“Dapat beasiswa dari pemerintah kok kerjaannya kritik pemerintah,” kalimat itu sering saya temukan di linimasa media sosial, terkait kasus yang menimpa aktivis dan pejuang HAM, Veronica Koman. Apalagi soal posisi Veronica Koman yang berdiri membela masyarakat Papua dalam beberapa kasus belakang. Veronica Koman dianggap tidak bersyukur atas beasiswa yang diberikan pemerintah padanya. Mengutip tulisan Elizabeth Glory Victory di Vice, “apakah bersikap kritis pada pemerintah, yang telah memberimu beasiswa, merupakan tindakan serupa pameo “menggigit tangan yang memberimu makan?” Kalimat ini membuat saya pikir-pikir lagi.
Apa yang menimpa Veronica Koman seakan menegaskan sebuah logika berpikir, bahwa kita tidak boleh kritis, tidak boleh menentang, tidak boleh protes, kepada siapa pun yang memberi kita “uang.” Ibaratnya, balas budi kita kepada yang memberikan “uang” adalah dengan menuruti apa pun rencananya, dan mengiyakan segala perintahnya. Artinya, ketika kita diberikan keuntungan (uang), maka hak kita untuk berpikir kritis otomatis diambil oleh si pemberi uang. Bukan begitu logikanya?
Tapi dalam kasus Veronica Koman, bukankah beasiswa yang diberikan juga berasal dari uang rakyat? Dan bukankah pemerintah memang punya tanggung jawab membantu pendidikan warganya? Kalau begini, logika di atas harusnya tak berlaku lagi, alias nggak benar, dong? Tap nyatanya masyarakat nggak secerdas itu. Termasuk saya, yang mengalami hal yang bisa dibilang mirip-mirip.
Saya adalah mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi, beasiswa pemerintah untuk pendidikan tinggi yang membebaskan biaya kuliah selama 4 tahun. Saya sudah menikmati subsidi pemerintah ini selama tiga tahun, dan tahun depan adalah tahun terakhir subsidi tersebut. Mau nggak mau, saya berterima kasih pada pemerintah, sebagai penyedia dan penyalur beasiswa tersebut. Tanpa beasiswa tersebut, saya mungkin nggak bakal merasakan rasanya kuliah.
Sudah terdengar seperti testimoni, belum?
Tapi saya mengalami satu dilema dalam hidup saya. Sebagai penerima beasiswa pemerintah, saya masih merasa canggung untuk kritis pada pemerintah secara terbuka. Jangankan pada pemerintah, pada kampus saja saya masih canggung untuk kritis. Pada kampus, misalnya, ketika saya tahu bahwa ternyata biaya kuliah di kampus saya semakin mahal, saya tidak bisa bicara anyak tentang hal itu. Kalau saya ikut protes atau semacamnya, saya pasti dibilang, “udah syukur kuliah dibiayain, masih protes saja!” Ya jadinya saya diam saja selama ini.
Saya juga pernah, ketika akan mengkritik soal militerisme di kampus, saya menulis kritik saya dan berencana mengirimkannya ke lomba menulis yang diadakan oleh majalah kampus. Tahu hal itu, salah satu teman saya mengingatkan, bahwa saya itu mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi. Lebih baik, jangan menulis tentang hal-hal seperti ini dulu. Teman saya ini takut, kalau misal ada apa-apa, beasiswa saya akan dicabut. Itu baru lingkup kampus, belum lingkup negara yang tentu hantamannya lebih keras.
Gini, deh, lingkup kelurga saja, saya masih canggung untuk kritis. Saya beri contoh kasus saya. Om dan Tante saya adalah orang yang bisa dibilang punya andil dalam membantu hidup dan pendidikan saya. Mereka berdua sering memberi saya uang untuk jajan kuliah, atau untuk beli ini dan itu. Tapi, saya dan mereka berdua punya pandangan dan pemikiran yang berbeda. Misalnya ketika kasus Abdul Somad kemarin. Om dan Tante saya yang seorang Abdul Somad’s die-hard fans, mengajak saya diskusi. Saya yang nggak suka Abdul Somad, pingin banget melawan semua argumen-argumen mereka berdua. Tapi saya nggak mampu. Bukan apa-apa, saya takut dibilang nggak tahu diuntung, nggak tahu terima kasih, dan macamnya.
Ya wajar, lah, pemikiran orang Indonesia kebanyakan kan masih seperti itu. Seakan-akan, kita itu dilarang kritis pada orang yang berjasa pada hidup kita. Padahal, kalau memang ada yang nggak benar, ya harus dikritisi, dong. Meskipun itu adalah orang tua kita, saudara kita, atau orang-orang yang berjasa pada hidup kita. Ya kalau pemikirannya masih seperti itu, ya sama saja mematikan nalar kritis masyarakat, dong!
Kembali soal beasiswa, memang masyarakat kita, dan pemerinta, masih belum paham soal ini. Mereka masih beranggapan bahwa penerima beasiswa adalah agen mereka, buzzer mereka. Seakan-akan penerima beasiswa diharamkan bersikap kritis pada pemerintah. Padahal, uang beasiswa kan juga dari rakyat, uang kita-kita juga, dan nggak dari kantong pribadi mereka. Jadi, mereka juga nggak punya hak mengatur nalar dan pikiran kita. Sebenarnya, ya. (*)
BACA JUGA Djarum Itu Rokok atau Alat Menjahit? atau tulisan Iqbal AR lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
