Di Indonesia, partai politik kerap kali beroperasi layaknya perusahaan keluarga yang hanya menggunakan nama partai sebagai kedok. Karena itu, pembenahan mendasar yang perlu dilakukan bukan sekadar pada struktur, melainkan pada aspek keuangan partai.
Episode Putcast kali ini kedatangan tamu spesial dari jauh: Feri Amsari. Beliau adalah ahli hukum tata negara, dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, sekaligus aktivis yang vokal soal isu demokrasi.
Selama obrolan, Feri Amsari ngomong blak-blakan soal kondisi partai politik kita yang, menurut beliau, makin hari makin memprihatinkan. Dalam pandangannya, kalau bicara soal demokrasi Indonesia, problem intinya ya ada di partai politik. Kenapa? Karena partai itu penentu segalanya. Mereka yang isi DPR, mereka yang usung presiden, mereka juga yang punya andil dalam menentukan hakim agung sampai hakim konstitusi.
“Kalau mau pakai teori garbage in, garbage out, mestinya kita benahi partai dulu. Supaya yang masuk itu bukan sampah, sehingga yang keluar juga sesuatu yang bermakna.” ucap Feri Amsari.
Dalam penelitiannya yang diberi judul “Pembaruan Partai Politik”, Feri Amsari menyodorkan banyak hal penting yang perlu direformasi. Salah satunya: ketua umum partai sebaiknya dibatasi maksimal dua periode saja. Selain itu, perlu ada proses kandidasi yang lebih demokratis, hubungan antara pusat dan daerah yang sehat, dan sistem penyelesaian konflik internal partai yang nggak selalu berujung pecah kongsi.
“Karena kalau pusatnya ribut, biasanya daerah ikut panas. Kader yang sudah dipersiapkan dari awal buat maju di pilkada bisa gagal total cuma gara-gara elite partainya saling jegal.”
Obrolan ini bukan cuma kritik tajam, tapi juga ajakan buat mikir bareng: masa depan demokrasi kita mau dibawa ke mana kalau partai politiknya masih dikelola ala warisan keluarga?
Ingin tahu lebih dalam tentang obrolan ini? Simak perbincangan Kepala Suku Mojok dengan Feri Amsari di episode terbaru Putcast. Dijamin, obrolan ini bakal bikin kamu mikir dua kali soal politik hari ini.
