Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah mengungkap alasan utama banjir dan longsor di lereng Gunung Slamet yang mencakup Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah. Ialah murni karena faktor alam.
Hujan ekstrem bukan satu-satunya penyebab banjir dan longsor
Hujan deras melanda kawasan puncak Gunung Slamet pada akhir Januari 2026. Curah hujannya mencapai 100-150 mm per hari di wilayah hulu (lereng Gunung Slamet) dan berlangsung sejak Jumat (23/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026).
Tak pelak, debit air meningkat secara drastis. Padahal, idealnya curah hujan normal mencapai 50 mm per hari. Alhasil, bencana banjir pun terjadi.
Namun, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto mengungkap curah hujan ekstrem bukan satu-satunya penyebab banjir dan longsor di kawasan lereng Gunung Slamet.
Ia menyebut terdapat kombinasi antara kerapatan jaringan aliran sub-Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tinggi, kemiringan lereng yang curam, dan jenis tanah latosol coklat yang menjadi penyebab utama longsor.
Kerapatan jaringan aliran Sub-DAS yang tinggi

Widi Hartanto mencatat sudah banyak titik longsoran di kawasan lereng Gunung Slamet sejak tahun 2022. Salah satu penyebab utamanya karena kombinasi antara kerapatan jaringan aliran Sub-DAS yang tinggi.
Misalnya, Sub DAS Penakir atau bagian dari hulu Sub DAS Gintung yang mengaliri Kecamatan Pulosari dan Moga Kabupaten Malang. Di situ, dominasi kemiringan lerengnya mencapai lebih dari 64 persen (tergolong agak curam hingga sangat curam). Akibatnya, kecepatan limpasan permukaan serta daya pengikisan aliran meningkat.
“Sub-DAS Penakir rentan terhadap terjadinya erosi lahan dan longsor lereng di bagian hulu–tengah. Dampak lanjutannya, berupa peningkatan muatan sedimen dan pendangkalan sungai di bagian hilir,” ujarnya dikutip melalui keterangan resmi, Kamis (29/1/2026).
Selain itu, menurut pengamatan tim Widi, kawasan Sub DAS Penakir didominasi oleh tanah latosol. Karakteristik tanah Kawasan Sub DAS Penakir, kata dia, rentan terhadap erosi dan longsor sebab sifat tanahnya yang gembur dan mudah jenuh air.
“Banjir bandang terjadi lewat peningkatan limpasan permukaan yang cepat, serta suplai sedimen tinggi akibat sifat tanah yang dangkal, tidak stabil, dan mudah tererosi,” jelasnya.
Lokasi tambang jauh dari titik longsor di kawasan lereng Gunung Slamet
Selain itu, daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk melindungi diri dari tekanan juga memengaruhi terjadinya banjir dan longsor. Misalnya, jika tutupan lahan memiliki kerapatan yang tinggi, maka dampaknya tidak akan terlalu besar meskipun curah hujan tinggi.

Sementara, Widi melihat tutupan lahan di kawasan Gunung Slamet kondisinya beragam. Ada yang rapat, ada yang ditumbuhi kayu-kayuan atau tanaman keras. Belum lagi lahan masyarakat yang ditumbuhi tanaman atau tumbuhan semusim.
Hal itu, kata Widi, turut membuktikan bawah kawasan tersebut tidak berhubungan dengan aktivitas penambangan tapi masih terjadi banjir dan longsor. Widi mengklaim aktivitas penambangan berada di bawah, tepatnya di bagian kaki gunung dengan elevasi ratusan meter lebih rendah dari titik longsoran.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto menegaskan tidak ada aktivitas tambang yang berada di tubuh Gunung Slamet. Sebab selama ini, mereka sudah melakukan penataan serta memberikan surat peringatan kepada seluruh pelaku usaha tambang.
“Lokasi tambang berada jauh dari titik longsor. Tidak ada pertambangan yang masuk ke tubuh Gunung Slamet,” tegasnya.
Ia menilai pelaku usaha tambang sudah menjalankan aktivitas sesuai ketentuan administratif, teknis, prinsip good mining practice, dan kaidah lingkungan hidup dengan baik. Jika ada yang melanggar, Agus menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas pelaku usaha tambang yang melanggar aturan.
Penindakan dilakukan melalui tahapan pembinaan, pengawasan, pengendalian, hingga penertiban terhadap pemegang izin usaha pertambangan. Jika setelah dibina dan diawasi masih tidak patuh, kata Agus, maka akan ditertibkan.
“Bentuknya bisa penghentian sementara, penghentian permanen, hingga pencabutan izin,” ujarnya.
Sebagai contoh, Dinas ESDM Jawa Tengah telah mengusulkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Dinar Batu Agung kepada Kementerian Investasi/BKPM melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Usulan tersebut diajukan setelah perusahaan dinilai tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi lintas instansi.
Upaya penangan jangka panjang banjir dan longsor di lereng Gunung Slamet
Guna mencegah bencana banjir dan longsor yang lebih parah di kawasan lereng Gunung Slamet, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya penanganan jangka panjang. Pertama, melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Salah satunya dengan memperbaiki tutupan dan tegakkan hutan lindung serta hutan produksi dengan penanaman pohon.

“Kami ada program itu. Teman-teman seluruh stakeholder juga sudah banyak yang berkontribusi untuk penanaman di kawasan Gunung Slamet. Pemprov Jateng juga sudah mengajukan kepada Kementerian Kehutanan agar kawasan hutan Gunung Slamet menjadi Taman Nasional yang meliputi lima kabupaten,” kata Widi sebagaimana arahan Gubernur Ahmad Luthfi.
Mengenai bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Lereng Gunung Slamet, berbagai upaya penanganan telah dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya evakuasi warga ke tempat aman, pendirian posko logistik dan dapur umum, layanan kesehatan, penanganan teknis infrastruktur melalui pembersihan material dan asesmen kerusakan, serta mendirikan posko pelayanan kesehatan.
Sementara itu, dalam upaya mitigasi bencana, Dinas ESDM Jawa Tengah telah menyampaikan informasi potensi gerakan tanah kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa secara rutin. Khususnya selama musim penghujan di pertengahan tiap bulan.
Informasi tersebut disusun berdasarkan peta rawan longsor dengan data prakiraan cuaca dan curah hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selain menyampaikan informasi ke bupati dan wali kota, Dinas ESDM Jawa Tengah juga mengklaim telah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat hujan lebat dengan intensitas tinggi dan durasi panjang.
Mengatasi bencana harus dilakukan bersama
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto berharap melalui penyampaian informasi potensi bencana, sistem peringatan dini, serta penegakan aturan yang konsisten, masyarakat semakin memahami bahwa longsor merupakan fenomena alam yang dapat diprediksi dan diantisipasi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menyatakan akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kawasan hutan lindung benar-benar diperkuat dan mendapat perhatian serius.
Ia menilai, momentum bencana ini seharusnya dimanfaatkan untuk menyatukan langkah lintas daerah, khususnya lima kabupaten di sekitar kawasan hulu Gunung Slamet, agar bersama-sama mengajukan penguatan status dan pengelolaan hutan lindung.
“Nah, momen ini sebenarnya pas untuk bagaimana menyatukan dari lima kabupaten ini untuk berbicara bersama-sama, mengirim bersama-sama berkasnya untuk hutan lindung benar-benar harus kita kuatkan,” jelasnya.***(Adv)
BACA JUGA: Kota Semarang Coba Tak Sekadar Melawan Air untuk Atasi Banjir, Tapi Pakai Cara Fisika dan Wanti-wanti Kelalaian Sosial atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan













