MOJOK.CO – Peraturan Pemerintah tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik membuat gaduh media sosial. Biasa, netizen banyak yang salah paham dengan perkara royalti musik ini.
Jokowi resmi tandatangani PP yang berkaitan dengan royalti musik, tepatnya PP tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Seperti yang sudah diduga, netizen supersensitif mengira peraturan ini hanya akan mengobrak-abrik kebebasan dalam berdendang sehingga banyak kesalahpahaman.
Alih-alih fokus pada regulasi database nasional berkaitan dengan industri musik, perhatian masyarakat tertuju pada “pembayaran royalti”. Oleh karena minat baca netizen juga terlampau minim, saling nyinyir pun terjadi. Sebagian tercerahkan, sebagian lainnya telanjur kena racun misleading.
#1 “Wah, royalti musik bikin orang-orang nggak bisa nyanyi di kamar mandi dan pengamen bakal tercekik!”
Kesalahpahaman ini adalah yang paling konyol sejauh yang bisa ditemukan di media sosial. Pasalnya PP ini tidak menargetkan penggunaan kekayaan intelektual oleh pihak nonkomersial. Sejak kapan menyanyi di kamar mandi bisa menghasilkan uang? Kecuali kalau sambil direkam, diunggah ke platform YouTube, dan ditanami iklan.
Urusan “kamar mandi” selesai, tentu bakal ada yang bertanya soal pengamen yang menyanyikan lagu-lagu milik musisi terkenal. Secara praktis banyak yang mengira bahwa pengamen bakal dijerat royalti musik. Padahal, yang ditargetkan dalam regulasi ini adalah pemilik usaha menengah ke atas seperti supermarket, hotel, dan tempat wisata.
#2 “Mau bersenang-senang kok dipersulit!”
Netizen seolah melihat PP tentang royalti musik ini dari sudut pandang pribadi saja. Padahal, regulasi ini bertujuan untuk membantu musisi agar lebih “dihargai” atas karya mereka. Sudah semestinya penghargaan atas karya musisi mulai didisiplinkan. Nggak ada lagi yang namanya peng-cover lagu lebih terkenal daripada pencipta dan penyanyi aslinya.
Dari sudut pandang musisi, ini adalah kemajuan. Pemerintah telah menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap karya seni musik dan akan melaukan pendataan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual.
#3 Netizen fokus terhadap denda dan pembayaran royalti, padahal peraturan ini sudah lama diterapkan
Aturan soal membayar royalti musik bagi radio, televisi, kafe dan restoran, dan beberapa tempat umum lain sebenarnya peraturan lama yang wacananya sudah ada sejak 1982. Namun, memang dalam pelaksanaannya aturan ini cenderung belum maksimal dan masih banyak pihak yang tidak memahaminya.
PP yang baru justru lebih fokus pada dibangunnya database nasional soal lagu dan musik. Cuitan dari Adib Hidayat berikut mungkin bisa membantu mencerahkan.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik https://t.co/yG2gbX5siJ pic.twitter.com/g4NWHvNvzU
— Adib Hidayat (@AdibHidayat) April 6, 2021
Mungkin sudah saatnya kita menghargai karya musisi dalam negeri. Tenang, Kawan, jika kamu berjalan-jalan ke supermarket atau mengunjungi cafe, kamu tidak akan ditagih royalti musik. Ini contoh kesalahpahaman yang bahkan skornya di bawah nol dan tidak layak masuk poin tersendiri. Tentu saja yang wajib bayar royalti musik itu pemilik usahanya.
Kita juga masih bisa menemukan banyak lagu yang bebas lisensi kok. Lagian kalau mau aman dan gratis mending putar lagu “Tinggal Kenangan” milik Gaby yang sampai sekarang aja nggak ketahuan wujud penyanyinya kayak apa. Boro-boro mendaftarkan diri untuk hak cipta.
Setidaknya dengan ini orang tidak asal beranggapan bahwa profesi musisi itu tidak menjanjikan dan “nggak ada duitnya”. Ada sebuah harapan untuk menghargai olah pikir dalam menghasilkan karya bagus.
BACA JUGA Panduan Memahami Peraturan Pemerintah Perihal Royalti Lagu dan artikel KILAS lainnya.
