absurd dan bisa diperdebatkan.
Kalau Anda naikkan cukai, pabrik rokok akan kesulitan menjual rokok. Kalau pabrik rokok sulit menjual rokok, petani tembakau dan cengkeh akan kehilangan pemasukan mereka. Padahal Anda tahu, tembakau dan cengkeh merupakan komoditas petani yang berharga mahal. Itu membuat para petani punya uang, dan desa mendapatkan kucuran dana dari kota lewat mekanisme perekonomian, bukan lewat intervensi kebijakan. Dengan begitu, ini sistem ekonomi yang sehat.
Bu Sri, saya tahu tidak mudah menjadi menteri keuangan di era sekarang, ketika paceklik ekonomi dan pagebluk penyakit terjadi hampir bersamaan.
Tapi saya yakin, Anda mestinya tahu, setiap kebijakan membutuhkan kebijaksanaan. Atas dasar kebijaksanaan itulah, warga seperti saya, siap membayar lebih untuk BPJS. Dan saya yakin, saya tidak sendirian.
Terima kasih.
BACA JUGA A-Z Omnibus Law: Panduan Memahami Omnibus Law secara Sederhana dan esai Puthut EA lainnya di KEPALA SUKU.
