Pemprov diminta akhiri ego dan lebih membuka diri
Bagi Ubaid, fakta-fakta anomali tadi bukan sekadar angka. Ia adalah tragedi yang kompleks.
“Memang, beberapa anomali ini memiliki akar dari warisan masa lalu. Namun, tragedi ini diperparah oleh ego ‘Superman’ Pemprov Jawa Barat yang berlagak bisa menyelesaikan semuanya sendirian,” kata dia.
“Ini bukan kebijakan pribadi gubernur atau kepala dinas, ini kebijakan publik yang harus partisipatif! Ketika pemerintah berjalan sendiri, tanpa mendengarkan suara masyarakat, pakar, dan praktisi. Maka yang terjadi adalah kebijakan mandul yang justru memperparah masalah.”
Maka dari itu, JPPI menyerukan agar Pemprov Jawa Barat segera menghentikan pendekatan “jalan sendiri” dalam perumusan kebijakan.
Mereka harus meninggalkan praktik yang tertutup dan eksklusif, serta mengakui bahwa kompleksitas masalah pendidikan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.
JPPI mendesak agar ruang partisipasi publik yang inklusif dibuka lebar-lebar untuk kritik dan diskusi dengan masyarakat sipil, akademisi, praktisi pendidikan, orang tua, peserta didik, dan seluruh pemangku kepentingan. Mekanisme partisipasi harus transparan, mudah diakses, responsif, dan bukan sekadar formalitas.
Pemprov Jabar dituntut untuk tidak antikritik
Lebih lanjut, JPPI mendesak Pemprov Jawa Barat untuk bersikap terbuka dan tak anti-kritik.
“Hentikan sikap defensif dan kecenderungan militeristik yang anti-kritik. Kritik adalah vitamin demokrasi yang esensial untuk perbaikan,” tegas Ubaid.
Pemprov juga diminta menghentikan pengerahan buzzer digital yang penuh ujaran kebencian untuk membungkam suara kritis, dan sebaliknya, fokus pada substansi masalah serta solusinya.
Sebagai penutup, JPPI mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk berani dan tegas menegur Gubernur Jawa Barat yang cenderung “jalan sendiri” dalam kebijakan pendidikan.
“Supaya ada perbaikan kualitas pendidikan di Jawa Barat, sudah saatnya Pemprov melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan pendidikan yang telah dan sedang berjalan. Tegakkan akuntabilitas bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan kebijakan,” ujarnya.
“Pastikan kepemimpinan di Jawa Barat berkomitmen kuat pada tata kelola yang akuntabel, partisipatif dan terbuka,” pungkas Ubaid.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Sistem SPMB 2025 Tidak Jelas, Ambigu, dan Diskriminatif: “Pendidikan Bermutu untuk Semua” pun Hanya Omon-omon atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.
