MOJOK.CO – Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo mendapat dua nama baru. Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto bersama tiga wakil menteri akan dilantik siang ini (15/6) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Ia didapuk oleh presiden sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi. Sebelumnya, Lutfi telah dua tahun menjabat sejak Desember 2020 menggantikan Agus Suparmanto.
PAN sendiri telah menyatakan diri bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah sejak Agustus 2021. Sebelumnya, partai tersebut merupakan oposisi pemerintah bersama dengan PKS dan Partai Demokrat.
Selain Zulhas, nama lain yang mengisi jajaran kabinet Jokowi adalah eks Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Kabarnya ia ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang yang baru. Hadi menggantikan posisi Sofyan Djalil.
Selain dua menteri, terdapat tiga wakil menteri yang juga mengalami reshuffle kabinet. Yang pertama adalah Raja Juli Antoni, politikus PSI, menggantikan posisi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang sebelumnya diisi oleh rekan separtainya, Surya Tjandra.
Dua posisi wakil menteri lainnya akan diisi oleh Partai Gerindra. Namun, diduga tidak ada nama baru dalam reshuffle ini, hanya berganti kementerian saja. Salah satunya adalah John Wempi Wetipo yang tadinya menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri.
Sejak tersiar kabar reshuffle kabinet pada Selasa (14/6) terdapat sejumlah tokoh yang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Mulai dari Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (purn.) Prabowo Subianto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Chandra, dan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto.
Partai politik pengusung Jokowi, PDI Perjuangan, menghormati keputusan Jokowi terkait reshuffle ini. Menurut PDI P, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Mereka juga yakin bahwa kader partai yang bertugas di kabinet kali ini baik-baik saja.
“Jadi, saya kira, ya, kabinet baik-baik saja. Akan tetapi, kalau itu menyangkut kader partai, kami sudah pasti berkomunikasi sebaik-baiknya kepada Pak Presiden, secara khusus ketua umum. Hal ini karena menteri, wakil menteri, presiden, dan wakil presiden adalah titah ketua umum,” ucap Arif Wibowo, Wasekjen PDIP, usai pembukaan Bimtek Anggota DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta, Selasa (14/6) dikutip dari Antara.
Penulis: Shinta Sigit Agustiani
Editor: Purnawan Setyo Adi
