[MOJOK.CO] “Satu harga BBM di seluruh Indonesia adalah mimpi semua orang.”

Pertama mendengar istilah satu harga ini disampaikan pemerintah dan diklaim telah berlaku di Papua, saya terperanjat mengarah ke kagum. Saya membayangkan konsep tata niaganya pasti jenius hingga membuat penjual bensin eceran di hulu Sungai Bian membanderol harga yang sama dengan SPBU di pusat kota Merauke yang berjarak 300-an kilometer. Sama-sama 6.450 per liter.

Lebih menakjubkan lagi karena di tengah kota Ruteng, Flores, saja harga BBM di penjual eceran dibanderol 20.000 rupiah, dalam kemasan botol plastik 1,5 liter. Sungguh sebuah politik keberpihakan yang luar biasa, jika Papua sudah lebih dulu menikmati “BBM Satu Harga” seperti klaim presiden (dan diberitakan begitu saja oleh media, tanpa usaha membedah istilah “Satu Harga”).

Sehingga ketika Pastor John Djonga menyatakan harga BBM di Yahukimo kembali ke 30 ribu per liter setelah presiden selesai blusukan, tawuran antara “haters” dan “lovers” pun tak terelakkan. Tentu masalah pemahaman ruang menjadi penting agar tak sekedar bisa bicara soal kebijakan satu harga tersebut. Tawuran ini menariknya kerap tanpa memiliki pemahaman di mana Yahukimo, di mana Merauke, dan kondisi geografis Papua yang bergunung-gunung.

Padahal yang dimaksud “BBM Satu Harga” adalah baru konsep atau jargon. Ia adalah sebuah program atau cita-cita. Bukan (belum menjadi) realitas. Idenya memperbanyak titik distribusi seperti SPBU Mini dengan kapasitas 5.000 liter atau Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di daerah-daerah yang selama ini jauh dari titik distribusi resmi.

Baca juga:  Hari Santri, Hari TKI

Jika sebelumnya di Muara Siberut, Kepulauan Mentawai harganya 14 ribu per liter, setelah ada SPBU kini harganya sama dengan Jakarta. Jika ini yang dimaksud dengan “Satu Harga”, sebelum Joko Widodo menjadi presiden pun mekanismenya sudah seperti ini. Tak ada yang baru.

Yang jadi masalah adalah, apakah “satu harga” itu terjadi sepanjang pekan? Atau hanya di hari-hari ketika pasokan datang? Di kepulauan Banda Neira, ada SPBU. Tapi kapal pengangkut BBM saat itu hanya datang hari Rabu. Jadi harga Banda Neira sama dengan Surabaya hanya di hari Rabu. Itu pun jika Anda membeli bensin di SPBU.

Di hari itu juga, stok SPBU langsung tumpas karena orang berbondong-bondong memenuhi kendaraannya. Termasuk para pedagang bensin eceran yang sebenarnya secara resmi tak boleh dilayani. Tapi realitas di lapangan dan negara kepulauan yang mahaluas seperti Indonesia tak mudah diselesaikan dengan aturan.

Saya tidak melihat keberadaan penjual bensin eceran secara hitam-putih. Di daerah pedalaman, penjual bensin eceran punya fungsi sosial dan ekonomi sendiri sebagai distributor ke lokasi-lokasi yang tak akan dijangkau Pertamina dan agen-agen penyalurnya, yang kerap berpikir “ekonomis versus tidak ekonomis”, akses infrastruktur, jumlah penduduk, perputaran uang dan lain-lain. Pendek kata, pertimbangannya harus terukur dan syukur-syukur sekalian titip kepentingan politik konstituen dan elektoral.

Sementara penjual bensin eceran bergerak dengan logika-logika sederhana dalam skala kecil terhadap segmen pasar komunitasnya.

Pertamina mungkin bisa melayani SPBU di Muara Siberut atau Sota di perbatasan Merauke – Papua Nugini. Tapi siapa yang menjangkau dusun Madobag yang jaraknya 4 jam perjalanan sungai ke dalam, atau Muting yang masih 200 kilometer lagi? Bagaimana perahu kayu pompong dan motor pengangkut hasil kebun di pedalaman bisa berjalan tanpa bensin yang dibawa para pedagang bensin eceran ini?

Baca juga:  Katanya Mau Berdikari, Kok Ikut-Ikutan Kompeni?

Lalu mereka tak berhak mendapatkan margin keuntungan dengan dalih BBM adalah barang vital non-substitusi yang menyangkut hajat hidup orang banyak?

Di sinilah paradoksnya, rakyat di level bawah tak boleh memperlakukan BBM sebagai komoditas yang harganya diatur di lapangan oleh hukum permintaan dan penawaran, tapi pemerintah sendiri memperlakukan BBM sebagai komoditas pasar dengan rajin mencabuti subsidinya.

Dalam cara pandang ini, sejak dari nalar pemerintah pun BBM sudah diperlakukan sebagai komoditas. Lalu di mana salahnya jika penjual bensin eceran juga memperlakukan BBM sebagai barang dagangan?

Tentu saja gagasan “BBM (fosil) Satu Harga” harus didukung, dari cara pandang tertentu. Lebih jenius lagi jika berbicara tentang sumber-sumber energi alternatif, konsep tataruang lokal yang hemat energi, atau konsep ekonomi dengan desentralisasi produksi dan distribusi yang tak boros bahan bakar dan irit mobilisasi.

Tapi jika urusan BBM dijajakan sebagai dagangan politik dengan klaim-klaim yang berbusa-busa seperti “Seluruh Papua dan Papua Barat sudah menikmati BBM satu harga” atau “Tahun 2019, rakyat Indonesia akan menikmati BBM satu harga”, mungkin yang dimaksud satu harga itu adalah harga BBM yang sama, yakni sama-sama anti-subsidi.

Selamat bekerja, Neo-Liberal.

Komentar
Add Friend
No more articles