Kalau bukan dipanggil buat menemani Bu Risma menemui tamu dari Cina, saya jelas akan berpikir beribu kali untuk ke Surabaya dalam masa-masa genting pandemi begini.
Namun, tatkala ada pesan Whatsapp masuk dari orang Pemkot Surabaya menanyakan saya lagi di mana dan bilang butuh bantuan buat mendampingi Wali Kota Surabaya itu rapat dengan koleganya dari Negeri Panda, saya spontan menjawab “Siap” dengan tanda seru tiga.
Lalu, berangkatlah saya ke Surabaya dan itu menjadi permulaan kisah yang juga mengantarkan saya bertemu dengan Dahlan Iskan di kediamannya di Surabaya, Jumat (4/9) kemarin.
Ya, Dahlan Iskan yang mantan menteri BUMN dan belum lama ini mendirikan koran jenis baru bernama DI’s Way itu. Ini fotonya kalau nggak percaya.
Ada banyak yang kami bicarakan di beranda rumahnya yang di sampingnya ada sanggar lengkap dengan gamelannya itu. Tapi Cina tetaplah menjadi topik utama. Obrolan kami pun menggunakan bahasa Cina (putong hua). Bahasa Indonesia digunakan sesekali saja.
Bukan karena tidak nasionalis. Bahasa Cina sengaja saya pilih supaya saya bisa melakukan pencitraan di depan Pak Dahlan. Mau memamerkan kekayaan dan keilmuan, jelas saya kalah jauh—bagaikan langit dan inti terdalam (inner core) bumi.
Satu-satunya yang bisa saya pamerkan ya kemampuan bahasa Mandarin saya. Itu pun saya harus ngos-ngosan mengejar kelancaran berbahasa Cina beliau.
Apalagi ketika bahasan mulai mengarah ke hal-hal yang berhubungan dengan relasi Indonesia-Cina selama pemerintahan Presiden Jokowi.
Pak Dahlan agaknya tak setuju kalau dibilang hubungan kedua negara melejit sejak Jokowi berkuasa. Pasalnya, katanya, hubungan Indonesia-Cina yang ada sekarang ini tak bisa dilepaskan dari apa yang telah dilakukan oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Semuanya terjadi secara gradual. Tidak kun fayakūn.
Mula-mula, Pak Harto pada awal tahun ’90-an menyambung kembali hubungan Indonesia-Cina yang diputusnya sendiri sejak 1967. Pak Habibie menyambut dengan reformasi. Gus Dur melanjutkan dengan usahanya menghapus beragam bentuk deskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Pun demikian Bu Mega yang menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional.
SBY melangkah lebih jauh lagi dengan menaikkan status hubungan Indonesia-Cina: dari “partner strategis” ke “partner strategis komprehensif”. Baru terjadilah hubungan Indonesia-Cina seperti yang terlihat sekarang ini.
Saya manggut-manggut mendengarkan jabaran Pak Dahlan Iskan itu, tapi sekaligus terus mencoba menggiringnya supaya mau menyalahkan rezim Jokowi yang, sebagaimana sabda netizen budiman, kentara sangat pro-Cina ini. Sayangnya Pak Dahlan tetap bergeming. Beliau memberikan contoh kasus Afrika.
Cina, kata Pak Dahlan, masuk ke Afrika karena negara-negara Barat meninggalkannya. Negara-negara Barat mencampakkan Afrika sebab merasa Afrika tidak bisa diajak maju dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi yang diusungnya.
Nah, ketika Afrika yang didera kemiskinan mulai ditinggalkan negara-negara Barat itu, Cina datang dengan uang dan bantuan yang tidak menuntut Afrika untuk menerapkan sistem politik atau pun ekonomi seperti yang dipraktikkan Cina.
“Kalau begitu siapa yang salah?” tanya Pak Dahlan, tiba-tiba.
Saya kelimpungan, tapi berusaha menutupi kebingungan saya dengan bertanya balik.
“Masak Abah tidak khawatir Cina sambil lalu mengekspor ideologinya ke sini? PKI bisa bangkit kembali!” kata saya dengan maksud maaf-sekadar-mengingatkan.
