MOJOK.CO – Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku akan cawe-cawe di pilpres memicu banyak komentar. Seperti yang sudah diketahui, sebelumnya orang nomor satu RI itu blak-blakan bakal cawe-cawe di Pemilu 2024. Namun, ia menegaskan bahwa cawe-cawe yang ia maksud itu punya maksud positif.
“Demi bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif,” ucap Jokowi, di hadapan sejumlah pimpinan redaksi media dan content creator Youtube seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan lain-lain, pada Senin (29/5/2023) kemarin.
“Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” sambung presiden dua periode itu.
Terkait pernyataan tersebut, Dosen Komunikasi Politik UGM Nyarwi Ahmad menyebut bahwa publik perlu mencermatinya secara akurat, obyektif, dan kritis.
Dalam artian, niatan cawe-cawe itu akan menjadi baik seandainya Presiden Jokowi hanya ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.
“Presiden dalam posisi, peran, dan kapasitasnya sebagai kepala negara dengan niat baik seperti ini perlu kita apresiasi,” kata Nyarwi dalam keterangan tertulis yang Mojok terima, Rabu (31/5/2023).
“Adalah wajar jika Presiden Jokowi, sebagai kepala negara, menginginkan agar pemilu mendatang dapat berjalan dengan baik dan aman tanpa mewariskan residu-residu polarisasi atau konflik sosial di masyarakat dan semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair,” sambungnya.
Potensial timbulkan kontroversi
Akan tetapi, dari sejumlah pernyataan Jokowi, ada beberapa hal yang potensial menimbulkan kontroversi dan multiinterpretasi. Kata Nyarwi, salah satunya adalah soal transisi kepemimpinan nasional.
Menurutnya, kontroversi dan multiinterpretasi ini terkait dengan tiga hal. Yakni posisi, preferensi, dan subjektivitas Presiden Jokowi. Hal ini mengingat Jokowi tidak hanya berperan sebagai kepala negara saja, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan sekaligus kader PDIP yang sukses memenangkan dua kali Pilpres.
“Sebagai kepala negara, saya kira wajar Presiden Jokowi merasa memiliki kewajiban moral untuk memastikan agar transisi kepemimpinan nasional pasca Pilpres 2024 mendatang dapat berjalan dengan mulus, tanpa riak-riak politik yang membahayakan,” jelas Nyarwi.
“Namun, sebagai individu yang sedang menjabat presiden dan juga sebagai politisi dari partai tertentu yang juga sudah mendeklarasikan sosok presiden, pernyataan Jokowi terkait dengan transisi kepemimpinan nasional tersebut dapat memicu spekulasi banyak kalangan,” sambungnya.
Menurut Nyarwi, posisi, peran, preferensi, serta subjektivitas Jokowi terkait dengan siapa saja yang layak untuk di-endorse sebagai pasangan capres-cawapres yang mampu meneruskan kepemimpinannya pasca-Pilpres 2024 mendatang, berpotensi menimbulkan skala pengaruh yang sangat luas.
“Pengaruh tersebut tidak hanya pada ketua-ketua umum parpol dan tokoh-tokoh potensial yang selama ini sudah dideklarasikan sebagai capres dan potensial dinominasikan jadi cawapres semata. Lebih dari itu, skala pengaruh ini juga bisa menggerakkan barisan relawan yang selama ini menjadi pendukung setia Presiden Jokowi,” tukasnya.
Tapi juga perlu dilakukan kok
Sementara Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menilai cawe-cawe memang seharusnya seorang presiden lakukan. Kata dia, hal ini untuk memastikan pemimpin bangsa di masa depan merupakan kehendak rakyat.
Terlebih, lanjut Eriko, Jokowi ingin presiden 2024 terpilih berdasarkan kehendak rakyat. Bukan hasil isu atau hoaks.
“Kami menilai memang seharusnya seorang Presiden harus cawe-cawe,” kata Eriko, Rabu (31/5/2023).
“Presiden menginginkan nanti siapa pun yang terpilih itu, terpilih benar-benar terjadi proses demokrasi. Tidak lagi misalnya ada katakan karena soal ya katakan isu-isu yang berkembang atau hoaks atau apa pun itu,” imbuhnya.
Selain itu, menurut Eriko, Jokowi juga ingin menjamin keamanan selama pemilu 2024 berlangsung. Ia berpandangan, melalui cawe-cawenya Jokowi ingin agar proses transisi kepemimpinan berjalan baik.
“Presiden ingin menjamin itu terjadi dengan baik, kedua beliau ingin menjamin bahwa proses transisi dari pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo kepada siapa pun penerusnya nanti berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Purnawan Setyo Adi
