MOJOK.CO – Sejumlah elite politik mengabarkan bahwa akan ada reshuffle kabinet Indonesia Maju pada Rabu (15/6/2022). Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa Presiden paham betul kebutuhan dari kabinet yang dipimpinnya
“Yang jelas Presiden kan sudah 8 tahun di pemerintahan ini, dan beliau tahu banget apa kebutuhan dari kabinet ini, sehingga beliau sangat tahu lah,” jelas Pramono, Selasa (14/6) dilansir dari Antara.
Pramono menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan sepenuhnya terkait reshuffle. Oleh karena itu, Presiden bebas melakukan hal itu kapan saja sesuai yang ia kehendaki.
“Mau hari ini, mau besok, mau lusa, kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden,” kata Pramono Anung yang ditemui wartawan di lingkungan istana kepresidenan.
Sejumlah tokoh di jajaran kabinet Presiden Jokowi juga mengatakan siap dengan segala keputusan yang nantinya akan diumumkan. Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar menyatakan partainya siap bekerja dengan siapapun yang nantinya akan masuk dalam kabinet.
“Dengan semua siap,” kata Airlangga.
Kabar yang berkembang, partai yang disebut berpeluang kuat masuk kabinet adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini mengingat pada Agustus 2021 silam partai pimpinan Zulkifli Hasan itu diajak dalam pertemuan koalisi Presiden Jokowi dan diperkenalkan sebagai sahabat baru koalisi.
Sementara itu, soal kabar reshuffle kabinet, berdasarkan hasil survei Charta Politika, sebesar 63,1 persen responden setuju jika Presiden Jokowi merombak jajaran kabinetnya.
“Ketika kami uji lebih lanjut, 63,1 persen memang menyatakan setuju apabila dilakukan reshuffle,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam acara Rilis Survei Charta Politika: Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral Pasca Rakernas Projo yang disiarkan di platform Zoom Meeting.
Menurut Yunarto, tendensi tersebut terlihat dari selisih atau jarak antara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang berada pada angka 68,4 persen, dengan kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada pada angka 53,5 persen.
Selisih sebesar 14,9 persen tersebut, menurut Yunarto, menunjukkan bahwa ada yang salah dari kinerja menteri. Padahal, menteri secara operasional menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
“Ketika kepercayaan publik ke pemerintah turun, menterinya turun lebih jauh lagi. Ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah naik, kepuasan terhadap menteri tetap segitu-segitu saja,” ucap Yunarto.
Penulis: Hammam Izzudin
Editor: Purnawan Setyo Adi
BACA JUGA Peningkatan Kasus Covid-19 Disertai Varian Baru, Kemenkes Nilai Wajar dan kabar terbaru lainnya di KILAS.
