Bagi Anda yang sering bertransaksi narkoba atau senjata dengan nilai ratusan juta yang mana uangnya disimpan di dalam koper seperti layaknya di film-film, maka Anda patut was-was dan khawatir, sebab tidak lama lagi, transaksi yang biasa Anda lakukan akan menjadi sebuah pelanggaran hukum tersendiri.
Beberapa waktu terakhir ini, Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memang sedang merancang aturan untuk membatasi nominal transaksi dengan uang tunai maksimal Rp100 juta. Rancangan tersebut termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK).
Tujuan pembatasan transaksi tunai ini oleh pemerintah dimaksudkan sebagai upaya pencegahan penyuapan, korupsi, politik uang atau money politic, pencucian uang dan tindak pidana lainnya.
Nantinya, jika Rancangan Undang-Undang ini sudah disahkan, maka siapa saja yang kedapatan bertransaksi menggunakan uang tunai dengan nilai lebih dari Rp100 juta, maka ia akan dikenakan sanksi administratif.
Namun begitu, karena masih dalam bentuk rancangan, maka batas pemilihan angka Rp100 juta pun masih bisa berubah. Sebelumnya, angka Rp100 juta dipilih karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana aliran uang tunai lintas perbatasan maksimal sebesar Rp100 juta.
Ketua Tim Penyusunan RUU Pembatasan Uang Kartal Yunus Hussein mengatakan bahwa pembatasan ini bukan bermaksud untuk membatasi, namun justru untuk mempermudah transaksi di masyarakat serta meningkatkan keamanan transaksi.
Menurut Yunus, tidak semua transaksi tunai di atas Rp100 juta akan dikenakan sanksi administratif, ada 12 transaksi yang mendapat pengecualian, di antaranya adalah transaksi untuk biaya pengobatan, penanggulangan bencana alam, pembayaran pajak, penjualan dan pembelian mata uang asing, juga pembayaran putusan pengadilan.
Terkait dengan rancangan ini, sudah banyak pihak terkait yang mendukung, dari mulai petinggi Bank-Bank negeri dan swasta, sampai Deputi Gubernur BI. Rata-rata mereka berpendapat bahwa transaksi di atas Rp100 juta memang sudah seharusnya tidak menggunakan uang tunai.
Yah, aturan ini mungkin akan sedikit mengganggu bagi orang-orang kaya yang memang sudah terbiasa bertransaksi dengan uang tunai, namun bagi kaum-kaum kismin, aturan ini tentu sama sekali tidak punya pengaruh.
Lha gimana, nilai transaksi maksimal mereka biasanya mentok cuma Rp30 ribu, itu pun kadang bayarnya pakai Go-Pay.
