Apa yang Akan Dikerjakan Jokowi Setelah Tidak Menjadi Presiden Lagi?

MOJOK.CO – Malam itu, kawan saya, dengan nada masygul bertanya apa yang akan dikerjakan Jokowi setelah tidak menjadi Presiden lagi. Ini jawaban saya.

Seorang karib saya, yang kebetulan pendukung keras Pak Jokowi, suatu malam menelepon. Sebetulnya itu hal biasa, sekalipun kami sering berbeda pandangan soal pemerintahan Presiden Jokowi, tapi perkawanan tetap perkawanan. Yang agak berbeda, malam itu, dengan nada seperti masygul, dia bertanya sebagaimana judul tulisan saya di atas.

Terus terang, saya tidak siap dengan pertanyaan itu. Untuk memberi kesempatan bagi diri saya berpikir, saya melempar balik sebuah pertanyaan kepadanya, kenapa dia menanyakan hal itu kepada saya. Jawabannya tidak seperti yang saya duga. “Kalau gue tanya ke relawan Jokowi, mana bisa mereka menjawab dengan jujur? Pasti sudah penuh dengan tendensi dan tidak objektif….” Begitu jawabannya, dengan logat khas Jakarta.

Saya tidak ingin buru-buru menjawab. Saya kemudian ngobrol dengannya, berusaha mengelaborasi bersama. Saya mulai dengan pertanyaan: Apa sih yang kira-kira diharapkan terjadi oleh seorang presiden yang tidak akan berkuasa lagi?

Pertama, sering disebut sebagai strategi soft landing atau pendaratan lunak. Istilah ini sering dipakai oleh para pemimpin negara yang hendak mengakhiri masa kepemimpinannya. Istilah itu kira-kira bermakna sebuah akhir yang baik. Akhir yang tidak membuat kegaduhan. Akhir yang menyenangkan. Tapi kalau kita lebih rinci lagi, segala program yang ingin dilakukan tuntas, dan bisa diteruskan kepada penggantinya tanpa menimbulkan huru-hara.

Dalam konteks itu, Pak Jokowi mengalami tantangan yang tidak mudah. Pertama, dia akan mengakhiri masa jabatannya dalam kondisi yang belum tentu Indonesia sudah pulih dari pandemi.

Kita semua tidak ada yang benar-benar tahu kapan pandemi berakhir, dan kapan secara ekonomi dunia mulai pulih. Satu varian Covid-19 lahir, bisa saja membuat berantakan semua hal yang sudah direncanakan. Contohnya India. Apa yang terjadi di India bisa terjadi di mana saja, termasuk Indonesia.

Hal lain, situasi politik juga tidak bakal semulus yang dikira banyak orang. Setidaknya, ada sederet nama yang terlihat ingin mencalonkan presiden atau wakil presiden di kabinetnya sekarang ini. Nama-nama itu misalnya: Prabowo Subianto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Tito Karnavian, dan Moeldoko.

Belum lagi nama-nama baru yang juga menguat seiring kinerja mereka seperti Risma, Budi G Sadikin, dan Sakti Wahyu Trenggono. Itu artinya, kabinet sekarang ini akan mengalami reshuffle sekali lagi ketika orang-orang tersebut hendak berlaga di pilpres 2024, atau khusus Risma, seandainya benar apa yang jadi saksuk di dunia politik bahwa dia akan berlaga di pilgub DKI. Padahal, menjadi menteri itu butuh penyesuaian. Butuh waktu untuk pengganti, terutama belajar dan menguasai persoalan.

Ada satu lagi yang jadi catatan dalam konteks pendaratan lunak ini, yaitu situasi partai politik pasti memanas setidaknya mulai awal 2022 alias tahun depan. Mereka mulai berebut dominasi dan saling melakukan negosiasi untuk pilpres 2024. Sebagian ketua umum parpol tersebut juga menginginkan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

Artinya, dukungan politik kepada Presiden Jokowi bisa saja mengendur. Dalam situasi seperti itu, soft landing bukan perkara mudah. Bisa saja yang terjadi adalah kebalikannya: pendaratan keras. Pendaratan dalam situasi penuh turbulensi ekonomi dan politik.

Kedua, apa yang biasanya diharapkan oleh seorang presiden saat mengakhiri masa jabatannya adalah legacy alias warisan. Untuk mencapai hal ini juga bukan hal mudah bagi Pak Jokowi.

Sudah ada tujuh presiden yang memimpin Indonesia. Jika ditanya soal legacy, publik mudah menjawab dengan merujuk pada 4 presiden saja: Sukarno, Soeharto, Habibie, dan Gus Dur. Itu artinya, tidak mudah membuat legacy bagi setiap pemimpin negeri. Termasuk yang akan sulit menurut saya adalah Presiden Jokowi.

