MOJOK.CO – Menjadi driver Maxim setelah menghabiskan sebelas tahun mendalami teori birokrasi hingga jenjang S2, penulis justru menemukan efisiensi pelayanan publik yang sesungguhnya di aspal jalanan Kota Kupang.
Dalam ilmu pemerintahan, ada konsep bernama policy delivery bagaimana kebijakan sampai ke tangan masyarakat. Semakin pendek rantainya, semakin efektif. Semakin sedikit birokrasi, semakin sedikit distorsi.
Tadi pagi saya mengantarkan seorang bapak dari bandara El Tari ke Oesapa. Perjalanan memakan waktu 25 menit. Order masuk lewat aplikasi. Saya jemput, saya antar beliau bayar, selesai. Rantai layanannya pendek, distorsinya hampir nol, tidak ada prosedur, tidak ada stempel, tidak ada surat tugas.
Saya lulusan S2 Ilmu Pemerintahan di STPMD APMD Yogyakarta, April 2025. Sudah satu tahun lebih, ijazah tidak lagi berwarna kuning, sudah mulai kecoklatan karena tersimpan di lemari. Sebelumnya S1 juga di kampus yang sama. Total 11 tahun saya habiskan di Jogja.
Pulau kecil, gelar besar, dan kenyataan sulitnya mencari pekerjaan
Saya dari pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dulu, Gelar S2 masih dianggap langka di sana. Tapi sekarang 2026, perubahan sosial berjalan cepat, bahkan di pulau terpencil. Banyak anak muda Adonara yang kuliah hingga magister bahkan doktor. Jadi warga sudah tidak terlalu terkejut melihat lulusan S2 pulang kampung.
Yang masih menjadi persoalan bukan gelarnya, melainkan: setelah itu, lalu apa?
Di Flores Timur, lapangan kerja untuk lulusan ilmu pemerintahan tetap terbatas, formasi CPNS tidak pernah sebanding dengan jumlah pencari kerja. Dulu masih ada jalur alternatif: jadi tenaga honorer sambil menunggu diangkat. Sejak 1 Januari 2026, jalur itu ditutup, status tenaga honorer dihapus, pemerintah hanya mengakui PNS dan PPPK.
Kebijakan ini dibuat dengan niat baik: menata birokrasi, menghilangkan praktik subjektif. Argumenya masuk akal.
Namun, bagi saya yang sudah lulus setahun, implikasinya sederhana: pintu belakang sudah terkunci, sementara pintu depan formasi CPNS dan PPPK tetap terbatas. Dan saya tidak punya akses ke lingkaran orang dalam, bukan berarti tidak kenal siapa-siapa, tetapi sebatas kenal tidak cukup. Apalagi setelah jalur tenaga honorer ditutup, akses masuk ke sistem birokrasi semakin sempit.
Bapak pensiunan guru, ibu masih ngajar, ketiga adik saya juga sudah lulus kuliah. Mereka sekarang sedang dalam proses yang sama: mencari-cari bentuk pekerjaan seperti apa yang cocok.
Jadi Juli lalu saya berangkat ke Kupang, bukan karena optimisme, tapi karena kalkulasi sederhana: di Flores Timur, probabilitas mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi magister mendekati nol. Di Kupang yang merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur setidaknya akses ke lapangan kerja tidak sepenuhnya nol. Mungkin tidak ideal, tapi ada.
Logika pasar dan logika birokrasi
Sambil mengirim lamaran ke berbagai instansi, saya tetap harus makan. Beberapa kampus yang memiliki jurusan ilmu pemerintahan juga saya coba. Ternyata prosesnya sudah formal: tes resmi, kualifikasi ketat, dan tidak ada jalur lamaran langsung. Saya hormati itu. Tapi sambil menunggu jadwal tes yang belum pasti, tuntutan ekonomi tidak menunggu panggilan wawancara.
Maka saya mendafrar menjadi mitra pengemudi Maxim sepeda motor. Proses pendafaran memakan waktu kurang dari 24 jam. Tidak ada tes wawancara, tidak ada verifikasi ijazah. Hanya KTP, SIM C, dan satu kali foto.
Sistem ini efisien. Dari sudut pandang logika pasar, sempurna. Dari sudut padang saya yang punya gelar magister, menggelitik.
Selama 11 tahun belajar S1 lanjut S2 tentang birokrasi dengan segala kerumitan prosedurnya. Sekarang bekerja sekarang bekerja dalam ekosistem yang sengaja menghilangkan birokrasi demi kecepatan.
Definisi baru “orang dalam” setelah jadi driver Maxim
Di bangku kuliah, saya belajar konsep network governance bahwa tata kelola modern butuh jejaring dan kolaborasi. Dosen saya pernah bilang: di dunia kerja, tidak cukup pintar. Harus punya koneksi, harus punya orang dalam.
Saya sudah paham sejak kuliah bahwa orang dalam yang dimaksud adalah pejabat eselon, mungkin relasi ke anggota dewan, atau keluarga yang duduk di kementerian. Itu realitas birokrasi Indonesia. Bukan rahasia, bukan konspirasi, hanya saja saya tidak punya akses ke lingkaran itu.
