Banyak anak muda di desa yang bercita-cita menjadi pegawai kelurahan karena merasa work-life balance. Padahal menjadi pegawai kelurahan tidak semenyenangkan itu.
***
Di lingkungan desa tempat saya tinggal di Gamping, Sleman, ada pekerjaan yang sering muncul dalam obrolan anak-anak muda. Bukan menjadi pengusaha, pegawai BUMN, atau bekerja di perusahaan besar. Pekerjaan itu justru menjadi pegawai kelurahan.
Di mata sebagian anak muda di desa saya, pekerjaan ini punya paket lengkap: berangkat pagi, bekerja di kantor, pulang sore, pekerjaan jarang dibawa ke rumah, sekaligus punya posisi sosial yang cukup terpandang.
Bagas (24), misalnya, bahkan punya cita-cita menjadi pegawai kelurahan setelah menyelesaikan kuliah S1.
“Kalau bisa ya kerja di kelurahan. Enak, kan?” kata Bagas kepada saya, Rabu (16/09/2026).
Menurutnya, gambaran bekerja di kelurahan cukup sederhana. Datang pagi, mengerjakan administrasi, membuat kopi, menunggu warga yang membutuhkan pelayanan, makan siang, lalu pulang sekitar sore hari.
“Jam empat sudah pulang. Kayaknya work-life balance banget,” ujarnya.
Bagi Bagas, pekerjaan itu bukan hanya soal jam kerja. Ada gengsi sosial yang ikut menempel.
Menjadi pegawai kelurahan adalah cita-cita bagi anak muda di desa
Di lingkungan tempat saya tinggal, menjadi pegawai kelurahan memang punya citra tersendiri. Pekerjaan itu dianggap lebih mapan dibandingkan pekerjaan yang statusnya tidak jelas.
Bagi sebagian orang, status sebagai pegawai kelurahan bahkan bisa ikut diperhitungkan ketika memilih pasangan.
“Kalau kerja di kelurahan itu kan dianggap sudah jelas. Kerjanya ada, penghasilannya ada, orang juga tahu, jadi memang lebih terpandang,” kata Bagas.
Ia melihat posisi tersebut sebagai pekerjaan yang cukup aman untuk masa depan. Tidak perlu mengejar target penjualan seperti pekerja swasta, tidak harus berpindah-pindah kantor, dan masih berada dekat dengan lingkungan tempat tinggal.
Di desa, kedekatan dengan pemerintahan lokal juga membuat pekerjaan tersebut punya nilai sosial tersendiri. Pegawai kelurahan sering dianggap bagian dari orang-orang yang mengetahui urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Bagi Bagas, semua itu membuat pekerjaan tersebut terlihat seperti standar ideal bekerja setelah lulus kuliah.
“Kalau saya dapat pekerjaan begitu, ya sudah. Rasanya cukup, seperti setengah permasalahan hidup saya selesai,” katanya.
Namun, saya merasa gambaran tersebut terlalu sederhana kalau hanya dilihat dari luar kantor kelurahan.
Saya kemudian menghubungi Fery (39), kawan saya yang memang bekerja sebagai pegawai kelurahan. Saya ingin tahu apakah pekerjaan yang terlihat santai dari luar memang benar-benar seperti yang dibayangkan Bagas.
Di balik meja pelayanan, bisa jadi palugada
Menurut Fery, salah satu bagian yang tidak terlihat dari pekerjaan di kelurahan adalah posisi pegawai yang sering menjadi orang pertama yang berhadapan dengan berbagai kebutuhan warga.
“Di kelurahan itu kadang palugada. Apa mau lu, gua ada, sembarang masalah warga itu pokoknya ada di kelurahan deh,” kata Fery kepada saya.
Hari ini bisa mengurus administrasi bantuan masyarakat. Besok menangani urusan pelayanan lain. Pada kesempatan berbeda, pegawai bisa diminta membantu menengahi persoalan warga.
Tidak semuanya berkaitan langsung dengan bidang pekerjaan yang dikuasai.
Masalahnya, warga yang datang tidak selalu memahami siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas suatu urusan. Pegawai yang kebetulan berada di depan meja pelayanan bisa ikut terkena dampaknya.
“Kadang dimaki-maki warga, padahal kita nggak tahu apa-apa,” ujar Fery.
Di titik itu, gambaran pekerjaan yang hanya terdiri dari duduk di kantor, membuat kopi, lalu menunggu sore mulai terlihat berbeda.
Pekerjaan pelayanan publik tetap menuntut seseorang berhadapan dengan manusia lain. Dan manusia datang ke kantor pemerintahan dengan kebutuhan, kepentingan, bahkan emosi yang berbeda-beda.
Work-life balance memang ada, tapi kerjanya ga sesantai itu
Meski begitu, Fery tidak sepenuhnya membantah anggapan Bagas.
Menurut dia, ada bagian dari pekerjaan sebagai pegawai kelurahan yang memang membuat work-life balance terasa lebih mungkin dibandingkan beberapa pekerjaan lain.
Salah satunya adalah pekerjaan yang relatif jarang dibawa pulang.
“Kalau kesehatan mental, menurut saya enaknya ya pekerjaan nggak selalu dibawa pulang,” katanya.
Ia masih bisa pulang dan meninggalkan sebagian besar persoalan pekerjaan di kantor. Tidak setiap malam harus membuka laptop untuk menyelesaikan pekerjaan kantor atau memikirkan target yang belum tercapai.
Tetapi bukan berarti jam kerja selalu berhenti ketika jarum jam menunjukkan sore.
Ada kegiatan kelurahan atau acara desa yang membuat pegawai tetap harus bekerja pada Sabtu atau Minggu.
“Kadang Sabtu-Minggu juga tetap kerja kalau ada acara kelurahan,” kata Fery.
Ia juga mengakui bahwa lingkungan kerja tidak selalu ideal. Ada dinamika antar rekan kerja dan situasi yang kadang membuat pekerjaan terasa tidak nyaman.
Namun, secara umum, Fery merasa pembagian pekerjaan di tempatnya masih memungkinkan pegawai bekerja sesuai bidang dan kemampuan.
“Kadang memang dibebani pekerjaan yang sesuai bidang dan kemampuan. Nggak over banget,” ujarnya.
Jadi pegawai kelurahan tidak hanya duduk menunggu warga berkeluh-kesah
Gambaran mengenai pekerjaan ini juga perlu ditempatkan dalam aturan yang berlaku.
Di Sleman, istilah resmi untuk perangkat desa adalah Pamong Kalurahan. Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2025 mengatur bahwa Pamong Kalurahan terdiri atas sekretariat kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
Lurah juga dapat mengangkat unsur staf untuk membantu pekerjaan pamong sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan kalurahan.
Peraturan itu juga memberikan hak berupa penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, penghargaan purna tugas, penerimaan lain yang sah, serta cuti.
Pada saat yang sama, pamong diwajibkan menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta bekerja secara profesional, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
Dengan kata lain, menjadi pegawai kelurahan bukan sekadar mencari pekerjaan yang pulang sore.
Penulis: Janu Wisnanto
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Jadi PNS di Desa Luar Jawa Lebih Sejahtera daripada di Kota, Ilmu Nggak Sia-sia dan Nggak Makan Gaji Buta atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
