MOJOK.CO – Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan angkat suara terkait konflik Rempang. Ia menggarisbawahi bahwa masalah itu bisa timbul karena penentuan Program Strategis Nasional (PSN), seperti di Pulau Rempang, dilakukan oleh para pelaku usaha, bukan oleh teknokrat atau ahli.
“Kalau itu proposalnya [penentuan PSN] dari orang-orang dunia usaha, pemerintah pun cuma memberikan stempel. Maka muncul lah masalah banyak sekali,” ujar Anies menyikapi konflik Rempang dalam acara “Mata Najwa: 3 Bacapres Bicara Gagasan” di Grha Sabha Pramana UGM, Selasa (19/9/2023) sore.
Anies Baswedan mengakui, proyek pemerintah yang termasuk dalam PSN punya banyak keunggulan, termasuk soal anggaran dan waktu pengerjaan yang bisa cepat. Namun, ia juga menjelaskan, karena proyek itu unggulan, penentuannya pun tak boleh sembarangan.
“Kita punya RPJP [Rencana Pembangunan Janga Panjang], kita punya RPJM [Rencana Pembangunan Jangka Menengah], kemudian dari sini diterjemahkan menjadi program: mana yang PSN dan mana yang tidak,” kata Anies.
Menurut Anies, kalau suatu program justru pengagasnya seorang pengusaha, tapi tiba-tiba menjadi PSN, maka orientasinya bukan untuk publik. Melainkan hanya profit-oriented alias keuntungan pihak tertentu.
“Harus lewat RPJP, RPJM, kalau yang menggagas itu pengusaha kemudian dia menawarkan ke kementerian-kementerian, itu hanya profit oriented,” tegasnya.
Jangan ada program titipan di PSN
Selain penentuan PSN yang tidak boleh dari para pengusaha, Anies juga menilai agar penentuan PSN sebaiknya transparan. Baginya, publik harus tahu mengapa suatu proyek yang berdampak langsung ke masyarakat kategorinya agai PSN.
“Sehingga, tak ada yang namanya program titipan. Kalau itu program titipan, apa yang terjadi? Masyarakat tak tahu prosesnya, juga tak tahu dampaknya,” kata Anies.
Anies pun berjanji, jika ia terpilih menjadi presiden maka dirinya akan lebih banyak melibatkan publik dalam setiap penentuan PSN. Sebab, PSN bukanlah proyek yang penentuannya bisa berdasarkan selera seorang presiden, melainkan harus yang benar-benar sejalan dengan kepentingan publik.
“Karena kalau program itu sejalan dengan kepentingan publik pasti akan jalan. Sebaliknya, jika tidak sejalan, pasti publik tak akan menerimanya.
Reporter: Ahmad Effendi
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Sampaikan 5 Gagasan Jika Jadi Presiden, Anies Baswedan Bakal Reformasi Kepolisian
Cek berita dan artikel Mojok lainnya di Google News
