Haruskah Menteri Kesehatan Seorang Dokter?

23 Desember 2020

Prof. Bambang Purwanto, guru besar jurusan Sejarah UGM dalam kongres Sejarah Kedokteran Indonesia di Jogja pada 2011, mempresentasikan makalahnya dengan pertanyaan utama, “Mungkinkah secara Sosiologis Menteri Kesehatan Itu Bukan Dokter?”

It stuck in my mind.

Pertanyaan itu terkait dengan konteks 3 profesi elite (guru, pengacara, dan dokter) sejak era Hindia Belanda yang telah mengalami “desakralisasi profesi”. Hal tersebut seiring dengan makin terbukanya orang yang bisa masuk ke profesi ini.

Menurut Prof. Bambang Purwanto, hal itu didukung dengan semakin terlihatnya kerawanan profesi ini. Masyarakat dapat menilai bahwa manusia adalah makhluk yang punya kekurangan. Kedokteran dapat giliran terakhir. Lantaran sifat dari profesinya yang langsung memperpanjang hidup dan mengurangi penderitaan. Hingga asosiasinya terhadap bentuk-bentuk ideal dari seorang dokter bahwa (semua) dokter itu pasti A, pasti (paham) B.

Lima puluh tahun lalu, yes we are probably the best profession to lead (public) health problems. Namun, sekarang ilmu dan tantangan begitu berkembang. Perkembangan disiplin kedokteran dengan ilmu lain semakin bercabang.

Nggak terelakkan dari perkembangan zaman dan memang diperlukan untuk tidak terjebak pada dogma. Nye Bevan, arsitek NHS UK sudah melihat hal ini pada 1945 setelah perang dunia selesai untuk memisahkan the manager from the physician. Demikian juga dengan US sejak managed care diperkenalkan. Mereka mulai memisahkan antara the doctor and the manager. Ada pemisahan antara menangani pasien dengan memperbaiki sistem kesehatan.

Implikasi dari pendekatan “lama” tersebut nggak ada mindset monitoring dan evaluasi yang kuat.

Contoh praktis :

Data clinical registry (cancer, stroke, etc) inisiatif dari 2012 sampai sekarang belum rilis.
Perbedaan laporan vaksin rutin dari tahun ke tahun (RISKESDAS vs SDKI).
Tidak ada data mutu kualitas pelayanan kesehatan di level faskes.

Lantas, bagaimana mau menjawab pertanyaan berikut?

Siapa yang paling terdampak kanker, stroke, diabet?
Kelompok demografis seperti apa yang belum tercover vaksin?
Faskes mana yang perlu didorong mutunya?

Maka, nggak heran bentuk kebijakan yang keluar adalah berbagai pendekatan yang nggak clear evaluasinya. Biasanya hanya pre dan post maupun intervensi atau kontrol. Padahal, metode evaluasi kebijakan sudah begitu maju.

Prof. Esther Duflo (Nobel Laureate Ekonomi) dan koleganya di MIT, Harvard (Prof. Ben Olken dan Prof. Rema Hanna) misalnya, menggunakan RCT untuk evaluasi efektivitas berbagai kebijakan sosial di Indonesia. Salah satunya desain Program Keluarga Harapan (PKH). Padahal, Ilmu Sosial adopsi RCT dari Kedokteran! Tapi, our very own Ministry of Health terlambat jauh dalam pendekatan kebijakannya.

Jadi kembali ke Pak Budi Gunadi Sadikin, background itu sekunder tapi kita butuh perspektif lain. Apakah dia akan menyelesaikan semua persoalan? Barangkali tidak. Kalau mindset data-driven policy nggak jalan dan kembali pada intuisi, ya sama saja Pendekatannya mungkin perlu reshuffle “satu gedung”. Ini juga autokritik sebagai dosen. Perlu dipikirkan ulang bagaimana pendidikan pascasarjana agar betul-betul dapat mendorong data-driven policy?

Satu hal yang menarik dari statement beliau di diskusi dengan @CISDI_ID Jumat kemarin. Beliau bilang, “Ini krisis kesehatan, bukan krisis ekonomi. Jadi pendekatannya harus kesehatan.”

Di hari yang sama Jumat pagi itu, Prof Joe Stiglitz, ekonom dengan Nobel Laureate kasih kuliah. Statementnya di kuliah itu, “It isn’t the lockdown that dampens the economy, it is the disease (Covid-19).”

BACA JUGA Mari Sambut dengan Tawa Wacana Menkes Terawan Soal Wisata Kebugaran, Jamu, dan Kerokan. Ikuti Giovanni van Empel di Twitter.