Ada banyak suka duka menjadi anak PNS atau ASN. Salah satu sukanya adalah bisa hidup berkecukupan, sedangkan dukanya adalah dianggap selalu cukup karena berkecukupan. Akibatnya, kesenangan anak PNS yang berhasil lolos PTN top, seperti UGM, hanyalah semu. Ada beban UKT tinggi yang menghantui sepanjang masa perkuliahan.
Gagal bahagia kuliah di PTN top karena UKT
Sekitar enam tahun yang lalu, Kiya (bukan nama sebenarnya) (23) merasa senang karena berhasil lolos di UGM. Bagaimana tidak, UGM termasuk salah satu PTN terbaik di Indonesia.
Bukan main, Kiya juga merasa sangat bahagia karena mampu menembus salah satu PTN dengan jalur seleksi mandiri tersulit. Fakta bahwa Kiya berasal dari luar Jawa juga membuatnya kian bangga, sebab dia menjadi 1 dari 2 siswa di provinsi asalnya yang bisa berkuliah ke UGM.
Namun sayangnya, kebahagiaan ini tidak bertahan lama.
Tepat setelah menerima hasil pembagian uang kuliah tunggal (UKT), perempuan ini merasa dihajar hingga babak belur, begitu mengetahui dirinya mendapat UKT tertinggi kedua.
“Pas pengumuman tuh, aku langsung dapat UKT tertinggi kedua. Golongan 7,” kata Kiya kepada Mojok, Sabtu (3/4/2026).
Kiya mengaku, dirinya tidak menyangka akan mendapatkan UKT tertinggi mengingat latar belakang keluarganya terbilang biasa-biasa saja. Karena status ekonomi keluarganya tergolong menengah, Kiya mengira dirinya akan mendapatkan kelompok UKT yang tidak terlalu tinggi.
Pembagian UKT di UGM menggunakan pengelompokkan. UKT terendah hingga tertinggi diurutkan dari kelompok satu hingga delapan.
Berdasarkan pembagian ini, serta pertimbangan ekonomi keluarganya, Kiya merasa dirinya seharusnya mendapatkan UKT golongan 4 atau 5. Namun realitasnya, kelolosan Kiya di UGM justru dihadiahi beban UKT golongan 7 untuk ditanggung selama kuliah.
Dapat UKT tertinggi di UGM karena status anak PNS
Setelah ditelusuri, Kiya mengetahui alasan yang membuat dirinya mendapatkan UKT tertinggi. Ia bilang, alasannya tak lain dan tak bukan adalah statusnya sebagai anak PNS.
Dirinya mencoba bertanya kepada beberapa teman yang juga berstatus sama, kemudian mengetahui bahwa mereka mengalami hal yang sama. Demikian pula ketika adiknya masuk kuliah, Kiya mengatakan, PTN lain menerapkan pengaturan UKT serupa sehingga adiknya dibebankan UKT tertinggi, sama sepertinya.
“Iya, UKT tinggi kalau anak PNS. Adikku juga sama kena UKT paling tinggi,” kata dia.
“Aku cari informasi rata-rata gitu yang ortunya PNS,” kata dia menambahkan.
Masalahnya, nominal UKT yang ditanggung selama kuliah tidaklah sedikit. Selain karena termasuk golongan atas, dapat dikatakan Kiya berkuliah di fakultas elite di UGM, yakni Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) yang biaya kuliah kelompok atasnya mencapai angka dua digit.
“Jadinya aku harus bayar UKT di atas Rp11 juta per semester,” kata dia.
Padahal, status PNS tidak dimiliki kedua orang tua Kiya. Ayahnya bekerja sebagai tenaga ahli, sedangkan sang ibu adalah PNS. Namun pekerjaan yang hanya dimiliki sang ibu otomatis membuatnya mendapatkan UKT senilai lebih dari Rp11 juta per semester.
