Sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan berubah ke Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada tahun 2025. Kebijakan itu memukul rata besaran iuran yang harus dibayar oleh masyarakat. Beberapa penerima BPJS ragu, kebijakan itu mampu menghapus diskriminasi pelayanan kesehatan yang terjadi selama ini.
***
Pada pertengahan tahun 2025 nanti, pemerintah berencana mengubah sistem BPJS kelas 1 hingga 3 ke Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Setidak-tidaknya, Senin (30/6/2025).
Selain itu, besaran iuran bagi peserta program Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan mengalami penyesuaian. Namun, pemerintah harus menelaah lebih dulu hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap.
“Penetapan manfaat, tarif, dan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lambat tanggal 1 Juli 2025,” bunyi Pasal 103B ayat (8) Perpres Nomor 59 Tahun 2024.
Masyarakat awam seperti Ahmad Syauqi (30) pun jadi bertanya-tanya, apakah perubahan tersebut bisa menjamin tidak adanya diskriminasi pelayanan kesehatan terhadap pasien penerima BPJS seperti yang terjadi selama ini?
BPJS meringankan biaya kelas menengah bawah
Ahmad Syauqi atau yang akrab dipanggil Oki seketika lunglai saat mendengar pengumuman dari dokter di salah satu rumah sakit swasta, Tangerang. Dokter spesialis ortopedi itu bilang ibunya harus segera dioperasi besar untuk menyembuhkan penyakit tulang belakang yang dideritanya.
Selain kaget karena mengetahui kondisi ibunya, Oki juga gusar mengenai biaya yang harus dibayar ke rumah sakit tersebut. Maklum, keluarganya tidak bisa dibilang tajir melintir. Sementara dokter sudah menanyakan: penjaminannya mau menggunakan apa?
Beruntung, keluarga Oki sudah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS sejak 2023 lalu. Sebagai informasi, peserta BPJS PBI terdiri dari orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu menurut data dari di Dinas Sosial.
“Aku menggunakan PBI yang dikhususkan untuk kelas 3. Jadi dibiayai pemerintah,” ujar Oki kepada Mojok, Kamis (9/1/2024).
Namun, dokter menyarankan agar Oki memindahkan status BPJS PBI-nya dari yang kelas 3 ke kelas 1 mandiri. Sebab, dokter tak bisa menjamin ibunya mendapat pelayanan kesehatan yang bagus jika menggunakan BPJS kelas 3.
“Kata dokter kalau penjaminan PBI kelas 3 itu untuk mendapat pelayanan kesehatannya akan sulit, mangkanya aku direkomendasikan seperti itu,” ujarnya.
Mengubah BPJS dari kelas 3 ke kelas 1
Sebelum menyetujui rekomendasi untuk memindahkan kelas BPJS-nya, Oki pergi ke petugas casemix untuk mencari informasi lebih lanjut soal besaran biaya operasi maupun pelayanan yang diberikan.
Jujur saja, Oki mengaku tertegun saat diberitahu angkanya yang bisa mencapai ratusan juta kalau tanpa BPJS. Akhirnya dia setuju untuk mengubah status BPJS-nya ke mandiri kelas 1.
Selama beberapa hari dirawat, Oki mengaku ibunya sudah mendapat tindakan pelayanan pengobatan yang sesuai. Hanya saja, pihak rumah sakit kemudian memberikan rujukan agar ibu Oki dipindahkan ke rumah sakit milik pemerintah.
“Tapi dokternya sama karena dia praktik di dua rumah sakit yang sama. Alasannya waktu itu karena perlengkapan operasi di rumah sakit swasta tersebut belum siap,” ucap Oki.
Oki pun setuju memindahkan ibunya ke rumah sakit milik pemerintah tersebut. Namun, ibunya harus mulai dari nol lagi seperti mengecek kesehatan sampai proses mengklaim BPJS kembali.
Beda pelayanan antar RS
