MOJOK.CO – Lockdown tak jadi diberlakukan di DIY. Sultan mengaku tidak mampu untuk membiayai kebutuhan masyarakat kalau kebijakan itu diambil.
Rencana “lockdown” yang sempat diumumkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X akhirnya ditarik.
Meski angka Covid-19 di DIY semakin meningkat, rencana lockdown akhirnya dibatalkan karena anggaran pemerintah daerah dinilai belum kuat untuk menopang pendapatan masyarakat.
“Itu (lockdown) pilihan terakhir,” kata Sultan.
“Saya (Pemda DIY) nggak kuat ngragati (mendanai) rakyat se-DIY,” tambah Sultan.
Untuk sementara ini, langkah yang akan diambil Sultan dan Pemda DIY adalah lockdown skala mikro atau penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Seperti untuk perizinan kegiatan masyarakat yang bersifat massal dan publik akan dilakukan pembatasan ketat.
Pernyataan Sultan soal ketidakmampuan Pemda DIY mendanai masyarakat DIY pun jadi obrolan seru di Twitter. Netizen di Twitter mempertanyakan Dana Keistimewaan (Danais) untuk tahun 2021 yang jumlahnya masih cukup besar, yakni Rp1,3 triliun.
Kalau usaha Ngarso Dalem pasti bisa membiayai rakjat Jogja. Danais tahun 2021 turun Rp 1,3 Triliun. Bisa direalokasi untuk pandemi. Rp 776 miliar untuk kebudayaan, Rp 483 miliar untuk tata ruang, seperti tidak mendesak, apalagi Rp 35 miliar untuk kelembagaan. pic.twitter.com/pSt6RrLaJb
— Mawa Kresna (@mawakresna) June 21, 2021
Hal ini cukup memancing pertanyaan karena anggaran sebesar itu hampir seperenam dari anggaran total APBD DIY 2021, yang berkisar pada angka Rp5,7 triliun. Apalagi, dana sebesar itu rencana alokasinya untuk hal-hal yang belum urgent untuk situasi pandemi ini.
Meski begitu, sebenarnya rencana penggunaan danais untuk merespons efek ekonomi dari pandemi ini sudah pernah dilakukan oleh Pemda DIY pada tahun lalu. Setidaknya pada 11 Mei 2020 kala itu Pemda DIY sudah mengalokasi anggaran untuk penanggulangan pandemi dengan memanfaatkan danais.
“Berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Perekonomian RI No.35/PMK.07/2020, Dana Keistimewaan bisa digunakan untuk menanggulangi Covid-19 dan untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Drs. Benny Suharsono, Pimpinan Paniradya Keistimewaan, pada tahun kemarin.
Tentu ini menimbulkan kusak-kusuk, kalau di 2020 saja bisa dilakukan pemanfaatan begitu, kenapa di 2021 regulasi serupa tidak dilakukan saja guna ngragati masyarakat DIY?
Apalagi, ketika APBD DIY 2021 mengalami penyunatan dari pusat, yang tahun kemarin ada di angka Rp6,1 triliun dan tahun ini turun menjadi Rp5,7 triliun, danais untuk DIY tidak mengalami penurunan sama sekali. Tahun 2020 dan 2021 sama angkanya.
“Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1,3 triliun. Jumlah ini sama dengan APBN 2020,” jelas Sri Mulyani, Menteri Keuangan pada September 2020.
Artinya, seharusnya pemanfaatan untuk danais sebagai penanganan pandemi bisa digunakan lagi tahun ini. Dan ini tentu jadi harapan yang nggak salah-salah amat.
Meski begitu, ada baiknya masyarakat tidak perlu memandang sinis soal pemanfaatan danais 2021 oleh Sultan dan Pemda DIY yang rencananya bakal lebih banyak ke unsur kebudayaan. Sebab, sebagai daerah yang menjujung tinggi kebudayaan, tentu kebudayaan menjadi domain yang cukup penting, ketimbang keselamatan warganya hal yang lain.
Dan bukan tidak mungkin, kita harus berprasangka baik juga, sebenarnya Pemda DIY sudah memanfaatkan danais untuk penanganan pandemi selama ini di Yogyakarta, cuma mereka belum koar-koar. Ya kali aja ini karena sifat rendah hati yang tidak ingin terlalu mengumbar kebaikan demi kebaikan di masa pandemi.
Kalaupun akhirnya anggaran DIY, baik dari APBD 2021 maupun danais 2021, digunakan dengan maksimal untuk memfasilitasi kebijakan lockdown, bisa jadi dana sebesar itu juga tetap tidak mampu ngragati seluruh warga Yogyakarta.
Jadi ini bukan berdasar mau atau tidak mau, ini cuma soal cukup atau nggak cukup aja duitnya.
Dan kalau itu beneran terjadi, berati itu mengafirmasi satu hal yang sudah jadi keresahan masyarakat Yogyakarta sejak dulu kala: bahwa standar pendapatan masyarakat Yogyakarta memang cenderung humble, tapi biaya hidupnya ternyata cukup tinggi istimewa.
Istimewa dananya, istimewa daerahnya, istimewa biaya hidupnya. Plus istimewa pula kebijakannya.
BACA JUGA Vaksin Gratis Kanggo Masyarakat DIY Dibayari Danais? atau tulisan POJOKAN lainnya.
