Beasiswa untuk peserta didik kurang mampu sering kali salah sasaran. Sudah sering kita mendengar ada peserta Bidikmisi yang gaya hidupnya hedon. Tak sedikit juga kita mendengar ada keluarga yang amat mampu tapi anaknya dapat beasiswa tak mampu. Inilah realitas yang ada. Pendidikan tak gratis, beasiswa salah sasaran.
Pertanyaannya jadi seperti ini: apa yang jadi penyebab banyak beasiswa kurang mampu jadi salah sasaran? Jika terjadi di banyak tempat, kesalahan tak lagi hanya ditujukan pada individu, tapi juga sistem. Apa yang salah?
#1 Indikator kemiskinan yang rancu
Menurut BPS, ada 14 kriteria miskin di Indonesia, dan apabila memenuhi 9 dari 14 kriteria orang tersebut dapat menerima bantuan sosial yang ada. Tapi, kenyataannya kriteria ini sering kali tidak ada karena setiap akan mendaftar sekolah harus menyertakan surat keterangan miskin (SKTM) dari kelurahan setempat. Sedangkan setiap daerah, memiliki indeks perekonomian masing-masing, sehingga kriteria tidak mampu pasti juga berbeda-beda.
Ada juga pihak kelurahan yang tidak terlalu peduli dengan surat keterangan tidak mampu ini, sehingga siapapun yang meminta pasti diberikan. Masalahnya, banyak pihak (bahkan pemerintah) berasumsi bahwa orang mampu akan malu mengurus SKTM, mengingat banyak pihak dilibatkan dalam hal ini. Itulah masalahnya: berpegang pada asumsi, bukan patuh pada indikator dan sistem yang tegas.
Selain itu, ada satu indikator penerima beasiswa yang agak rancu. Misalnya, ambil contoh single parent atau yang orang tuanya meninggal, otomatis dapat beasiswa tidak mampu. SKTM terbit begitu saja tanpa mengecek latar belakang atau harta benda penerima SKTM. Oke, single parent atau orang tua meninggal memang sudah sewajarnya dapat beasiswa, tapi, jika ternyata mereka tidak kekurangan uang atau turah-turah dalam bayar biaya pendidikan, apa ya tetap berhak dapat beasiswa tidak mampu?
Nah, hal-hal seperti ini, harusnya segera diselesaikan oleh pemerintah.
#2 “Mental miskin” yang melekat
“Mental miskin”, dalam hal ini, adalah begitu beringasnya orang-orang ketika melihat barang gratisan. Beasiswa tidak mampu pun tak luput dari sasaran. Ketika ada kesempatan terbuka sedikit saja, meski harus manipulasi data, “oknum-oknum” tersebut tanpa pandang bulu ikut berkompetisi.
Memang, pemerintah sudah memberi “efek jera” berupa memasang stiker anggota penerima bantuan masyarakat miskin di rumah penerima. Namun, beberapa orang punya kulit yang cukup tebal.
#3 Inspeksi setengah hati
Pendaftar beasiswa tidak mampu, contohnya Bidikmisi, akan dicek rumahnya oleh tim yang berwenang. Sepintas, metode ini terlihat sudah tepat. Realitasnya, kadang inspeksinya setengah hati.
Maksudnya begini. Tak semua rumah dicek. Beberapa penerima malah tidak dicek sama sekali. Lalu, apa yang bikin mereka diterima coba?
#4 Aji mumpung
Ada gratisan, siapa yang tidak berminat?
Mungkin itulah yang ada di benak para orang-orang mampu yang melihat ada beasiswa tidak mampu. Kadang, aji mumpung begini tak pandang bulu. Kesempatan terbuka, plus kadar malu yang sudah menipis bikin beasiswa kerap salah sasaran.
Pemerintah, sebagai penyelenggara, harus segera memutar otak dan mencari solusi atas masalah ini. Jika tak segera selesai, rasanya kalimat “pendidikan adalah hak rakyat” masih amat jauh dari angan.
Penulis: Nurul Fauziah
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Pembuktian Resep Rahasia Bikin Indomie Seenak Buatan Warmindo!
