Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan stabil di angka 5 hingga 6 persen dinilai menyisakan persoalan struktural yang belum terselesaikan. Di balik tingginya angka makroekonomi yang kerap menjadi kebanggaan, tersimpan realitas tentang ketimpangan pendapatan masyarakat yang justru semakin melebar, khususnya di wilayah perkotaan.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Nugroho, Ph.D., memberikan peringatan agar pengambil kebijakan tidak terlena dengan narasi pertumbuhan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tercapai saat ini bersifat belum merata, di mana manfaatnya gagal terdistribusi secara inklusif di berbagai lapisan masyarakat.
Ketimpangan makin melebar
Wisnu merujuk pada data ketimpangan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Rasio Gini, yang menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, tercatat mengalami peningkatan dari 0,36 pada September 2025 menjadi 0,368 pada bulan Maret 2026.
Lebih mengkhawatirkan lagi, tren lonjakan ketimpangan yang jauh lebih tajam justru terjadi di wilayah perkotaan, di mana angka rasionya naik dari 0,383 menjadi 0,387 pada periode waktu yang sama.
“Jadi ketimpangan membesar melalui pertumbuhan, sehingga kemudian angka kemiskinan juga turun, tapi pembagiannya cenderung tidak merata, terutama di kota-kota,” tegas Wisnu menjelaskan fenomena tersebut, Jum’at (11/9/2026) lalu.
Beda data BPS dan Bank Dunia soal pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pelebaran ketimpangan ini sejalan dengan perdebatan mengenai potret kemiskinan di Indonesia. Sebelumnya, BPS melaporkan bahwa tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 tercatat sangat rendah, yakni sebesar 8,07 persen.
Di sisi berlawanan, Bank Dunia (World Bank) menggunakan standar garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas (pengeluaran di bawah 8,3 dolar AS per hari) dan menempatkan 64,2 persen penduduk Indonesia di bawah standar tersebut.
Indonesia memang telah berstatus sebagai negara berpendapatan menengah atas (Upper Middle-Income Country) sejak tahun 2003, dengan pendapatan per kapita sekitar 4.800 dolar AS.
Namun, angka tersebut merupakan batas bawah sehingga sulit disandingkan secara setara dengan negara elit lain di kelompok yang sama yang pendapatannya mencapai 14.000 dolar AS.
Oleh karena itu, alih-alih meributkan validitas persentase, Wisnu menekankan bahwa angka 64,2 persen dari Bank Dunia harus dibaca sebagai peringatan bahaya.
Perbedaan statistik ini membuktikan adanya penumpukan jumlah penduduk pada kelompok masyarakat rentan dan kelas menengah aspiratif. Kelompok ini, secara definitif memang berada di atas garis kemiskinan BPS, tetapi sangat mudah terperosok kembali ke jurang kemiskinan apabila dihadapkan pada guncangan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun inflasi.
Akar masalah: dominasi pekerjaan di sektor informal
Akar dari kerentanan ini sangat erat kaitannya dengan struktur ketenagakerjaan. Pemerintah dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada penurunan tingkat pengangguran, karena serapan tenaga kerja di Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor informal yang angkanya mencapai 59 persen.
Pekerjaan di sektor informal tidak memberikan kepastian pendapatan, minim perlindungan atau jaminan sosial, dan tidak berkesinambungan. Akibatnya, kelompok rentan ini tidak akan pernah mampu naik kelas menjadi lebih mapan.
Di sisi lain, anggaran negara yang besar untuk berbagai program pemerintah tidak secara otomatis membuatnya inklusif. Manfaat dari program pembangunan seringkali hanya dapat diakses oleh kelompok yang sedari awal telah memiliki modal dan jaringan khusus.
Untuk memutus rantai ketimpangan ini, pemerintah didesak mendesain program ekonomi yang benar-benar inklusif, memperbaiki sistem perpajakan demi kepercayaan publik, serta memprioritaskan penciptaan lapangan pekerjaan formal.
“Pekerjaan rumah kita bukan lagi mengeluarkan orang dari kemiskinan, tapi memastikan mereka yang sudah keluar tidak pernah jatuh lagi,” tutup Wisnu.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
Sumber: ugm.ac.id
BACA JUGA: Magang Pemerintah Belum Jadi Solusi Pengangguran dari Lulusan Perguruan Tinggi, Apalagi Kuliah cuma Dibekali Teori atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
