Rabu kemarin, tak bisa dibantahkan, Pemerintah benar-benar membuat blunder yang sangat besar terkait dengan mekanisme pengaturan harga BBM. Betapa tidak, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis premium sekitar 7%, namun, beberapa menit kemudian, pemerintah membatalkannya. Ya, hanya berjeda beberapa menit.
Kenaikan harga premium tersebut diumumkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Rabu, 10 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WITA. Jonan kemudian mengumumkan bahwa ia mendapatkan arahan dari Presiden untuk menunda kenaikan harga premium tersebut.
“Sesuai arahan bapak Presiden rencana kenaikan harga Premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda,” ujar Jonan.
Penundaan kenaikan harga premium yang hanya berselang beberapa menit setelah pengumuman kenaikannya itu tentu saja langsung menjadi olok-olok tersendiri bagi pemerintahan Jokowi.
Pemerintah dianggap lalai dan goblok karena terlalu menyepelekan koordinasi dan komunikasi terkait kebijakan yang penting bagi masyarakat.
Terkait dengan blunder (untuk tidak menyebutnya sebagai kegoblokan) pemerintah tersebut, komentar-komentar pedas dari lawan-lawan politik Jokowi pun kemudian langsung meluncur deras bak peluru dari magasin baru.
Kepala Divisi Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean, yang selama ini sering memberikan pernyataan lucu, kali ini memberikan komentar yang susah untuk tidak disetujui terkait dengan blunder pemerintah.
“Saya pikir ini hanya upaya menciptakan sosok presiden (Jokowi) sebagai pahlawan. Sayangnya pahlawan kesorean,” ujar Ferdinand pada ketika dihubungi oleh CNN Indonesia. “Inilah bukti bahwa negara diurus dengan senda gurau. Rakyat dipermainkan seenaknya saja.”
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono, menyatakan langkah Jokowi untuk menunda kenaikan harga premium merupakan bentuk kepanikan presiden yang takut kalah menjelang Pilpres 2019.
“Jokowi panik, dia takut kalah, karena kebijakan menaikkan harga BBM terutama Premium akan membuat dia tidak populer,” ujar Arief.
Senada dengan Arief, politisi PKS Fahri Hamzah (eh, dia masih politisi PKS atau sudah berstatus bebas transfer sih?) memberikan komentar yang sangat nylekit.
“Seenaknya. Orang menaikkan harga (BBM), kayak orang menaikkan harga gorengan atau pecel lele kalau kayak begini,” ujar Fahri.
Nah, yang paling epik tentu saja komentar dari Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo. Ia berkelakar bahwa pengumuman kenaikan dan penundaan kenaikan harga premium ini bisa dikenakan pasal hoax.
“Jika memakai terminologi sekarang, harusnya Menteri Jonan bisa dikenakan pasal-pasal hoax he he he. Periksa Jonan dong Pak Polisi,” kata Dradjad.
Ah… entah kenapa, rasanya sukar untuk tidak setuju dengan komentar-komentar nylekit lawan-lawan politik Jokowi di atas.
Ya gimana, Jokowinya ceroboh gitu. Ini BBM lho, bukan Kinderjoy (A/M)
