MOJOK.CO – sudah ada dua kasus yang tercatat berusaha memanfaatkan UU KPK hasil revisi sebagai jalan keluar dari penjara.
Masih ingat berita kami soal KPK yang nggak bisa OTT lagi semenjak berlakunya revisi UU KPK terbaru? Ternyata ada kelanjutan ceritanya yang bikin kita semakin mempertanyakan niat negara ini memberantas korupsi. Gimana nggak kesel, beberapa waktu belakangan, mulai terlihat upaya para terdakwa tindak pidana korupsi (tipikor) buat memanfaatkan celah di UU KPK baru untuk membebaskan diri. Kita harusnya udah berekspektasi sih ini bakal kejadian, tapi ya tetep aja kesel banget pas beneran terjadi.
“Sudah mulai ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menggunakan undang-undang baru ini untuk men-challenge dan katakanlah berupaya untuk membatalkan atau memiliki tujuan lain dari proses yang dilakukan oleh KPK. Banyak memang kesimpangsiuran pemahaman dan indikasi ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 ini,” ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah. Selama Perppu belum dirilis Presiden, KPK mengaku masih terus mempelajari UU terbaru ini untuk mencari cara biar KPK jadi nggak lemah-lemah amat.
Dilansir Kumparan, setidaknya ada dua kasus yang mana UU KPK baru dipakai terdakwa tipikor agar bisa bebas dari penjara.
Pertama, kasus mantan Menpora Imam Nahrawi yang jadi terdakwa karena dua hal: kasus suap penyaluran dana hibah kepada KONI dan kasus gratifikasi penyalahgunaan jabatan.
Dalam pengajuan gugatan praperadilannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Imam menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Bhayangkara Solehudin. Menurut Soleh, mengacu pada UU KPK yang baru, KPK tidak lagi berwenang menjadi penyidik dan penuntut umum sehingga label terdakwa Imam harus dibatalkan dan penyelidikan wajib diulang dari awal.
Untung, pendapat ini berhasil dibantah oleh ahli hukum dan tata negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Arif Setiawan. Menurutnya, segala sesuatu yang terjadi sebelum tanggal 17 Oktober adalah sah di mata hukum, termasuk peran KPK yang masih bisa menjadi penyidik dan penuntut umum. Argumen ini diterima hakim dan gugatan praperadilan ditolak sepenuhnya.
Kedua, terdakwa kasus kodupsi alat kesehatan dan pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Wawan mengajukan nota keberatan yang isinya kurang lebih sama dengan yang disebutkan pada kasus Imam. Tim kuasa hukum Wawan mengatakan menurut UU terbaru, KPK tidak lagi memiliki kewenangan melakukan penuntutan sejak 17 Oktober 2019.
“Berdasarkan argumen yang kami sampaikan di atas, hendak kami tegaskan bahwa secara absolut penuntut umum pada KPK tidak dapat bertindak melakukan penuntutan perkara pidana, termasuk perkara terdakwa,” ujar tim kuasa hukum Wawan, Kamis (14/11) kemarin. Belum ada hasil pasti apakah argumen ini diterima hakim atau tidak karena sidangnya emang belum selesai.
Yang jelas, dengan Mendagri yang bisanya cuma mendiskreditkan prestasi KPK dan Presiden yang kayaknya harus nunggu tiupan sangkakala dulu baru mau nerbitin Perppu, KPK mendingan sementara beralih fungsi aja dulu deh jadi unit usaha dagang donat kentang.
(awn)
BACA JUGA Hati-hati, Tolak Revisi UU KPK Bisa Dianggap Makar atau berita terbaru lainnya di rubrik KILAS.