Ternyata setelah menjadi biker Maxim, konsep orang dalam itu bekerja dalam skala yang lebih kecil, tapi tidak kalah fungsional. Orang dalam versi saya adalah tukang parkir di Bandara El Tari yang hafal nama saya dan memberi tahu kalau ada penumpang keluar. Ibu-ibu asongan di pasar Oeba yang tahu saya jujur kalau dititip barang. Satpam di Ramayana yang sudah hafal muka saya dan kadang ngasih info kalau sedang banyak pengujung. Kasir Indomaret atau Alfarmart dekat tempat mangkal yang sudah hafal karena saya sering beli minum sambil nunggu orderan.
Di Kupang tidak ada perusahan besar. Perekonomiannya banyak digerakan oleh swasta skala kecil: mal, tempat hiburan, kafe, rumah makan, kampus, perkantoran pemerintah, dan fasilitas umum lainnya. Jejaring saya terbangun di tempat-tempat seperti itu. Tidak spektakuler, tapi fungsional.
Hierarkinya datar. Sistemnya informal. Tidak ada SK, tidak ada MoU, hanya saling percaya dan saling bagi informasi. Max Weber mungkin geleng-geleng. Tapi sistem ini berjalan.
Legitimasi dari hasil Maxim, bukan gelar S2
Penumpang tidak pernah memilih saya. Sistem Maxim bekerja secara acak: siapa pun paling dekat dengan titik order, dialah yang mendapatkannya. Tidak ada tombol pilih pengemudi, tidak ada profil yang bisa dilihat penumpang sebelum order.
Jadi pertanyaan “Bang, lulusan mana?” jarang muncul. Penumpang naik, saya antar, mereka turun. Transaksi selesai. Gelara S2 saya tidak pernah masuk dalam pertimbangan mereka karena mereka tidak pernah tahu.
Dan itu tidak masalah.
Sebab dalam transaksi ini, gelar S2 memang tidak relevan. Penumpang tidak peduli tesis saya atau warna ijazah saya. Mereka hanya peduli pada dua hal: apakah saya jemput tepat waktu, dan apakah saya antar sampai selamat.
Dalam bahasa ilmu pemerintahan, ini disebut ouput legitimacy. Legitimasi tidak datang dari gelar atau prosedur yang rumit. Legitmasi datang dari hasil yang diterima langsung oleh pengguna layanan.
Sepanjang saya mengantar mereka dengan baik, status saya sebagai lulusan S2 atau bukan, tidak membuat perbedaan.
Paradoks yang saya temukan di jalanan
Pemerintah mengajarkan good governance: transparan, akuntabel, partisipatif, efektif. Tapi birokrasi yang saya pelajari selama 11 tahun sering menghasilkan kebalikannya: prosedur berbelit, berkas hilang, informasi tertutup, dan orang dalam yang menentukan segalanya. Belum lagi soal formasi CPNS yang terbatas dan jalur honorer yang kini ditutup total.
Maxim mengajarkan sesuatu yang lebih sederhana. Platform ini transparans soal tarif. Akuntabel lewat sistem rating dan efisien karena tidak ada prosedur betele-tele.
Apakah saya membandingkan apel dengan jeruk? Mungkin. Sebagai lulusan S2 Ilmu Pemerintahan yang sekarang menjadi biker, saya hanya mengamati: efisiensi bisa dicapai tanpa birokrasi yang tebal.
Saya belum pernah mengikuti seleksi CPNS. Bukan karena tidak berminat. Disamping belum ada jadwal, tapi dengan profil saya anak pertama dari empat bersaudara, dari pulau Adonara, tanpa akses ke lingkaran orang dalam yang cukup kuat probabilitas lolos tidak cukup tinggi untuk dijadikan rencana utama. Ini bukan pesimisme, ini kalkulasi.
Jadi untuk sementara, saya memilih skenario yang paling rasional secara ekonomi: ngojek sambil menunggu.
Menunggu bukan berarti pasif. Menunggu sambil tetap produktif. Menunggu sambil tetap membangun modal sosial. Menunggu sambil tetap bertahan di kota. Adik-adik saya sudah lulus semua, sekarang kami sedang sama-sama mencari kerja.
Ijazah S2 tidak saya gunakan untuk melamar kerja saat ini. Fungsinya sekarang adalah pengingat: bahwa saya sudah menghabiskan 11 tahun mempelajari sesuatu yang belum jelas bentuk implementasinya. Bukan masalah, saya hanya perlu lebih sabar, dan mungkin lebih kreatif.
Selamat sampai tujuan, itu janji saya sebagai drive-r Maxim
Saya tidak tahu kapan akan duduk di kantor dengan kemeja putih, laptop, dan kopi di meja. Mungkin tahun depan, mungkin lima tahun lagi, mungkin tidak pernah.
Tapi yang saya tahu hari ini saya masih menjadi driver Maxim. Bukan karena gagal, ini pilihan paling masuk akal dari opsi-opsi yang tersedia saat ini.
Cakupanya lebih kecil. Tapi prinsip dasarnya sama: efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna layanan.
Setiap kali saya menyalakan mesin motor, tugas saya sama: mengantar penumpang dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat. Tidak peduli mereka tahu saya lulusan S2 atau tidak. Selamat sampai tujuan. Itu janji saya.
Penulis: Albertus Masan
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Beberapa Kekurangan Maxim yang Wajib Diperbaiki dan Esai menerik lainnya di Mojok.co