Pak Dahlan tetap tidak mau menyetujui. Beliau beralasan, sejak Deng Xiaoping mengejawantahkan kebijakan Reformasi dan Keterbukaan (gaige kaifang) pada awal tahun ’80-an, Cina boleh dikata sudah meninggalkan komunismenya.
Kalau pun masih mau dibilang komunisme, itu adalah “komunisme malu-malu!” tegas Pak Dahlan.
Saya tertawa.
Disebut “komunisme malu-malu”, lanjut Pak Dahlan, karena komunisme yang diterapkan Cina saat ini adalah “komunisme kaki empat.”
Saya makin ngakak dengan istilah-istilah hora umom yang dipakainya.
Pak Dahlan Iskan terus menjabarkan dengan mengawali penjelasannya dari Soviet. Komunisme yang dijalankan Soviet, terang Pak Dahlan, adalah komunisme berkaki satu karena hanya mengandalkan buruh sebagai sokoguru perjuangannya melawan kapitalisme.
Setelah masuk ke Cina, komunisme ditambah satu lagi kakinya oleh Mao Zedong dengan menyertakan petani ke dalamnya. Itu dilakukan Mao karena Cina saat itu adalah negara agraris di mana lebih banyak petaninya ketimbang buruhnya.
Dus, era Mao adalah era komunisme berkaki dua.
Hanya saja, setelah Mao wafat dan terbukti komunisme berkaki dua yang diterapkan semasa hidupnya itu malah membikin Cina sengsara, Deng Xiaoping perlahan meninggalkannya dengan merangkul elemen-elemen positif kapitalisme yang diharamkan Mao. Cina menjadi kaya raya seketika.
Lantas, setelah Deng mangkat dan Jiang Zemin menggantikannya, Jiang menambahkan satu kaki lagi untuk komunisme: pengusaha.
“Apakah komunisme yang seperti itu masih bisa dibilang komunisme? Komunis, kan, alat kaum proletar untuk melawan kapitalis. Lah ini di Tiongkok si kapitalis malah ikut-ikutan dimasukkan sekalian ke dalam komunisme,” terang Pak Dahlan Iskan.
Kendati dengan komunisme berkaki tiga ini Cina sudah bisa menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, Cina masih belum puas dan menambahkan satu kaki lagi supaya makin cepat mengejar dan bahkan menyalip Amerika.
Kaki keempat komunisme yang ditambahkan Hu Jintao pengganti Jiang Zemin itu bernama sains alias ilmu pengetahuan.
Terbukti, dengan komunisme berkaki empat inilah Xi Jinping bisa mecanangkan proyek “jalur sutra baru” di mana-mana dan membikin kalang kabut Amerika sehingga harus terus melakukan perang dagang di tengah semrawutnya penanganan COVID-19 di negaranya.
Begitu elaborasi dari Pak Dahlan. Meski pertanyaan-pernyataan saya selalu ditangkis dengan ciamik olehnya, saya—yang berspirit pantang menyerah meski salah—tetap melanjutkan obrolan dengan pertanyaan ahli surga ini:
“Oke, katakanlah komunisme berkaki empat itu adalah ‘komunisme palsu’ dan karena itu Cina mustahil menyebarkan ideologinya ke Indonesia. Tapi, kan, Cina itu anti-Islam. Muslim Uighur dibantai!”
Pak Dahlan lagi-lagi menjawab dengan analogi dan pertanyaan retoris.
Katanya, kalau Cina anti-Islam, muslim Hui seharusnya juga ditekan. Kalau Cina hanya membela sebangsanya, kenapa orang-orang Hong Kong juga ditekan ketika melakukan demo menuntut kemerdekaan?
Suasana hening seketika.
Belum sempat saya menjawab, Pak Dahlan memecah kesunyian, “Ini kalau dilanjut, nanti malah saya dibilang tidak berpihak pada…”
Kami terbahak-bahak. Obrolan sore itu pun berakhir dengan gelak tawa.
BACA JUGA Wawancara Soe Tjen Marching: ‘Papaku PKI atau Bukan, Tak Masalah Bagiku’ atau tulisan NOVI BASUKI lainnya.
