Tolak Demo dengan Demo Adalah Wujud Istimewanya Aspirasi yang Offside – Terminal Mojok

Tolak Demo dengan Demo Adalah Wujud Istimewanya Aspirasi yang Offside

Artikel

Prabu Yudianto

“Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya.” Sepenggal lirik dari lagu Jogja Istimewa ini kembali terngiang di telinga saya. Lagu gubahan Jogja Hip Hop Fondation ini memang penuh dengan gambaran keistimewaan Jogja. Memang benar, Jogja istimewa karena orang-orangnya. Orang Jogja dipandang punya karakter yang istimewa daripada orang luar Jogja. Mulai dari tata bahasa yang penuh unggah-ungguh, senyum salam sapa yang jadi way to life, sampai melakukan demo untuk menolak demo.

Menolak demo dengan demo? Mungkin terdengar ironis. Mungkin terkesan punya nilai filsafat tinggi. Namun, ini terjadi pada 9 Oktober 2020, tepat sehari setelah demonstrasi penolakan Omnibus Law yang geger itu.

Seperti yang dilansir kompas.com, demonstran yang mengaku sebagai pedagang kaki lima di Malioboro melakukan orasi di depan gedung DPRD. Mereka menyerukan kekecewaan atas unjuk rasa yang terjadi sehari sebelumnya. Mereka juga menyebut kerusuhan kemarin adalah aksi massa paling anarkis sepanjang sejarah gerakan sosial di Jogja. Wow.

Demonstran penolak demo ini juga membawa spanduk besar bertuliskan “Masyarakat Yogyakarta menolak demo di Malioboro.” Setelah berorasi di depan Gedung DPRD, demonstran penolak demo ini melakukan longmarch sampai ke depan Mapolresta Jogja.

Seperti biasa, saya gemas dengan dulur-dulur saya ini. Saya berusaha berpikir positif. Menurut saya, aspirasi demonstran ini bisa diterima. Namun, dari sudut pandang yang terbatas, perkara kenyamanan umum saja. Sementara sisanya terlalu offside, bahkan bagi orang yang emosinya meletup-letup.

Offside pertama, demonstrasi kemarin tidak pernah ditujukan ke Malioboro. Tidak ada nilai politis dari aksi di Malioboro. Sasaran demonstrasi adalah gedung DPRD. Kebetulan, gedung DPRD DIY berada di Jl. Malioboro, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta.

Mau tidak mau, demontrasi kemarin berimbas pada Malioboro secara keseluruhan. Jika ingin Malioboro bebas dari aksi menyuarakan aspirasi, maka gedung DPRD dan kantor Gubernur sebaiknya dipindahkan ke luar area Malioboro. Bisa ke wilayah Baciro, njeron Beteng, atau Srandakan.

Offside kedua, perkara kekecewaan karena tidak bisa berdagang saat demo. Saya rasa, menolak demo karena membuat warung tutup ini berlebihan. Mungkin, demo seperti kemarin hanya akan terjadi setiap 20 tahun sekali. Dan jika percaya pada ilmu rezeki, kalau memang rezeki tidak akan salah alamat.

Lagipula, para pedagang Malioboro sudah terbiasa tutup sebulan sekali. Tepatnya saat Selasa Wage, memperingati weton dari Ngarso Dalem. Tapi libur karena weton Ngarso Dalem lebih bisa diterima daripada libur karena ada warga yang ingin menyuarakan penolakan pada UU yang ngoyoworo. Istimewah!

Akan tetapi, saya bisa memaklumi kekecewaan karena kerusakan yang terjadi. Beberapa pedagang mengaku mengalami kerugian akibat aksi yang berakhir rusuh kemarin. Saya tidak akan berkomentar apa pun selain, “Rusuh dan gontok-gontokan pasti terjadi karena 2 pihak berselisih. Coba marahi juga pihak lain selain demonstran yang terlibat kerusuhan kemarin.”

Offside ketiga, penilaian terhadap level kerusuhan kemarin. Demonstran penolak demo kemarin menyatakan aksi 8 Oktober kemarin sebagai aksi massa paling anarkis sepanjang sejarah gerakan sosial di Jogja. Oke, kita sabar dulu dan pahami maksud dari kata anarkis tadi adalah kekerasan dan kerusuhan. Bukan anarkis dalam makna sebenarnya.

Masalahnya, saya lihat aksi kemarin masih lebih kalem daripada aksi yang terjadi dua dekade lalu. Tepatnya saat aksi menuntut lengsernya Soeharto. Meskipun saya baru masuk TK, tapi saya ingat betapa mencekamnya aksi massa waktu itu. Bahkan kerusakan aksi 8 Oktober kemarin terlalu kecil dibandingkan aksi reformasi di Jogja.

Namun, puncak offside dari aksi kemarin adalah apa yang dilakukan secara keseluruhan. Mereka menolak demo dengan demo. Mereka harus libur untuk menolak demo yang membuat mereka libur. Mereka melakukan aksi di lokasi yang mereka tolak sebagai lokasi demo. Bahkan mereka melakukan prosesi longmarch selayaknya demo yang mereka tolak.

Akan tetapi, saya tetap menemukan keistimewaan Jogja dari aksi yang ironis kemarin. Seperti lirik lagu Jogja Istimewa. Jogja memang istimewa karena orang-orangnya, termasuk demonstran penolak demo kemarin. Saking istimewanya, mereka bisa menolak demo dengan demo. Seperti melawan api dengan api.

Saking istimewanya, ini terjadi tepat sehari setelah demo sebelumnya. Tidak hanya pedagang Malioboro yang istimewa. Saya merasa, penyedia jasa printing spanduk juga sama istimewanya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, spanduk penolakan telah siap dikibarkan.

Dan sebagai penutup, saya ingatkan sekali lagi: saya KTP Jogja dan warga asli Jogja lho, Lur. Bukan apa-apa, anggap saja penutup manis dari artikel yang kecut ini.

BACA JUGA Mengenal Ego-Resiliensi: Melawan Trauma Pasca Demonstrasi Omnibus Law dan tulisan Prabu Yudianto lainnya.

Baca Juga:  Divisi Acara Pantas Dinobatkan sebagai Kasta Tertinggi dalam Kepanitiaan

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.

---
5


Komentar

Comments are closed.