Apalagi, dalam masa kepemimpinannya, ada banyak hal yang memiliki tone negatif. Sebut saja Undang-Undang Omnibus Law, dan terlebih soal pemberantasan korupsi. Bisa saja yang terjadi justru warisan dengan tone negatif sebagaimana yang sering muncul di meme media sosial akhir-akhir ini, seperti “KPK: Lahir karena Reformasi, mati karena Jokowi”.

Hal lain untuk membuat legacy tentu saja adalah situasi normal secara ekonomi dan politik sebagaimana poin pertama. Dan hal itu tentu tidak sedang berpihak pada Presiden Jokowi. Bahkan tidak menutup kemungkinan, legacy dengan tone negatif bisa saja disematkan kepada Presiden Jokowi sebagai sebuah prestasi. Misalnya, setidaknya telah “menjadikan” menantu dan anaknya sebagai walikota.

Ketiga, potensi post-power syndrome alias sindrom pascaberkuasa. Pak Jokowi juga manusia biasa. Apalagi dia menjadi presiden selama dua periode. Artinya, dia menjadi orang nomor satu di negara ini selama 10 tahun. Jelas bukan waktu yang pendek. Dan selama itu pula, dia menguasai setiap tombol kekuasaan. Apalagi usianya ketika mengakhiri jabatannya sebagai presiden belum tua-tua amat. Baru 63 tahun.

Di Indonesia, orang yang tidak lagi berkuasa, benar-benar kehilangan taji. Bahkan kalau kita baca sejarah kekuasaan di Jawa, sangat biasa strategi tumpes kelor dilakukan oleh penguasa penggantinya. Jangankan meneruskan program, menumpas secara ekonomi dan politik pun bisa dilakukan oleh penguasa baru. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana kekuasaan baru mengakhiri Sukarno, Soeharto, Habibie, dan Gus Dur.

Ada dua presiden, setidaknya, yang masih memiliki sedikit taji yaitu Megawati dan SBY. Itu karena keduanya bisa mempertahankan diri memimpin partai politik, hal yang sulit dimiliki oleh Presiden Jokowi.

Seorang SBY, yang juga berkuasa selama 10 tahun, dan memiliki Partai Demokrat (PD), tidak bisa berbuat banyak begitu turun dari tampuk kekuasaannya. Usaha mengkudeta PD dari tangan dinasti SBY menjelaskan dengan terang bahkan seorang mantan anak buahnya pun tega dan bisa melakukan hal itu. Sekalipun masih gagal. Itu menunjukkan bahwa di negeri ini, ketika berkuasa disanjung puja, ketika tak lagi berkuasa, bisa dinista.

Selesai saya ajak berselancar atas ketiga kemungkinan itu, kawan saya terdengar sedih benar. Dia memang tampak jatuh hati pada Pak Jokowi. Sekali saya dengar dia tampak tidak suka atas keputusan pujaannya itu, yakni ketika membiarkan (atau sebetulnya mendorong?) putra dan menantunya menjadi walikota. Selebihnya, bagi kawan saya itu, Pak Jokowi selalu benar. 

“Berarti dia bisa lebih susah dari SBY, ya?” Kawan saya itu bertanya, tapi lebih seperti suara yang sengaja ditinggalkan dan bergema sendiri di rongga dada dan kepalanya. Saya tidak menjawab pertanyaan itu. Dia tidak membutuhkan jawaban.

“Bagaimana dengan ide Jokowi tiga periode?”

“Tidak mungkin terjadi.” jawab saya lempang.

“Kenapa?”

“Sederhana. Setiap penguasa parpol ingin sirkulasi kekuasaan. Kedua, memaksa Jokowi tiga periode bisa buruk pada siapa pun partai pengusungnya. Ketiga, citra keserakahan adalah salah satu hal yang paling tidak disukai masyarakat Indonesia sehingga kalau maju lagi, hampir pasti Jokowi bakal kalah.”

Kawan saya kembali diam. Sulit baginya membayangkan bagaimana kelak orang yang selalu didukungnya, mesti mengakhiri kekuasaan yang telah lama digenggam. Tapi saya menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu hukum alam biasa. Makin besar kekuasaan, makin besar potensi keterpurukan. Begitulah hidup ini. 

Kami akhirnya mengakhiri telepon karena hampir masuk waktu sahur.

BACA JUGA Prabowo Kandidat Paling Potensial Menang Pilpres 2024, tapi… dan pemikiran Puthut EA lainnya di rubrik KEPALA SUKU.