MOJOK.CO – Omnibus Law yang memuat aturan baru bagi investor dan pekerja dibilang bakal merugikan pekerja itu pasti. Tapi kalau merugikan investor, belum banyak yang menyadari.
Penolakan Omnibus Law oleh mahasiswa dan berbagai serikat pekerja rasanya nggak akan pernah padam sampai RUU Cipta Lapangan Kerja diperbaiki. Secara tomatis, jika pemerintah sayang sama rakyat, ini bakal menghambat.
Kalau pun pemerintah sudah nggak sayang sama rakyat, kami akan tetap menolak bagaimana pun caranya dan ini jelas-jelas tetap akan menghambat.
Oke, bagi yang belum ketch up sama isu Omnibus Law, silakan baca tulisan ringan ini. Memahami perkara yang rumit itu nggak selalu sulit.
Hari ini (9/3), kemarahan sejumlah mahasiswa tumpah ruah di aksi Gejayan Memanggil. Bahkan tagar #gejayanmemanggillagi sudah merajai Twitter semenjak pagi. Bukannya mahasiswa sok pahlawan ya sehingga berkumpul dan demo Omnibus Law, mereka itu manusia yang setelah lulus nanti bakal mencari kerja, nggak semuanya ingin berdagang demi cuan.
Sebelumnya aksi protes sudah digelar berkali-kali oleh beberapa seringat pekerja. Sebut saja KSPI (Konferensi Serikat Pekerja Indonesia) dan KASBI (Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia).
Beberapa aksi menolak Omnibus Law, seperti demo-demo lainnya, juga banyak bersinggungan dengan pihak yang kontra. Utamanya yang menolak kalau nggak dari pihak pemerintah ya dari pihak investor atau pemilik lapangan kerja.
Selama ini Omnibus Law digadang-gadang bisa meningkatkan produktivitas dengan cara menaikkan jam kerja dan menghemat serangkaian pengeluaran berkaitan dengan PHK. Sehingga dalam hal ini pemilik lapangan kerja dan investorlah yang bakal diuntungkan. Kapitalis akut.
Padahal….
Investor dan pemerintah itu justru secara tidak langsung bakalan lebih rugi kalau membiarkan Omnibus Law disahkan. Bayangkan saja berapa ribu bekerja yang bakalan bolos kerja untuk turun ke jalan. Belum juga Mayday.
Kabarnya KASBI juga tengah mempersiapkan aksi mogok nasional untuk menolak pengesahan Omnibus Law. Katakan pada saya, mananya yang produktif dari acara mogok nasional? Investor malah akan merugi karena nggak ada sama sekali yang mau kerja.
Mahasiswa? Gila aja, mereka akan demo berjilid-jilid dan bolos kuliah. Mengajak lebih banyak pekerja manufaktur yang sebelumnya nggak menyadari apa-apa tentang Omnibus Law untuk ikutan marah dan merencanakan aksi protes. Bahkan sehari-hari mereka bakal mulai kerja asal selesai dan nggak peduli lagi dengan pengembangan dalam ranah pekerjaan yang sifatnya inisiatif.
Teman saya juga sudah memberikan argumen masuk akal kalau pengurangan jam kerja, penghapusan cuti, dan tetek bengek menyebalkan lainnya itu akan membuat pekerja makin nggak produktif lewat tulisan ini. Ya iyalah, pekerja kan manusia, entitas yang nggak bisa diprogram macam robot.
Saya tanya sekali lagi, yang rugi siapa teman-teman? Investor dan pemilik lapangan kerja.
Jika Omnibus Law jadi disahkan, saya yakin betul makin banyak orang-orang yang lebih berorientasi kerja secara mandiri dan nggak mau jadi pekerja. Mereka mungkin nggak akan tertarik kalau lowongan kerjanya cuma kasih iming-iming gaji UMP yang dipukul rata di setiap wilayah atau kota.
Ini kalau ditarik lebih jauh lagi, beberapa perusahaan akan bersaing untuk menggaji pekerja mereka dengan iming-iming lebih besar. Biar pada mau gabung ke perusahaan mereka. Sungguh implementasi harga yang bakal meningkat jika permintaannya juga banyak.
Sejatinya investor dan pekerja itu punya hubungan timbal balik yang harusnya seimbang. Kalau yang diuntungkan hanya investor, maka pekerja bakalan ngambek dan ogah-ogahan, kayak yang kita semua rasakan sekarang. Sementara kalau cuma pekerjanya yang diuntungkan, mana ada investor yang mau bikin perusahaan dan menciptakan lapangan kerja di sini?
Satu-satunya cara agar pekerja bisa produktif ya dengan membahagiakan mereka. Dengan produktivitas inilah investor dan pemilik lapangan kerja bakalan lebih untung.
Jadi deal ya, omnibus law malah merugikan investor, nggak cuma pekerja aja.
Andai Omnibus Law punya aturan yang seimbang dan ideal buat keduanya, saya rasa keadaan nggak bakalan begini. Kalau sudah begini apa pemerintah mau tetap klaim Omnibus Law dan RUU Cilakanya bakal tetap meningkatkan produktivitas? Hmmm, productivity my ass….
BACA JUGA Omnibus Law Ini Maksudnya Mau Bikin Negara Jadi Apaan sih? atau artikel lainnya di POJOKAN.
