MOJOK.CO – MK menolak permohonan uji materi dari kelompok yang menginginkan Jusuf Kalla kembali maju sebagai cawapres. Lalu, apakah ini berarti ia akan menjadi capres bersama AHY?
Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden yang mendampingi Presiden Jokowi pada masa periode 2014-2019, kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, sekelompok penggemar JK telah mengajukan permohonan uji materi pada Mahkamah Konstitusi (MK) demi kemungkinan bagi JK untuk mengajukan diri kembali sebagai calon wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Sebelumnya, JK disebutkan tak bisa berlaga dalam Pilpres 2019 karena terbentur Undang-Undang. Tak heran, si pemohon pun lantas mengajukan uji materi terhadap Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam gugatannya, pemohon berharap JK dapat kembali maju sebagai calon wakil presiden agar dapat mendampingi Jokowi di pemilu mendatang, meskipun JK telah menjabat sebagai wakil presiden sebanyak dua kali.
Namun demikian, permohonan ini ditolak oleh MK dengan alasan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk dapat memohon uji materi perkara terkait.
Keputusan MK ini mungkin saja ditanggapi dengan kekecewaan bagi si pemohon, tapi ternyata, keputusan ini sekaligus menjadi sumber harapan bagi Partai Demokrat. Kenapa?
Sebagai pengingat, Partai Demokrat tengah menyusun simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam rangka menyambut Pilpres 2019. Ramai diisukan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan didapuk sebagai peserta pilpres dari partai yang identik dengan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ini.
Dari sekian banyak calon yang dijodoh-jodohkan dengan AHY, salah satu nama yang menarik perhatian adalah Jusuf Kalla (JK). Terlebih, JK dikenal “dekat” karena pernah berkedudukan sebagai wakil presiden saat SBY berkuasa sebagai presiden Indonesia, tepatnya pada periode 2004-2009.
Penolakan uji materi dari MK secara tidak langsung kembali menegaskan bahwa JK tak bisa melaju sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019. Hal ini pun tak ketinggalan mendapat reaksi dari Partai Demokrat, sebagaimana disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum, “Bagi kami, penting menyampaikan kepada Pak Jusuf Kalla agar menjadikan putusan MK ini sebagai tanda alam untuk lebih berani maju sebagai kandidat capres.”
Ya, benar. Partai Demokrat tengah mendorong JK sebagai kandidat calon presiden.
Dengan siapa JK akan maju? Yah, marilah kembali ke topik awal: JK-AHY. Capresnya JK, cawapresnya AHY.
Tentu saja harapan Partai Demokrat ini muncul setelah dipikirkan matang-matang. Dengan peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kemungkinan JK maju sebagai cawapres memang seperti menemui jalan buntu.
Berikut ini adalah bunyi Pasal 169 huruf n:
“Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”
Dalam peraturan tersebut, frasa “dua kali masa jabatan” dapat berarti dua hal, yaitu 1) dua kali masa jabatan berturut-turut, dan 2) dua kali masa jabatan tidak berturut-turut.
Dalam Pilpres 2019, sekali pun JK memiliki posisi yang penuh tanda tanya, ia tetaplah diinginkan bergabung dengan beberapa pihak. Sepertinya, nama JK memang nama yang hoki. Saat ia menulis novel pun, namanya langsung melejit ke dunia internasional.
Eh, sebentar… Itu, sih, JK Rowling!
