MOJOK.CO – Kasus positif corona di Indonesia terus naik. Kurvanya belum juga melandai. Lockdown dinilai menjadi solusi yang paling masuk akal.
Kritik demi kritik tak henti-hentinya meluncur menampar wajah pemerintah Indonesia karena dinilai gagal menangani pandemi corona atau covid-19.
Indonesia saat ini memang menjadi salah satu negara yang belum berhasil melandaikan kurva penyebaran. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan jumlah kasus positif corona dengan 184.286 kasus, namun menempati peringkat pertama negara dengan korban meninggal terbanyak dengan 7.750 korban jiwa.
Perkembangan kasus corona di Indonesia pun berada di titik yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa hari terakhir, Indonesia terus mencatat rekor jumlah penambahan kasus positif harian. Tanggal 3 September kemarin, misalnya, Indonesia mencatatkan angka penambahan kasus positif harian tertinggi yakni 3.622.
Merespons kondisi tersebut, epidemiolog UI Pandu Riono pun memberikan usul agar pemerintah segera menerapkan lockdown. Hal tersebut menurut Pandu menjadi langkah yang paling masuk akal untuk menekan angka penyebaran corona.
“Kasusnya sudah lebih 180 ribu, yang harusnya dilakukan adalah lockdown, PSBB ketat. Semua moda transportasi disetop, kecuali transportasi untuk logistik makanan,” terang Pandu kepada CNN Indonesia.
Menurut Pandu, pembatasan aktivitas bisa menjadi elemen penting dalam upaya melandaikan kurva selain peningkatan kapasitas tes dan pelacakan virus.
Pemerintah dinilai harus benar-benar ketat dan total dalam menerapkan lockdown atau pembatasan aktivitas masyarakat.
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB)Â yang dulu sempat dilakukan oleh pemerintah pun tak bisa optimal melandaikan kurva dan menekan angka penyebaran karena memang penerapannya tidak ketat dan tidak serius. Tidak ada sanksi ketat yang diterima oleh para pelanggar. Yang ada hanya sebatas sanksi kedisiplinan.
“Kita dari dulu PSBB-PSBB tapi tidak serius, padahal kalau serius kita PSBB, lockdown semua, kasusnya 2 minggu sampai 1 bulan bisa menurun,” kata Pandu.
Kendati penting dan mendesak, namun usul lockdown yang diajukan oleh Pandu Riono tampaknya bakal sulit untuk dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut mengingat pemerintah selama ini memang diketahui punya orientasi bercabang pada kepentingan kesehatan masyarakat sekaligus ekonomi.
Hal tersebut sesuai dengan konsep gas dan rem yang disampaikan oleh Jokowi.
Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir beberapa waktu yang lalu bahkan sempat mengatakan bahwa pemerintah tak perlu lagi menerapkan PSBB karena bisa menganggu ekonomi.
“Tidak perlu lagi kita misalnya harus lockdown, harus PSBB, enggak perlu. Kalau kita lockdown atau PSBB, apa yang terjadi? Ekonomi tidak bergerak, negara kita menjadi resesi,” kata Abdul.
Yah, kalau sudah begini, memang tak ada jalan lain selain pasrah.
Dari dulu, memang begitulah kemampuan super rakyat Indonesia: mau tak mau menerima apa pun kebijakan pemerintah, blunder atau tidak.
