Program magang pemerintah hingga rencana mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI) dinilai masih belum bisa menjadi jawaban atas persoalan jutaan pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi. Apalagi, selama ini para lulusan perguruan tinggi lebih banyak dibekali teori ketimbang keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja (industri).
Wajar saja, ketika memasuki semester akhir, mahasiswa mulai overthinking dengan masa depan karier mereka setelah lulus kuliah. Begitu juga ketika tidak sedikit orang tua menyangsikan keputusan anaknya untuk menjadi mahasiswa, sebagaimana beberapa kali diliput Mojok.
Pasalnya, fakta dan data menunjukkan, betapa lulusan perguruan tinggi saat ini justru dihadapkan dengan persoalan sulitnya mencari pekerjaan—alias menjadi pengangguran. Sementara beberapa orang tua atau mahasiswa daftar kuliah di antaranya dengan membawa ekspektasi: ijazah dari perguruan tinggi adalah tiket untuk mempermudah mendapatkan akses pekerjaan layak.
Namun, jangankan pekerjaan layak, mendapat pekerjaan dulu saja kini susahnya bukan main. Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Mei 2026 mencatat terdapat sekitar 14,31% atau 1.033.132 orang dengan latar belakang lulusan D-4, S-1, S-2, dan S-3 masih belum mendapat pekerjaan.
Lulusan perguruan tinggi selama ini hanya dibekali teori
Fenomena jutaan lulusan perguruan tinggi menjadi pengangguran tidak lepas dari kondisi dunia kerja yang terus berubah. Antara lain, perkembangan teknologi yang semakin cepat, tuntutan keterampilan baru, serta efisiensi di sejumlah sektor industri.
Karena itu, Guru Besar Fisipol UGM sekaligus pengamat ketenagakerjaan, Tadjuddin Noer Effendi, menilai bahwa meningkatnya jumlah pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi tidak semata karena lapangan pekerjaan yang terbatas. Menurut Tajuddin, persoalan mismatch (ketidaksesuaian) antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja turut menjadi penyebab sulitnya sarjana memasuki pasar kerja.
Belum lagi, dunia pendidikan selama ini dinilai cenderung memberikan bekal teori. Sementara dunia kerja membutuhkan tenaga yang memiliki keterampilan praktis.
“Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan,” jelasnya dalam hasil wawancara tertulisnya di UGM, Selasa (18/8/2026).
Perusahaan butuh mereka yang melek teknologi, bukan hanya modal ijazah
Sayangnya, semakin ke sini perusahaan tidak hanya melihat ijazah yang ditawarkan oleh si sarjana. Tetapi keterampilan apa yang si sarjana tawarkan dan dirasa relevan dengan kebutuhan perusahaan. Terutama di konteks teknologi.
Pasalnya, saat ini dunia industri berkembang dengan pemanfaatan teknologi, termasuk munculnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, serta robotika.
Perkembangan tersebut, bagi Tajuddin, membuat kebutuhan industri terhadap tenaga kerja tidak lagi hanya didasarkan pada latar belakang pendidikan. Tetapi juga pada kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Sementara itu, keterampilan tersebut dinilai belum sepenuhnya diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
“Ijazah yang dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan apabila tidak disertai keterampilan,” tutur Tajuddin.
“Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit,” sambungnya.
Tekanan di industri padat karya sebagai penyerap tenaga kerja dan meningkatnya PHK
Selain persoalan kompetensi lulusan, struktur ekonomi Indonesia juga menjadi sorotan Tajuddin. Sebab, struktur ekonomi Indonesia dinilai belum cukup mampu dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, terkhusus pada sektor industri.
Selama ini industri padat karya menjadi salah satu penyerap tenaga kerja besar di Indonesia. Akan tetapi, industri ini justru menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat.
“Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja (PHK),” kata Tajuddin.
Program magang pemerintah dan URI belum bisa atasi pengangguran dari lulusan perguruan tinggi
Pemerintah Indonesia pada akhirnya memang membuat beberapa upaya untuk mengatasi persoalan pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi. Di antaranya melalui program magang pemerintah hingga rencana mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI).
Dalam penilaian Tajuddin, program magang pemerintah sebenarnya merupakan langkah yang cukup baik untuk membantu lulusan memperoleh pengalaman dan keterampilan kerja. Namun, daya tampung program tersebut dinilai masih terlalu kecil dibandingkan jumlah pengangguran terdidik.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperluas pusat pelatihan kerja modern yang berorientasi pada kebutuhan industri. “Seharusnya perlu pendirian pusat pelatihan yang dapat menjadi jalan lebih cepat untuk meningkatkan keterampilan lulusan khususnya pada sarjana yang belum terserap pasar kerja,” beber Tajuddin.
Sementara dalam konteks Universitas Republik Indonesia (URI), kata Tajuddin: apabila tujuan utamanya adalah mengatasi persoalan pengangguran terdidik, maka mendirikan perguruan tinggi baru membutuhkan waktu panjang sebelum dapat menghasilkan lulusan dengan kualitas yang dibutuhkan industri.
“Bangsa ini sedang menghadapi pengangguran terdidik, itu tidak dapat diatasi dengan mendirikan perguruan tinggi,” tekannya.
Vokasi jadi solusi?
Sebagai solusi, Tajuddin menyarankan agar pemerintah dan perguruan tinggi memperkuat pusat pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menurutnya dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran terdidik.
Program tersebut, lanjutnya, perlu menyasar lulusan perguruan tinggi seperti para sarjana yang belum terserap dunia kerja agar memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan industri.
“Kalau itu dapat terealisasi dengan baik, kemungkinan besar dalam dua atau lima tahun dapat menciptakan mungkin satu sampai dua juta penyerap pengangguran terdidik,” tegas Tajuddin.
Sumber: Universitas Gadjah Mada (UGM)
BACA JUGA: Dulu “Sombongkan” IPK dan Gelar Sarjana Cumlaude, Kini Malu Lontang-lantung Cari Kerja karena Tren HRD Tak Terpikat IPK atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
