Sejak diungkapkan bahwa Arteria Dahlan adalah cucu dari elite PKI atau cucu dari pendiri PKI Sumatera Barat, nama Arteria Dahlan menjadi trending dan menyeret nama Emil Salim yang pernah berdebat dengannya di Mata Najwa. Netizen ramai-ramai menyerang Arteria Dahlan. Namun sayang, kebanyakan serangan yang ditujukan kepada yang mulia Arteria Dahlan justru menjurus pada logical fallacy.
Berbagai argumen ad hominem mengalir deras di lini masa Twitter. Karakternya yang dikatakan tidak beretika adalah karena buah dari garis keturunannya, yaitu cucu elite PKI. Ia disebut tidak pantas menyandang status yang terhormat dan yang mulia, status yang pernah dimintanya.
Padahal bukan karena cucu dari elite PKI sehingga ia tidak layak menyandang status tersebut. Tapi dikarenakan memang sedari awal ia sudah tidak pantas meminta itu semua. Saya akan jelaskan perlahan alasannya biar tidak menjadi logical fallacy.
Sebelumnya, ruang publik kita memang telah lama dicemari oleh berbagai klaim dan argumen logical fallacy baik dari golongan politisi, figur publik, dan mereka yang seharusnya memberikan contoh dan pendidikan politik yang baik kepada warga negara. Mereka malah memberikan pendidikan politik yang buruk dengan berbagai contoh yang buruk pula.
Maka dari itu jangan heran jika lini masa media sosial kita penuh dengan berbagai klaim maupun argumen yang tercemar wabah logical fallacy. Saya rasa penting, bahkan sangat penting, figur-figur ini memperlihatkan cara berargumen yang baik. Setidaknya bisa memotong dosa jariyah agar semua orang tidak terus-terusan mereproduksi argumen cacat logika.
Ketika seseorang menyebut nama Arteria Dahlan, ingatan saya segera dibawa ke sebuah kejadian lucu ketika ia minta anggota DPR dipanggil dengan embel-embel “yang terhormat” atau “yang mulia”. Alasannya agar kelakuan para wakil rakyat menjadi terhormat juga mulia. Di sini ia telah memberikan contoh yang menjurus pada post hoc fallacy.
Saat itu Arteria Dahlan menyimpulkan sebuah pernyataan melalui rangkaian sebab akibat yang salah atau terdistorsi. Ia menyebut dan menyimpulkan bahwa anggota DPR kelakuannya tidak terhormat dan tidak mulia karena mereka tidak disebut sebagai “yang terhormat” atau “yang mulia”.
Ini jelas post hoc (ergo propter hoc) fallacy. Gelar “yang terhormat” dan “yang mulia” itu didapat bukan diberi. Ia didapat dari sikap terhormat dan mulia yang ditunjukkan dari pribadinya.
Memaksa warga negara menyebut mereka dengan sebutan “yang mulia” atau “yang terhormat” tidak akan mengubah sikap mereka. Apalagi jika sedari awal memang sudah tidak menunjukkan sikap demikian, ya sudah. Kita tidak sedang hidup di zaman feodal, Bung Arteria.
Jika memang tujuannya untuk membangkitkan kembali feodalisme dan membuat oligarki semakin berjaya, elite politik, wakil rakyat, bahkan Arteria Dahlan sekalipun boleh memaksa warga negara untuk menggunakan embel-embel tersebut terhadapnya. Namun jika bukan itu tujuannya, kita tidak perlu diminta untuk menyebut mereka yang berdiri di kursi empuk legislasi sebagai orang yang terhormat dan mulia.
Sekali lagi harusnya status itu diberi bukan diminta. Ia buah dari sikap bukan sesuatu yang dipaksakan. Malah jika kita melihat kembali apa yang dilakukan oleh Arteria Dahlan kepada Emil Salim saat debat di Mata Najwa, tentu saja ia jauh dari kata layak untuk menyandang embel-embel tersebut. Tidak ada hormat-hormatnya dan tidak ada mulia-mulianya sama sekali.
Dalam perdebatan dengan Emil Salim, Arteria Dahlan yang mengaku wakil rakyat, membanggakan dirinya bahwa ia telah dipilih secara terhormat. Tapi ironi muncul ketika ia dengan tidak terhormatnya berdiri, menunjuk-nunjuk, membentak-bentak, dan tidak memberikan kesempatan Emil Salim kesempatan berbicara dengan memotong nyaris semua yang dikatakannya.
Emil Salim yang saat itu berstatus sebagai warga negara, sebagai seseorang yang seharusnya diwakilkan oleh wakil rakyat kok malah diperlakukan sedemikian tidak terhormatnya. Apalagi jika kita melihat profil Emil Salim yang adalah orang tua.
Arteria Dahlan tidak layak menyandang status terhormat dan mulia bukan karena garis keturunannya yang memiliki pertalian darah dengan tokoh PKI. Bahkan jika ia adalah anak seorang bromocorah, pelacur, atau koruptor sekalipun itu tidak ada urusannya dengan pribadinya. Etikanya, terhormat atau tidak terhormatnya kelakuannya, mulia atau tidak sikapnya itu adalah buah dari pribadinya dan sikapnya sendiri. Kritiklah dia karena kelakuannya, bukan karena garis keturunannya.
BACA JUGA Membully Zara Adhisti Tidak Sama dengan Membela Kekeyi: Keadilan Sosial bagi Seluruh Warga Good Looking dan tulisan Aliurridha lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.
