MOJOK.CO – Anies Baswedan dikritik ormas yang sempat mendukungnya saat Pilgub DKI 2017. FPI menilai Anies sekarang sering kasih izin acara yang ‘maksiat friendly’.
“Maksiat friendly,” begitu label yang disematkan oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap beberapa kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. FPI menilai belakangan ini Anies sering melakukan kebijakan yang lebih mengarah kepada kegiatan kemaksiatan.
Ada poin yang disentil oleh FPI terhadap Anies Baswedan. Pertama adalah mengenai izin acara Djakarta Warehouse Project (DWP) yang memang dilaksanakan di Jakarta pada 13 sampai 15 Desember 2019 kemarin.
Menurut FPI, acara DWP tersebut merusak moral anak muda sehingga Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta diharapkan tidak lagi mengizinkan acara serupa ke depannya. Tuntutan FPI ini ditunjukkan melalui pernyataan sikap tertulis.
“Pertama, izin terhadap kegiatan yang di dalamnya terdapat atau memfasilitasi dan memberi peluang terjadinya berbagai maksiat namun berkedok wisata hiburan, termasuk penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project,” tulis pernyataan sikap FPI yang disebarkan oleh Munarman, Sekretaris Umum FPI, pada Senin 16 Desember 2019.
FPI menuding acara ini sebenarnya adalah acara maksiat yang berkumpulnya orang-orang membuka aurat dan konsumsi makanan haram.
“Djakarta Warehous Project yang secara bertahun-tahun sudah diketahui adalah kegiatan pesta pora, hura-hura dengan musik keras yang di dalamnya terdapat anak muda dan sangat potensial dirusak dengan cara berpakaian membuka aurat, mengkonsumsi makanan dan minuman haram,” sambung pernyataan sikap FPI tersebut.
Sebelumnya, Anies sudah didemo oleh segelintir orang dari Gerakan Pemuda Islam (GPI) pada 12 Desember 2019. Beberapa orang dari GPI ini juga menuntut Anies untuk mencabut izin acara DWP.
“Kami menolak acara DWP dan menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membatalkan acara itu,” kata Rahmat Jintan, Ketua GPI Jakarta.
“Apakah Anies buta? Tuli? Sehingga dia tidak tahu ada DWP? Dengan adanya kemaksiatan yang terang-terangan di ibu kota ini?” tutur Rahmat saat berorasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta.
Tuntutan membatalkan acara DWP ini juga sempat muncul saat Anies baru menjabat sebagai Gubernur pada 2017 silam. Saat itu, FPI bahkan sampai melakukan demonstrasi di Balai Kota pada 12 Desember 2017. Meski akhirnya acara tetap bisa berlangsung, Pemprov DKI menjamin bahwa transaksi minuman keras dilarang dalam area DWP saat itu.
Pada 2018, DWP tidak didemo oleh FPI karena lokasinya ada di Bali. Beberapa pihak menilai panita DWP memindahkan acara agar tidak didemo FPI, ternyata pemindahan lokasi terkait pada situasi Pilpres 2018 yang masih panas. Jadi benar-benar tak ada hubungannya dengan demo FPI.
Di sisi lain, pada acara DWP 2019 ini, FPI sangat menyayangkan Pemprov DKI yang malah (kembali) memberi izin acara tahunan tersebut. Acara DWP sendiri sudah ada sejak 2010.
“Namun sangat disayangkan Pemprov DKI Jakarta justru terus memberikan izin dan bahkan memberikan penghargaan terhadap industri yang ‘maksiat friendly’ berkedok pariwisata tersebut,” tambah pernyataan sikap FPI.
FPI juga mengingatkan kembali agar Gubernur DKI ingat bahwa kelompok mereka menjatuhkan pilihan ke Anies Baswedan pada Pilgub 2017 karena yakin Anies bakal membangun Jakarta secara agamis.
“Yang lebih mengedepankan aspek kehidupan yang religius, takut kepada Allah, dan nyaman bagi umat semua agama,” tulis pernyataan sikap ormas yang nggak terlalu friendly tersebut. (D/F)
BACA JUGA Dubes RI Beri Saran Agar Habib Rizieq Bisa Pulang ke Indonesia atau tulisan rubrik KILAS lainnya.
