Setiap meliput ke job fair, setidaknya yang berlangsung di Jogja, Mojok nyaris selalu mendapati: kebanyakan para jobseeker yang datang adalah kalangan lulusan S1 (sarjana). Sekalipun merupakan lulusan dari perguruan tinggi dengan nama besar atau bergelar cumlaude, tapi lamaran kerja yang dikirim ke perusahaan lebih sering berujung tanpa kabar. Dan berdasarkan pemberitaan dari banyak media massa, fenomena serupa juga terjadi di berbagai job fair di daerah-daerah lain.
Data angka resmi memang menunjukkan fakta pahit. Merujuk data terbaru Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana per Mei 2026 tercatat mencapai 1.033.182 orang. Dari total penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang, 14,31 persen di antaranya merupakan pengangguran yang berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3.
Lulusan S1 (sarjana) pengangguran jadi alarm bagi sistem pendidikan nasional
Tingginya angka pengangguran lulusan muda di tengah derasnya disrupsi teknologi menjadi alarm bagi sistem pendidikan nasional. Pasalnya, saat jutaan lulusan baru memasuki pasar kerja setiap tahun, kemampuan dunia usaha menyerap tenaga kerja belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja tersebut. Kondisi semakin buruk karena kondisi ekonomi nasional yang dibayangi ketidakpastian.
Menjelang penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan 2027 oleh presiden, pemerintah dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, korupsi, praktik illegal mining, hingga illegal business.
“Kewaspadaan diperlukan di tengah ancaman gelombang PHK akibat otomatisasi dan disrupsi teknologi,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), R. Agus Sartono, dalam keterangan tertulis di UGM, Selasa (11/8/2026).
Menurut Agus, akar dari persoalan tingginya angka pengangguran terpelajar adalah ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dengan daya serap pasar kerja.
Situasinya seperti ini: Setiap tahun terdapat 3,7 juta lulusan SMA, SMK, MA, dan sederajat. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1,9 juta yang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara sekitar 1,6 juta lainnya langsung mencari pekerjaan.
Di sisi lain, sekitar 1,8 juta lulusan perguruan tinggi juga mencari pekerjaan sehingga total pencari kerja baru mencapai sekitar 3,4 juta orang. Jika digabungkan dengan jumlah pengangguran yang telah ada, sedikitnya terdapat 10,62 juta orang yang bersaing memperebutkan kesempatan kerja.
“Angka-angka ini tidak banyak mengalami perubahan selama sepuluh tahun terakhir, karena luaran pendidikan di jenjang SLTA dan Pendidikan Tinggi tidak bisa dihentikan. Di sinilah tantangan riil bagi pemerintah, agar menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga penciptaan kesempatan kerja meningkat,” beber Agus.
Sulit menabung hingga ketergantungan pada pinjaman online
Ya, ada 10,62 juta pencari kerja yang bersama-sama berebut kesempatan yang makin sempit dengan kompetensi yang beragam. Persaingan yang semakin ketat itu, menurut Agus, menyebabkan banyak lulusan perguruan tinggi akhirnya harus menerima pekerjaan di bawah kualifikasi mereka.
“Pada saat bersamaan, perkembangan teknologi mendorong dunia usaha semakin mengandalkan otomatisasi demi meningkatkan efisiensi, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia menjadi semakin selektif,” jelas Agus.
Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa tingginya pengangguran tidak hanya berdampak pada pasar tenaga kerja, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional: pendapatan yang rendah membuat masyarakat sulit menabung, sementara ketergantungan terhadap pembiayaan konsumtif terus meningkat.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni 2026 menunjukkan outstanding pinjaman online legal tercatat mencapai Rp105,14 triliun (meningkat 25,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya).
“Saya kira ini menjadi peringatan serius betapa bahayanya jika konsumsi dibiayai dengan utang,” beber Agus.
“Rendahnya kemampuan pembentukan kapital melalui tabungan dan melonjaknya kredit konsumtif melalui pinjol menjadi ancaman jangka panjang bagi perekonomian nasional, terlebih saat penduduk usia produktif bergeser menjadi lansia,” urainya.
Apa yang harus pemerintah lakukan untuk menekan pengangguran di kalangan lulusan S1 (sarjana)?
Pertanyaan itulah yang harus pemerintah jawab.
Agus menilai pemerintah perlu melanjutkan agenda revitalisasi pendidikan vokasi yang telah dimulai melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri.
Selain itu, penguatan program magang serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan dinilai menjadi strategi penting untuk memperkecil kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Tidak hanya sampai di situ, pembangunan politeknik di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, lanjut Agus, juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kualitas dan relevansi pendidikan vokasi dengan industri. Selain menjamin akses magang, upaya ini juga memudahkan akses technical assistant dari industri.
Model ini juga menjadi wujud dari kerjasama industri, pemerintah, dan dunia pendidikan. Strategi pengembangan politeknik ini perlu dilanjutkan untuk mengurangi pencari kerja lulusan SLTA yang minim kompetensi.
“Tidak hanya mencetak tenaga kerja siap pakai, pendidikan vokasi juga diharapkan mampu melahirkan wirausaha baru yang dapat membuka lapangan pekerjaan,” papar Agus.
Meski begitu, revitalisasi pendidikan vokasi saja masih belum cukup. Agus menekankan, pemerintah juga perlu mendorong industrialisasi agar tercipta lebih banyak kesempatan kerja.
“Di saat yang sama, kualitas pendidikan tinggi, khususnya pada aspek riset dan inovasi, harus terus diperkuat,” tegasnya.
Sumber: Universitas Gadjah Mada (UGM)
BACA JUGA: Lulusan Sekolah Vokasi (Sarjana Terapan) Lebih Laris di Dunia Kerja dari S1, Industri Butuh yang Berketerampilan atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan