Pada awalnya, Indonesia berdiri demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah bekerja atas mandat rakyat. Pembangunan ditujukan demi kehidupan yang adil dan makmur. Tapi semua berubah saat doktrin pariwisata menyerang. Yap, begitulah kira-kira gambaran daerah saya yang (katanya) istimewa. Di mana proyek estetika lebih mahal daripada kebutuhan hidup rakyat. Trotoar di Jogja lebih mahal daripada kebutuhan tempat tinggal rakyat.
Jika Anda penasaran di mana trotoar mahal itu, tidak perlu risau. Toh proyek estetika di Jogja memang merajalela. Tapi yang saya maksud adalah pedestrian Jalan Senopati. Pedestrian sepanjang 850 meter ini menelan biaya pembangunan sebesar 15 miliar. Tidak hanya itu, revitalisasi pedestrian Jalan Jenderal Sudirman menelan biaya 19 miliar lebih. Belum lagi pedestrian Jalan KH Ahmad Dahlan dan Jalan Perwakilan yang totalnya sekitar 20 miliar lebih. Dan sumber pembangunan ini adalah Dana Keistimewaan.
Kalau ditotal, berarti seluruh pembangunan pedestrian ini sebesar 54 miliar. Angka yang tidak sedikit. Mungkin Anda juga belum pernah melihat uang 54 miliar. Nah, apakah biaya pembangunan hajat hidup rakyat sama besarnya dengan urusan estetika?
Harusnya sih lebih besar, kan pemerintah hadir untuk rakyat. Harusnya.
Trotoar jauh lebih berharga ketimbang rumah
Sayangnya, tidak. Pemda DIY (hanya) akan gelontorkan 7 miliar untuk bangun Rumah Tinggah Layak Huni (RTLH) bergaya khas Jawa. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Jogja (Baca: Daerah Istimewa Yogyakarta). Masih ada 30 ribu lebih rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh pelosok DIY. Proyek ini akan menyasar 15 kecamatan. Tidak hanya rumah, juga jalan lingkungan, sanitasi, dan lampu penerangan.
Mari kita bandingkan. Pembangunan rumah di 15 kecamatan melawan trotoar 850 meter. 7 miliar melawan 15 miliar. Kecuali Anda sekolah di Suzuran, saya yakin kalau anggaran revitalisasi trotoar jauh lebih besar dari pembangunan RTLH. Bahkan untuk membangun rumah layak huni bagi rakyat Jogja, biaya yang digelontorkan tidak sampai separuh anggaran trotoar.
Bukan bermaksud iri (meskipun memang ada rasa iri). Membayangkan harga trotoar 850 meter lebih mahal daripada harga total rumah di kompleks saya, saya merasa ada yang salah. Dan pastinya Anda juga merasakan hal yang sama. Kok bisa urusan trotoar lebih banyak menelan biaya dari pemukiman?
Mungkin Anda berpikir,”Tapi kan sumber dananya dari Danais. Berarti wajar dong untuk membangun estetika.” Kalau Anda perhatikan lebih cermat, status keistimewaan Jogja tidak hanya demi menjaga budaya, tapi juga mensejahterakan rakyat. Danais sebagai bagian dari status keistimewaan ini juga punya peran sama. Tapi kenapa anggaran trotoar bisa lebih besar daripada bantuan untuk pemukiman warga?
Ya karena doktrin pembangunan bukan kesejahteraan, tapi pariwisata. Dan inilah masalahnya.
Baca halaman selanjutnya
Jaya di darat, jaya di laut, jaya di wisata
