MOJOK – Gubernur DIY, Sri Sultan HB X meminta para pengusaha dan perusahaan swasta segera menyiapkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran bagi karyawannya. Tunjangan tersebut wajib harus diberikan utuh kepada karyawan dan tidak boleh membayar belakangan dengan cara mencicil.
“Ya saya hanya berharap pada teman teman pengusaha yang memberikan THR yang telah disampaikan pemerintah. Dalam arti kebijakannya itu harus dilakukan dengan utuh dan tidak boleh dicicil,” ungkap Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (04/04/2023).
Menurut Sultan, pengusaha harus mentaati aturan pencairan tunjangan tersebut kepada karyawannya. Hal itu sebagaimana aturan di Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
THR untuk karyawan swasta paling lambat dibayarkan secara penuh H-7 sebelum hari raya keagamaan atau 15 April 2023. Sedangkan besaran untuk karyawan yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih adalah sebesar 1 bulan upah. Sedangkan karyawan yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional.
“Jadi saya mohon teman-teman bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya,” paparnya.
THR ASN DIY cairÂ
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Amin Purwani mengungkapkan THR ASN di DIY mulai dicairkan Selasa (04/04/2023) ini. Sebanyak 13.271 ASN di lingkungan Pemda DIY bakal menerima THR Lebaran 2023.
Tunjangan Hari Raya tersebut terdiri dari gaji pokok. Selain itu tunjangan yang melekat pada gaji pokok, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan umum lainnya serta tunjangan kinerja per bulan sebesar 50 persen.
“Kalau THR itu gaji dan tunjangan yang melekat itu 100 persen. Itu yang memang harus dibayarkan hari ini,” jelasnya.
Aturan mengenai pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi ASN, TNI dan Polri serta pensiunan sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023. Anggaran berasal dari APBN dengan tambahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk bisa menjalankan PP 15/2023 tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, besaran tunjangan bagi ASN mengacu pada kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada ekonomi dalam negeri. Sementara, pada 2023 ini kondisi penanganan covid-19 yang masih tetap terkendali. Di sisi lain pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang tidak pasti.
“Untuk ASN kami hanya membayarkan untuk yang ada di lingkungan pemda. Untuk dosen, TNI, Polri ada di lembaga masing-masing,” imbuhnya.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Pengakuan Mereka yang Keluar dari CPNS karena Gaji yang Kurang dan Idealisme Terhalang dan tulisan menarik lainnya di Kilas.
