MOJOK.CO – Keterwakilan perempuan di dunia politik memang terus meningkat, tetapi belum melampaui target 30 persen. Padahal hampir setiap partai politik (parpol) sudah memiliki organisasi sayap perempuan yang bisa membantu mendorong representasi politik perempuan.
Sebagai aktor sentral dalam politik, parpol memainkan peran penting dalam mempromosikan perempuan dalam proses politik, dengan mengikutsertakan perempuan dalam pemilu, mendukung keterpilihan kandidat perempuan dan mendorong agenda kebijakan keterwakilan politik perempuan. Kehadiran organisasi sayap perempuan sebenarnya bisa mempromosikan dan memperkuat keterwakilan perempuan baik dalam proses politik di partai maupun dalam pemilu.
Dalam penelitian yang ditulis Hurriyah dan Delia Wildianti dengan judul “Partisipasi Tanpa Representasi: Analisis Relasi Organisasi Sayap Perempuan dengan Partai Politik di Indonesia” dijelaskan beberapa parpol memiliki organisasi ini. Sebut saja Golkar dengan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Hanura dengan Perempuan Hanura, PAN dengan Perempuan Amanat Nasional (PUAN), dan masih banyak lagi. Kalaupun tidak memiliki organisasi ini, parpol sebenarnya memiliki divisi perempuan dalam struktur partai yang menjamin kehadiran perempuan dalam proses pembuatan keputusan.
Akan tetapi, kehadiran organisasi sayap perempuan nyatanya tidak menjamin representasi politik perempuan menguat. Apa yang terjadi?
Hasil penelitian itu menunjukkan, organisasi sayap perempuan memiliki kemampuan memobilisasi dukungan dengan beragam aktivitas sosial kemasyarakatan, baik dalam momen pemilu maupun di luar pemilu. Organisasi ini memang dapat mendekatkan parpol dengan basis pemilih, khususnya kelompok pemilih perempuan.
Penelitian juga menunjukkan, organisasi milik parpol ini turut berperan sebagai penyedia atau sumber rekrutmen kader perempuan potensial untuk parpol. Organisasi ini sebenarnya dinamis dalam proses elektoral dan pengambilan keputusan internal parpol. Tentu saja ini modal yang baik untuk mendorong keterwakilan perempuan di parpol maupun parlemen.
Akan tetapi yang sebenarnya terjadi, posisi organisasi sayap perempuan cenderung tidak memiliki posisi tawar yang cukup strategis terhadap parpol. Perempuan lebih mendominasi jabatan atau kegiatan pendukung partai di tingkat akar rumput.
“Minimnya kehadiran perempuan pada posisi-posisi strategis dalam partai politik membawa konsekuensi pada lemahnya akses dan suara mereka dalam proses pencalonan kandidat,” jelas penelitian itu. Ini terlihat dari minimnya keterwakilan perempuan dan perempuan tidak ditempatkan dalam urutan atas dalam daftar calon anggota legislatif, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Kondisi ini bisa terjadi karena aktivitas yang dilakukan organisasi sayap perempuan lebih banyak berkutat pada aktivitas pelayanan kesehatan, bakti sosial, santunan anak yatim, pengobatan gratis dan semacamnya. Sementara program terkait pendidikan dan bekal politik bagi perempuan dilakukan hanya menjelang pemilu. Pencalonan perempuan lebih banyak mengambil kader yang ready to use tanpa pelatihan. Belum lagi budaya patriarki yang masih kental yang membuat perempuan sulit mendapat nomor urut strategis.
Di sisi lain, organisasi sayap perempuan cenderung tidak terlibat dalam pengambilan keputusan partai politik, baik secara jumlah maupun kualitas. Organisasi sayap perempuan memang terlibat dalam kongres, rakornas, dan rapimnas. Namun, organisasi ini tidak banyak terlibat dalam rekrutmen dan kaderisasi.
Kondisi di atas menunjukkan keseriusan parpol dalam mengafirmasi 30 persen keterwakilan perempuan belum serius. Organisasi sayap perempuan memang dapat menarik suara kelompok perempuan, tetapi posisi mereka lemah menghadapi struktur kekuasaan dalam parpol maupun dalam mendorong agenda keterwakilan perempuan dalam parpol.
Penulis: Kenia Intan
Editor: Amanatia
