Polemik beasiswa LPDP masih berlanjut. Kali ini, para penerima beasiswa yang tidak terlibat langsung dalam perdebatan—bahkan tidak bersinggungan—terkena getahnya, termasuk penerima LPDP dalam negeri. Mereka merasa “diawasi” dan tidak nyaman setelah viralnya berita penerima LPDP luar negeri yang belum kembali ke Tanah Air.
Akibatnya, muncul perasaan harus berhati-hati agar tidak gegabah, padahal tidak berbuat salah.
Beasiswa LPDP dan perdebatan yang tidak ada habisnya
Apabila ditarik mundur untuk mengetahui titik permasalahan LPDP, jawabannya adalah tidak bisa diidentifikasi.
Atau bisa jadi, masih bisa diidentifikasi, tetapi terlalu banyak variabelnya. Kemudian, permasalahan ini akan terjadi secara berulang pada persoalan yang tidak kunjung sempurna untuk lolos dari perdebatan.
Makanya, ketika LPDP kembali ramai diberitakan, Nizar (27) sudah menduga bahwa perdebatan ini akan berbuntut panjang. Alias, tidak ada habisnya.
Nizar bersikap lebih dulu dengan me-”woro-woro” dirinya akan kemungkinan terseret, meski tidak terlibat. Sebab, menurutnya, hak dan kewajiban LPDP adalah hal yang mengikat bagi semua penerima, serta seharusnya sudah dipahami dengan jelas tanpa didebatkan.
Sayangnya, berkaca dari kasus “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”, tidak semua menyadarinya.
“Kalau aku sebenarnya sudah tahu dari awal kalau sewaktu-waktu bakal ada kasus seperti ini,” aku Nizar, Rabu (25/2/2026)
“Karena terkait isu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban awardee kepada negara memang sudah jelas tertera ya, terutama terkait pengabdian dan kontribusi buat negara,” jelasnya menambahkan.
Penerima beasiswa LPDP dalam negeri di salah satu kampus negeri di Jogja ini, menyayangkan sikap awardee yang justru sebaliknya. Baginya, penyalahgunaan inilah yang menjadi salah satu sumber persoalan awardee dijadikan sorotan. Belum lagi, permasalahan semacam ini mengakar sampai hal-hal terkecil.
Sebagai contohnya, Nizar menyebut ada upaya “mengakali” dana pendidikan oleh penerima kepada pihak LPDP. Contoh kecil ini, kata Nizar, dianggap remeh, tetapi berpengaruh terhadap integritas penerima dan beasiswa itu sendiri.
“Yang aku rasain sebagai awardee, meskipun dalam negeri, di luar konteks pengabdian, ngerasa kalau gerak-gerik kami lebih disorot aja. Apalagi buat yang udah jelas-jelas ngerasa menyalahgunakan dana masing-masing karena banyak juga yang ketahuan memalsukan nota reimburse dana gitu,” jelasnya.
Imbasnya awardee LPDP diburu dan dicap “buruk”
Akibat tindakan tidak bertanggung jawab, sampai hal paling kecil itu, penerima LPDP lainnya terpengaruh.
Khususnya, setelah kejadian penerima beasiswa LPDP yang viral berujung pada tindakan tegas dari pihak LPDP. Hal ini membuat awardee-hunter bermunculan untuk menguliti dan mengawasi tindak-tanduk penerima beasiswa.
Salah seorang publik figur, Tasya Kamila, adalah contohnya. Ia menerima LPDP luar negeri untuk S2 di Columbia University, kemudian melaporkan kontribusi dan pengabdiannya setelah lulus di Instagram.
View this post on Instagram
Namun setelah bersikap terbuka pun, Tasya masih dilemparkan kritik dari berbagai pihak.
Hal ini yang sekiranya menjadi bayangan bagaimana Nizar merasa harus was-was di ruang publik, baik online maupun offline. Melihat respons yang diberikan kepada Tasya, penerima LPDP seakan dicap “buruk” terlebih dulu sebelum diberi kesempatan menyanggahnya.