“Padahal cuma ibu yang PNS, bapak enggak. Aneh banget,” keluhnya.
Orang tua PNS bukan berarti kaya, malah harus berjuang lebih keras karena stigma
Menurut Kiya, status dirinya sebagai anak PNS yang membuatnya mendapatkan UKT tertinggi tidak adil. Makin tidak adil dengan fakta bahwa hanya ibunya yang bekerja sebagai PNS, serta status dirinya sebagai anak dari tiga bersaudara.
Bukan berarti kebutuhan sehari-hari Kiya tidak tercukupi. Ia mengaku, pekerjaan orang tuanya yang dianggap stabil mampu membiayai kehidupannya dengan cukup.
Namun bukan berarti, Kiya hidup berfoya-foya dan bergelimang harta. Ia hanya hidup berkecukupan selama ini.
“Suka jadi anak PNS, cukuplah buat sebulan,” kata dia.
Kecukupan itu diberikan orang tuanya kepada Kiya dan kedua adiknya, di tengah beban finansial lain yang harus ditanggung dalam satu waktu. Bisa dibayangkan, adik pertamanya sudah masuk kuliah pada waktu bersamaan dengannya, sedangkan adik keduanya juga bersekolah. Artinya, orang tua Kiya harus bekerja semakin keras untuk bisa mencukupi semuanya.
Dengan UKT tertinggi yang secara langsung dibebankan kepadanya dan sang adik, Kiya mengaku merasa keberatan. Ia juga menyadari orang tuanya bekerja mati-matian untuk membayarkan biaya kuliah mereka.
Pasalnya, jumlah penghasilan per bulan sang ibu mencapai Rp7 juta hingga Rp8 juta, tetapi besaran penghasilan itu terasa pas-pasan untuk biaya hidup keluarganya. Kiya menyadari, ibunya sering kali mengikuti perjalanan dinas untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
“Kayaknya gaji ibu mau Rp7 sampai Rp8 juta total, tunjangan besar sama perjalanan dinas. Jadi, ibuku sering sengaja ikut perjalanan dinas buat nambah-nambah,” kata dia.
Kena pukul rata sebagai anak PNS
Untuk membantu meringankan bayaran biaya kuliah, Kiya selalu mencoba mengajukan keringanan UKT setiap semesternya. Masalahnya, potongan yang diberikan tidak seberapa.
Paling banyak, dirinya mendapatkan potongan sebesar 10 persen.
Padahal, besaran potongan biaya kuliah itu tidak cukup meringankan beban kedua orang tuanya.
“Harusnya dapat potongan, gaji PNS segede apa sih?” kata dia.
Menurutnya, biaya UKT tidak dapat dipukul rata karena statusnya sebagai anak PNS. Harus ada pertimbangan pekerjaan dan penghasilan kedua orang tua, serta status ekonomi keluarga, sebagaimana pertimbangan menyeluruh untuk mahasiswa yang orang tuanya adalah pekerja swasta.
Penerapan UKT yang langsung tinggi semacam ini, kata Kiya, secara tidak langsung menunjukkan bagaimana PNS “dicap” sebagai pekerjaan paling sejahtera tanpa mau melihat kebenarannya. Orang tuanya, sang ibu tepatnya, bukanlah PNS untuk Kementerian/Lembaga dengan gaji besar, tetapi harus diganjar biaya besar karena memiliki status yang sama.
Mereka masih harus mengatur penghasilan untuk berbagai kebutuhan, tapi langsung dijatuhi sanksi biaya kuliah anak yang tinggi. Padahal, masih ada kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi sehari-harinya.
“Dikira orang nggak makan ya di rumah?” tukasnya.
Penulis: Shofiatunnisa Azizah
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Derita Jadi PNS atau ASN di Desa: Awalnya Bisa Sombong Status Sosial, Tapi Berujung Ribet karena “Diporoti” dan Dikira Bisa Jadi Ordal dan artikel liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan