Apresiasi yang kurang dari pemerintah daerah untuk guru swasta
Saya mempunyai prinsip bahwa jabatan yang saya emban tersebut hanyalah sebuah nama yang mewakili di struktur organisasi. Namun, kerjasama dan komunikasi bersama teman-teman guru yang lain adalah kunci utamanya.
Saya tidak pernah merasa menjadi seorang kepala sekolah, tapi saya merasa saya sebagai wakil kepanjangan tangan dan lidah dari teman-teman guru di sekolah saya untuk menyelesaikan administrasi kerja. Alhamdulillah saya memiliki teman-teman guru yang solid dan membuat saya merasa nyaman di lembaga.
Saya termasuk orang yang suka menambah ilmu dari berbagai sumber, karena saya tipikal orang yang suka penasaran terhadap suatu hal-hal yang baru dan senang mencoba. Banyak program dari Kementerian yang sudah saya ikuti.
Di antaranya saya terpilih sebagai salah satu guru yang mewakili daerah saya sebagai Instruktur Nasional pada program Guru Pembelajar karena nilai UKG saya tinggi. Beberapa tahun berikutnya menjadi Guru Inti. Kemudian mencoba mendaftar menjadi Asesor PAUD dan alhamdulillah lulus tahapan testnya dan terakhir kemarin mengikuti program Guru Penggerak.
Namun, segala prestasi yang sudah saya raih tersebut terkadang tidak sebanding dengan apresiasi yang saya dapatkan dari Pemerintah Daerah. Dan saya tetaplah menjadi seorang kepala sekolah di lembaga swasta yang menjalankan tugas dan kewajiban seperti biasanya.
Kebijakan pemerintah alihkan sekolah swasta ke negeri
Seiring perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah, sekarang ini ramai di daerah saya banyak yayasan yang mengalihkan sekolah swasta menjadi sekolah negeri. Alasannya supaya guru-gurunya dapat diangkat statusnya menjadi guru PPPK.
Secara pesat dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun banyak bermunculan TK Negeri dan guru-gurunya secara bertahap menjadi PPPK. Hal ini yang memicu guru-guru PAUD di sekolah swasta beralih haluan mengikuti test PPPK dengan Kategori Umum, dengan harapan supaya bisa menjadi guru PPPK. Walaupun harus mengajar di Sekolah Dasar Kelas 1 atau Kelas 2. Mereka juga siap ditempatkan di pelosok sekolah manapun yang kekurangan tenaga guru.
Saya suka mengamati dan menganalisa perubahan kondisi sosial tentang fenomena tentang banyaknya guru-guru PAUD yang berbondong-bondong mengikuti test PPPK tersebut. Karena memang tidak dapat dimungkiri semua itu berawal dari minimnya kesejahteraan yang para guru PAUD dapatkan.
Menunggu kebijakan pemerintah pusat mengangkat tenaga honorer yang mengajar di sekolah swasta
Honor yang dalam sebulan jika dikalkulasikan dengan tenaga yang harus keluar tidak sebanding. Mau tidak mau mereka harus menerima semua itu dengan kelapangan dada dan senyuman yang lebar. Dari hal itu adanya celah atau peluang test PPPK yang pemerintah daerah buka tentunya tidak disia-siakan oleh teman-teman saya.
Namun, beda lagi dengan pola pikir saya dan sebagian kecil teman-teman saya yang lain. Kami masih setia tetap bertahan dan mengelola serta mengajar di lembaga TK swasta. Harapannya suatu saat nanti akan ada kebijakan dari pemerintah pusat yang akan mengangkat tenaga-tenaga honorer guru yang mengajar di sekolah swasta.
Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku yang pemerintah pusat tentukan. Karena dengan adanya program PPPK ini banyak sekolah TK swasta yang kehilangan guru-gurunya karena mereka pindah tugas ke sekolah negeri.
Banyak lembaga-lembaga yang tidak mempunyai guru. Lalu kalau sudah seperti itu kondisinya bagaimana nasib anak-anak yang sudah bersekolah di tempat tersebut. Hal itu akan menambah pekerjaan rumah pemangku kepentingan daerah lagi, karena akan timbul masalah-masalah baru lagi.
Wika Wuri Utami Jl. Berangas Timu Gg. Pelopor RT. 01 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimatan Selantan [email protected]
BACA JUGA Jadi Guru PAUD Sekaligus Operator dan Bendahara Sekolah: Sangat Melelahkan dan keluh kesah lain dari pembaca Mojok di UNEG-UNEG
Keluh kesah dan tanggapan Uneg-uneg bisa dikirim di sini
