MOJOK.CO – Vaksin Gotong Royong berbayar menjadi program yang dianggap akan menimbulkan ketimpangan utamanya dalam program vaksinasi nasional.
Kimia Farma secara resmi bakal mulai menjual vaksin Gotong Royong berbayar individu yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Vaksin jenis Sinopharm ini bakal dijual dengan harga Rp321.660 per dosis dengan tarif pelayanan maksimal Rp117.910.
Vaksin tersebut bisa didapatkan di 8 klinik Kimia Farma yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali mulai Senin, 12 Juli 2021 besok.
Program Vaksinasi Gotong Royong berbayar individu ini pun langsung mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Maklum saja, program vaksinasi yang bermula dari usulan para pengusaha melalui Kamar Dagang Industri Indonesia ini pada awalnya memang hanya diniatkan untuk vaksinasi dengan pendanaan mandiri dari perusahaan dan ditujukan untuk para karyawan perusahaan tersebut.
Program vaksinasi tersebut pun sebenarnya sudah dikritik oleh para ahli kesehatan. Koalisi Vaksin untuk Semua yang diwakili oleh tiga orang ahli kesehatan, yakni Irma Hidayana, Sulfikar Amir, dan Pandu Riono secara terang-terangan menolak program vaksinasi mandiri tersebut. Mereka bahkan membuat laman petisi dan sudah ditandatangani oleh banyak orang.
Mereka menyatakan program vaksinasi mandiri akan memunculkan banyak ketimpangan.
Ketika pada akhirnya vaksin tersebut dijual untuk masyarakat umum, tak mengherankan jika banyak yang mengkritik penjualan vaksin Gotong Royong ini, meskipun penjualan vaksin tersebut dimaksudkan untuk program percepatan vaksinasi nasional sekalipun.
Program vaksin berbayar individu ini dianggap merusak komitmen pemerintah yang pernah menyatakan akan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat.
“Jadi setelah menerima masukan dari masyarakat, dan setelah kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin Covid untuk masyarakat gratis,” kata Presiden Jokowi pada 16 Desember 2020 silam. “Gratis tidak dikenakan biaya sama sekali. “
Walau jenis vaksin yang dipakai dalam program vaksin Gotong Royong berbayar ini berbeda dari vaksin gratis yang diberikan oleh pemerintah, namun tetap saja penjualan vaksin ini dianggap tidak etis. Terlebih rasio vaksinasi Indonesia saat ini masih sangat minim.
Berdasarkan data vaksinasi yang ada, dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, baru 49,5 juta yang sudah mendapatkan vaksin, sedangkan yang sudah vaksin secara penuh dua dosis baru 14,6 juta. Itu artinya, baru 5,4 persen penduduk yang mendapatkan vaksin dosis penuh.
Angka ini tentu masih sangat jauh dari standar WHO untuk mencapai status herd immunity. Pejabat WHO Soumya Swaminathan menyatakan butuh setidaknya vaksinasi terhadap 60-70 persen dari total populasi untuk bisa mencapai herd immunity, yang berarti Indonesia butuh setidaknya melakukan penyuntikan vaksin terhadap 160 juta-187 juta penduduknya.
Dengan rasio vaksinasi yang masih sangat rendah itu, ditambah masih banyaknya kasus masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan akses vaksin gratis, maka program vaksinasi berbayar memang layak dipertanyakan.
Kehadiran vaksin Gotong Royong berbayar tersebut, selain memperpanjang catatan inkonsistensi pemerintah, juga dikhawatirkan bakal menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi gratis.
Hal tersebut sudah diungkapkan sejak lama oleh ekonom Indef, Bhima Yudhistira. “Bagi masyarakat secara umum, kepercayaan terhadap vaksin versi pemerintah bisa menurun karena akan dilakukan vaksin mandiri. Di mana bisa saja terjadi ketimpangan kualitas vaksin, ini saya kira fatal bagi keberhasilan vaksinasi Covid-19,” terang Bhima kepada Detik.
Tak berlebihan jika di media sosial, vaksin berbayar ini dianggap sebagai bentuk kekurangajaran yang nyata.
BACA JUGA Vaksinasi Mandiri: Diusulkan Pengusaha, Didukung Pemerintah, Ditolak Pakar Kesehatan dan Ekonom dan artikel KILAS lainnya.