“Nggak ngelak juga, semenjak isu ini ramai di medsos, jadi lebih hati-hati lagi. Terutama, buat ngelakuin hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dana,” katanya.
Laki-laki asal Nusa Tenggara Barat ini mengatakan, harus lebih menahan diri untuk bijak dalam berbagi hal-hal yang sudah biasa dibagikannya. Bahkan, sudah menjadi bagian dari diri “Nizar” sendiri.
Gangguan semacam ini tidak dipungkiri telah masuk ke ruang pribadi Nizar.
“Sekarang semakin merasa diawasi gitu, bahkan sempat mau arsip postingan-postingan tertentu,” ujarnya.
Dibebani moral menjadi “panutan”, padahal tidak bisa disamaratakan
Tidak sampai di situ, Nizar merasa diberikan beban tambahan secara moral. Ia mengaku, merasa harus menampilkan (hanya) sisi positif karena menjadi awardee.
“Mungkin lebih ngeliatin sisi ‘oh iya, aku awardee. Jadi, attitude-nya harus lebih mencerminkan aja gitu’,” katanya.
Namun, di sinilah letak permasalahannya. Menurutnya, kesadaran tersebut dibayarkan dengan beban moral. Ia merasa seakan-akan harus menjadi “panutan” bagi semua orang karena dibiayai beasiswa pendidikan oleh negara.
“Beban moralnya makin kerasa,” kata Nizar.
Pengalaman serupa juga dirasakan Krisna (25). Krisna juga merasa menjadi sorotan seiring dengan isu LPDP ini, buktinya ia merasakan peningkatan dari pengunjung media sosial Instagramnya.
Menurut Krisna, angka insight Instagramnya naik cukup pesat dibandingkan biasanya.
“Reels aku terakhir lebih tinggi aja insights-nya dari reels sebelumnya,” kata dia.
Hal ini membuatnya menyadari bahwa sensitivitas masyarakat terhadap awardee LPDP terbilang masih sengit. Namun, ia memahami bahwa perdebatan penerima beasiswa yang dibiayai kuliahnya dengan uang pajak ini adalah bentuk kepedulian terhadap penggunaan uang negara dengan semestinya.
Akan tetapi, Krisna bilang, tidak seharusnya menyamaratakan penerima yang berulah dengan mereka yang tidak melakukan kesalahan. “Karena yang bertingkah tuh kan personal ya, jangan disamaratakan aja,” katanya.
Terlebih, soal perhitungan biaya beasiswa yang dinilai “mewah” oleh sebagian orang. Krisna meyakini, sudah ada perhitungan khusus dari LPDP untuk menjamin biaya pendidikan, meliputi biaya hidup selama pendidikan.
“Awardee LPDP itu dianggap banyak duit dan sejahtera lho di pandangan kebanyakan orang,” kata Krisna.
Dengan uang saku yang diberikan, ia menilai, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penerima beasiswa dalam berkuliah. Namun persoalan penggunaan, itu dikembalikan kepada penerima sebagai bentuk tanggung jawabnya masing-masing.
“Sebenarnya, negara yang udah hitam di atas putih secara hukum menanggung pendidikan lewat beasiswa untuk rakyatnya. Masa iya, mau menelatarkan dengan biaya yang kurang?” ujarnya.
“Pasti semua itu udah diperhitungkan untuk jadi biaya hidup yang pas untuk bisa bertahan di rantau, tinggal gimana masing-masing individu mengolah dana yang berikan dengan bertanggung jawab dan dipergunakan untuk menunjang pendidikan,” tutup Krisna.
Penulis: Shofiatunnisa Azizah
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Derita Orang Biasa yang Ingin Daftar LPDP: Dipukul Mundur karena Program Salah Sasaran, padahal Sudah Susah Berjuang dan artikel liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
