MOJOK.CO – Prabowo dan Jokowi bicara tentang demokrasi, menanggapi penolakan gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah.
Menjelang Pemilu 2019, pendukung kedua pasangan capres-cawapres saling mengungkapkan keunggulan pasangan yang mereka dukung. Serta tak lupa sambil menjelek-jelekkan pasangan lawan. Walau untuk yang terakhir justru menyebabkan singgungan politik yang tidak sehat.
Pasalnya, hal ini menyebabkan bentrokan di masyarakat karena merasa tidak terima ketika calon yang didukung justru dijelek-jelekkan pihak lawan.
Selain itu, beberapa kali aksi yang dilakukan oleh pendukung Prabowo, dilarang oleh pemerintah untuk berjalan. Pelarangan-pelarangan tersebut sepertinya membuat Prabowo angkat suara.
Dalam sebuah pidato Prabowo Subianto yang tengah viral, Prabowo mengungkapkan uneg-unegnya, bahwa demokrasi Indonesia sudah terancam. Hal ini melihat kebebasan berpendapat dan berserikat masyarakat semakin dibatasi. Begini yang Prabowo sampaikan dalam penggalan pidato tersebut.
“….Saudara, Saudara… Demokrasi Indonesia juga terancam. Demokrasi menuntut kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berhimpun. Sekarang ada emak-emak mau deklarasi diusir! Diusir dari negaranya sendiri. Ia mau datang ke kota di negaranya, dia diusir.
Apakah Republik ini yang kita cita-citakan? Apakah Republik semacam ini yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita? Apakah Republik semacam ini yang diperjuangkan oleh puluhan ribu mereka-mereka yang gugur dalam perang kemerdekaan dan dalam membela kedaulatan Bangsa Indonesia? Apakah Republik ini yang kita inginkan?”
https://twitter.com/DheaMerlinda/status/1036840383743844353
Dalam pidato tersebut, Prabowo seperti mengulik tentang pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden yang ia anggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Salah satunya, ia merasa tidak terima dengan pengusiran Neno Warisman ketika akan datang ke sebuah kota untuk melakukan deklarasi tersebut.
Di kesempatan yang lain, Jokowi menanggapi protes tentang pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Menurut Jokowi, meski Indonesia merupakan negara demokrasi, namun tetap ada batasan dan aturannya dalam berekspresi.
Jokowi menuturkan, langkah kepolisian yang membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden tersebut sudah tepat dengan pertimbangkan keamanan. Hal ini melihat deklarasi di sejumlah tempat dinilai justru berpotensi memicu bentrokan antara pihak yang pro dan kontra.
Oleh karena itu, Jokowi menilai proses pencegahan oleh polisi tersebut sudah tepat. Pasalnya, menjaga keamanan dan ketertiban juga menjadi tugas Polri.
Jokowi menambahkan, jika deklarasi #2019GantiPresiden tidak menuai pertentangan dan penolakan oleh masyarakat, maka dapat dilakukan di mana saja. Mengingat, negara ini merupakan negara demokrasi, sehingga ada kebebasan dalam berkumpul dan berserikat asalkan tidak menabrak keamanan serta ketertiban sosial.
Oke terlepas dari perdebatan tersebut, yang terpenting marwah demokrasi jangan sampai terbungkam. Selama gerakan hestek-hestekan tersebut tidak menyalahi melanggar Undang-undang, harusnya tidak boleh dilarang. Yang perlu kita ingat, Indonesia merupakan negara konstitusi, bukan negara kekuasaan atau negara agama. Bukan begitu? (A/L)
