Menjadi warga Jawa Timur itu memang berat. Kamu belum tentu kuat. Bukan hanya karena harus menghadapi nyinyiran warganet imbas sound horeg yang selalu dikaitkan dengan SDM rendah dengan embel embel Jatimpur. Tapi juga karena warga Jatim dipaksa punya stok kesabaran yang nggak boleh setipis tisu untuk melihat tingkah polah para pemimpin daerah.
Belum genap empat bulan tahun 2026 berjalan, saya sebagai warga Jawa Timur malu bukan kepalang. Sebab provinsi ini sudah sukses mencetak hat-trick untuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang bikin warganya geleng-geleng kepala.
Pertanyaan yang berkelindan di benak saya tentu saja: ini memang Jawa Timur yang subur koruptor, atau KPK-nya yang lagi rajin-rajinnya “belanja” di sini?
Kabar terbaru yang paling hangat dan ramai di media sosial datang dari Tulungagung. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo terjaring operasi senyap bersama belasan orang lainnya. Tuduhannya klasik tapi menyakitkan warga: dugaan pemerasan. Bayangkan, seorang kepala daerah yang seharusnya sibuk memikirkan bagaimana caranya mensejahterakan rakyat, malah melakukan pemerasan ke Kepala SKPD dengan memotong anggaran proyek demi kepentingan sendiri.
Kalau memang bakatnya memeras, mungkin beliau lebih cocok buka usaha kedai peras tebu daripada jadi Bupati. Lebih halal dan nggak perlu takut didatangi orang pakai rompi merah bertuliskan penyidik KPK RI.
Tapi, bukan itu saja yang mau saya bicarakan. Ada hal mengerikan yang perlu kita bahas terkait korupsi di Jawa Timur.
Kasus Bupati Tulungagung bukan yang pertama
Sebenarnya kasus yang menjerat Gatut Sunu ini hanyalah puncak gunung es. Sudah ada beberapa kepala daerah yang “disikat” KPK. Sebelumnya, Wali Kota Madiun tercokok Januari lalu. Setelahnya, Bupati Ponorogo juga kena sikat KPK terkara suap promosi jabatan.
Itu masih belum ngomongin yang sebelum-sebelumnya, kayak Sidoarjo, yang langganan banget kena KPK.
BACA JUGA: Sidoarjo 25 Tahun dalam Kebobrokan, Sudah Seharusnya Belajar pada Surabaya
Sebagai warga Jawa Timur melihat seperti ada kompetisi internal antar-kabupaten: siapa yang paling cepat masuk berita TV dengan tangan terborgol, dialah pemenangnya. Sebab melihat rentetan kasus itu, saya jadi sadar bahwa jabatan kepala daerah di Jawa Timur seolah-olah bukan lagi soal pengabdian, melainkan soal bagaimana caranya mengembalikan modal kampanye dengan cara yang paling instan.
Modusnya pun semakin beragam dan kreatif. Ada yang main cantik lewat gratifikasi, ada yang main kasar pakai pemerasan, sampai ada yang menjual kursi jabatan seperti jualan kacang goreng. Padahal, rakyat di bawah sudah jungkir balik bayar pajak dan retribusi. Tapi di atas sana, uangnya justru jadi bahan bancakan untuk mempertebal dompet pribadi.
Luka warga Jawa Timur dan pemimpin yang tak tahu diri
Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Harusnya, hal ini dipahami oleh para pemimpin di Jawa Timur sebelum mereka melakukan korupsi. Tapi ya urusan uang selalu membutakan mata. Dan yang kena efeknya, siapa lagi kalau bukan warga?
Saya sebagai warga Jawa Timur akhirnya cuma bisa menonton dari layar TV para pemimpin yang tidak tahu diri itu digelandang oleh petugas KPK. Oleh karena terjadi berulang-ulang dengan aktor yang berbeda-beda, ini bak menjadi luka kolektif bagi warga. Bahkan sejumlah kolega saya sudah sampai pada tahap apatis yang akut. Melihat bupati atau Wali Kota kena OTT sudah bukan lagi berita mengejutkan. Melainkan sekadar informasi rutin seperti prakiraan cuaca dari BMKG.
“Oalah, kena lagi?”
“Selanjutnya siapa ya?”
“Apa yang sana juga bisa di OTT juga?”
Semoga saja rentetan OTT KPK mulai di Madiun, Ponorogo, hingga Tulungagung bisa membuat pejabat korup lain di Jawa Timur meriang atau setidaknya susah tidur. Tapi ya entahlah, mungkin mereka yang masih bisa tidur pulas merasa punya “jimat keramat” atau koneksi yang lebih sakti dari penguasa negeri. Padahal, rompi oranye itu ukurannya all size, muat untuk siapa saja yang merasa punya kuasa tapi lupa daratan.
Pada akhirnya, saya sebagai warga Jawa Timur cuma bisa berharap agar di sisa tahun 2026 ini, Jawa Timur dikenal karena prestasi atletnya, keindahan pariwisatanya, atau kemajuan ekonominya. Bukan karena rajinnya para pemimpin kita mendaftarkan diri jadi penghuni rutan KPK di Gedung Merah Putih Jakarta. Malu sama rakyat, Pak!
Penulis: Ferika Sandra
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Ironi Situbondo: Kotanya Sepi, Bupatinya Jadi Tersangka Korupsi
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
